Umumkan Anaknya Jadi Cawalkot Solo, Jokowi Dinilai Menyalahgunakan Wewenang

Safari
Umumkan Anaknya Jadi Cawalkot Solo, Jokowi Dinilai Menyalahgunakan Wewenang

Jakarta, HanTer - Presiden Joko Widodo disebut telah menyalahgunakan fasilitas Negara dan menyalahgunakan wewenang (abuse of power) karena membahas kontestasi Pilkada Solo di Istana Kepresidenan. di Istana, Jokowi memberitahu kepada Wakil Wali Kota Solo Achmad Purnomo,  Gibran Rakabuming sebagai calon Walikota Solo.

“Presiden Jokowi telah menyalahgunakan fasilitas negara karena membahas kontestasi Pilkada Solo di Istana Kepresidenan.  Seharusnya beliau harus bedakan mana kepentingan negara mana kepentingan keluarga," kata Pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif Voxpol Research and Consultant, Pangi Syarwi Chaniago.

Menurutnya, pembahasan soal calon walikota Solo seharusnya tidak dilakukan di Istana Kepresidenan, semestinya di kediaman pribadi. "Apa susahnya pulang ke rumah sebentar, bahas pilkada, ngobrol santai di rumah saja. Kenapa harus di Istana?" kata Pangi.

Pangi mengaku sudah mengingatkan sejak awal bahwa langkah Gibran maju dalam Pilkada Solo sangat rawan konflik kepentingan. Menurut dia, harusnya Gibran dan seluruh anggota keluarga Jokowi menunggu untuk terjun ke politik sampai Jokowi tak lagi menjabat. 

"Ini bukan kali ini saja, Presiden juga sering kali melakukan hal yang blunder, apakah engak diingatkan? Atau Presiden tahu beliau salah, tapi tetap saja enggak mau di atur-atur," kata dia. 

Berbahaya

Sementara itu, Koordinator Gerakan Perubahan (Garpu) Muslim Arbi mengatakan, dengan memberitahukan pencalonan Gibran, Jokowi telah salah gunakan wewenang dan aturan sebagai kepala negara. Karena pada dasarnya yang umumkan seorang sebagai calon kepala daerah adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD).

"KPUD yang umumkan seseorang sebagai calon kepala daerah. Aturannya seperti itu. Kalau Jokowi umumkan seorang calon walikota dan itu puteranya sendiri. Baru ada dalam sejarah kepresidenan selama ini. Dan ini tidak boleh terjadi," ujar Muslim Arbi kepada Harian Terbit, Minggu (19/7/2020).

Muslim mengemukakan, Presiden sekalipun wajib taat konsitusi. Tidak bisa seenaknya melanggar aturan. Karena apa yang dilakukan Jokowi adalah nepotisme. Dan ini melanggar TAP MPR soal KKN.

“Jokowi melakukan pelanggaran dari aturan yang disepakati, dan yang dilakukan Jokowi sebagai Presiden tidak pantas. Oleh karenanya bisa saja yang dilakukan Jokowi sebagai ajang kampanye untuk Gibran. Sehingga yang dilakukan Jokowi bisa dikatakan sebagai aji mumpung. Karena menaikan nama anaknya tersebut. Akan semakin kacau negeri ini dalam soal nepostisme," tegasnya.

Muslim menyebut, yang dilakukan Jokowi sangat berbahaya. Apalagi tidak ada kontrol dari pihak - pihak yang seharusnya mengawasi dan mengontrol kinerja Presiden. Oleh karenanya yang dilakukan Jokowi bisa dikatakan abuse of power (menyalahgunakan wewenang). Hal ini mesti dikritisi termasuk mekanisme kontrol di DPR. Kalau diam saja, ya DPR seperti OB - nya Jokowi.

Prihatin

Mantan Komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai juga mengaku prihatin dengan perilaku Jokowi yang mengumumkan anaknya sebagai calon kepala daerah di Istana Negara. 

"Sejak awal saya dukung hak Gibran, tapi mulai hari ini perilaku Jokowi memalukan diri. Otoritas negara dipakai untuk menekan dan amputasi hak partisipasi politik rakyat. Politik jijik dan jorok. Semua KKN memotret dan terlihat jejak digital. Bermartabat lah," ujarnya dalam akun Twitter @NataliusPigai.

Direktur Eksekutif Pusat Politik dan Sosial Indonesia (Puspolindo) Dian Cahyani mengatakan,  pada dasarnya tidak ada hal ya g tidak mungkin terjadi dalam politik. Meski pada akhir tahun 2019 lalu Presiden Jokowi menyebut tidak akan mencampuri urusan pencalonan putra sulungnya, Gibran Rakabuming di Pilwakot Solo 2020. Tapi nyatanya saat ini berbanding terbalik karena selain mendeklarasikan anaknya sebagai calon walikota, pengumuman tersebut juga dilakukan di Istana 

"Ini sangat disayangkan menurut saya. Presiden nyatanya “membuka jalan” dinasti politik. Teringat dahulu di tengah pidato kampanye Pak Jokowi mengatakan kalau keluarga nya tidak ada satupun yang tertarik politik. Nyata nya sekarang apa?," tanya Dian Cahyani. 

Dian mengakui, Jokowi yang mengumumkan anakanya sebagai calon walikota Solo di Istana Negara memang secara aturan tidak ada masalah. Jika menyangkutl etika maka itulah demokrasi, karena setiap warga negara berhak untuk mengajukan diri sebagai kepala daerah dan mendapat dukungan. Termasuk Gibran yang didukung didukung oleh ayahnya yang kebetulan sebagai Presiden Republik Indonesia.

"Namun yang harus dihindari itu intervensi dari Pak Jokowi sebagai Presiden," paparnya.

Dia menilai, dengan majunya Gibran di Pilwakot Solo, maka dia harus bisa menunjukkan kapasitasnya sebagai pemimpin yang bisa memimpin masyarakat Solo nantinya, bukan hanya populer dikenal publik saja. Buat apa popularitas jika tidak sebanding dengan kapasitas.

Dipanggil Presiden

Sebelumnya bakal calon wali kota yang ditugaskan DPC PDI-P Solo, Achmad Purnomo mengaku dipanggil oleh Presiden Jokowi ke Istana Negara Jakarta, Kamis (16/7/2020) kemarin. 

Purnomo mengatakan kalau dirinya diberitahu oleh Presiden Jokowi bahwa pasangan calon yang direkomendasi DPP PDI-P maju dalam Pilkada Solo 2020 itu bukan dirinya, melainkan Gibran Rakabuming Raka dan Teguh Prakoso.  Gibran merupakan putra sulung Jokowi. 

"Tadi saya diberitahu Jokowi di Istana kalau yang dapat rekomendasi itu Gibran-Teguh, Gi-Guh," kata Purnomo.

Menurutnya, Jokowi membicarakan hal tersebut sebagai utusan dari DPP PDIP. "Pak Jokowi mengatakan itu sebagai utusan dari DPP," ujarnya.

#Jokowi   #presiden   #gibran   #walikota   #solo