Ribuan Massa ANAK NKRI Demo Tolak RUU HIP, Rizieq Minta Jokowi Mengundurkan Diri

Danial
Ribuan Massa ANAK NKRI Demo Tolak RUU HIP, Rizieq Minta Jokowi Mengundurkan Diri

Jakarta, HanTer - Ribuan massa Aliansi Nasional Anti Komunis (ANAK) NKRI melakukan aksi demonstrasi di depan Gedung MPR/DPR, Kamis (16/7). ANAK menolak Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP). 

Saat aksi berlangsung rekaman suara Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab diperdengarkan. Dalam rekaman itu Habib Rizieq meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera mengundurkan diri secara terhormat dari jabatannya. "Sudah saatnya Jokowi segera mengundurkan diri secara terhormat," kata Rizieq.

Menurut Habib Rizieq, mantan wali kota Solo itu sudah tak mampu mengelola negara dan menjalankan roda pemerintahan secara baik. Selama Jokowi memimpin, kata Rizieq, oligarki merajalela, rakyat sengsara dan kedaulatan negara semakin terancam.

"Pesan ini saya sampaikan secara tulus dan ikhlas untuk keselamatan negara untuk meraih rida Allah. Semoga hati Jokowi terbuka dan mau menerima nasihat ini," ujarnya.

Sementara itu, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Donny Gahral Adian mengatakan tak ada alasan Jokowi mengundurkan diri. Donnya menyebut polemik RUU HIP sudah berakhir dan kini diganti RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

"Tidak ada alasan presiden mengundurkan diri. RUU HIP sudah berakhir pembahasannya dan diganti dengan RUU BPIP yang tidak memuat kontroversi apapun," kata Donny dilansir CNNIndonesia.

Aliansi Nasional Anti Komunis (ANAK) NKRI antara lain, Aliansi FPI, PA 212, dan GNPF.

Omnibus Law

Dari pantauan Harian Terbit,  tampak ada yang membawa atribut bendera, poster hingga spanduk. Di antara poster yang dibawa massa bertuliskan "Makzulkan Jokowi, “Tolak RUU HIP/PIP Dan Tangkap Inisiatornya,"
 
ANAK NKRI menuntut agar DPR mencabut RUU HIP dari prolegnas dan menuntut inisiator dari RUU HIP diusut. Selain itu massa menolak dan mendesak dibatalkannya RUU Omnibuslaw.

Kemudian dari para serikat tani dari Jawa Barat dan Banten bersama Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) ikut dalam barisan massa tersebut. KPA menilai Omnibuslaw mengancam jutaan petani karena mempermudah perampasan tanah dengan dalih menciptakan lapangan kerja.

Sekretaris Jenderal KPA, Dewi Kartika mengatakan, agenda perjuangan tanah untuk rakyat melalui reforma agraria juga digusur oleh undang-undang ini.

"Tanah akan dijadikan barang komoditas yang dipergunakan untuk kepentingan badan usaha milik swasta dan negara. Kami menilai pemerintah dan DPR RI telah gagal menangkap aspirasi rakyat dan mengabaikan nasib rakyat yang tengah menghadapi wabah dan krisis berlapis akibat pandemi Covid-19," ujar Dewi.

#Jokowi   #ruu   #hip