Cabut Izin Rumah Sakit ‘Nakal’ Rekayasa Pasien Corona Demi Rp90 Juta

Safari
Cabut Izin Rumah Sakit ‘Nakal’ Rekayasa Pasien Corona Demi Rp90 Juta

Jakarta, HanTer - Penyebaran virus Covid-19  di Indonesia terus mengalami peningkaran. Per 16 Juli 2020 ada 81.668 kasus Covid-19 di Indonesia. Namun di balik penambahan kasus corona ini, ada rumah sakit (RS) 'nakal' di sejumlah daerah. RS tersebut sengaja membuat pasien dinyatakan positif COVID-19 demi mendapatkan anggaran corona.

Adanya RS ‘nakal’ tersebut disampaikan Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah kepada Menteri Kesehatan dalam rapat kerja dengan pemerintah, Rabu (15/7).

Menurut Said, setelah diselidiki ternyata rumah sakit tersebut sengaja menyatakan pasien itu positif corona demi mendapatkan insentif rumah sakit.

"Telisik punya telisik, kalau dinyatakan mati COVID lebih besar. Ada yang sebut kalau orang kena COVID masuk rumah sakit sampai meninggal anggaran Rp 90 juta atau Rp 45 juta. Memang ini ujian betul, di Pasuruan, Jambi, Ciamis ini kan viral di mana-mana," jelasnya.

Said pun meminta agar Terawan turun ke lapangan untuk melihat langsung permasalahan yang terjadi. Bahkan dia juga meminta agar memberikan sanksi bagi rumah sakit yang melakukan tindakan tersebut.

Beri Sanksi

Terkait adanya RS ‘nakal’ ini , pengamat kesehatan Iskandar Sitorus mengatakan, jika benar aduan Ketua Banggar DPR terkait RS yang sengaja membuat pasien Covid-19 agar mendapatkan anggaran Rp90 juta maka sudah selayaknya diberikan sanksi oleh Kementerian Kesehatan dan jajarannya termasuk Dinas Kesehatan. Sanksinya berupa pencabutan izin prinsip.  

"Serta para pelaku dan pemilik RS untuk diberikan sanksi pidana. Sebab tindakan mereka berlebihan di dalam kondisi pandemi saat ini," ujar Iskandar Sitorus kepada Harian Terbit, Kamis (16/7/2020).

Iskandar menilai, adanya RS yang melakukan praktek kotor tersebut kejadiannya bisa berulang dan mirip dengan yang dilakukan BPJS Kesehatan yang lalu. Mereka melakukan praktek ilegal itu karena ada anggaran yang digunakan dan cover Pemerintah bisa dicolong atau disiasati oleh orang-orang yang tidak bermoral. Oleh karena itu sanksi yang tepat bagi RS yang bermain kotor itu adalah dicabut izin operasionalnya. "Intinya cabut izin RS tersebut," tegasnya.

Iskandar mengungkapkan, adanya RS yang merekayasa pasien Covid-19 agar mendapatkan anggaran Rp90 juta berdasarkan cerita beberapa kenalannya. Namun, pembuktiannya yang sulit kecuali keluarga pasien sendiri yang bercerita. Biasanya keluarga pasien enggan bercerita karena memang sedang berduka. Apalagi proses penangan yang dialaminya standar Covid-19.

Iskandar menilai, adanya RS yang melakukan demikian, karena saat ini sudah sulit mengukur tentang definisi fungsi sosial rumah sakit. Tidak heran sekarang rumah sakit sudah cenderung nyaris berorientasi bisnis. Apalagi ada peluang atau kesempatan yang bisa dilakukan RS untuk mengeruk keuntungan.

"Dalam kondisi pandemi sekarang, pencabutan izin secara tegas adalah upaya untuk menghindari kerugian-kerugian yang dialami pemerintah. Karena jika tidak maka bisa saja hal itu dilakukan rumah sakit lainnya," paparnya. 

Sementara itu, Ketua Umum Badan Relawan Nusantara (BRN) Edysa Girsang mengatakan, adanya RS yang sengaja merekayasa pasien Covid-19 agar mendapatkan anggaran Rp90 juta karena RS di Indonesia sudah menjadi pelayanan komersial. Selain itu juga sama sama tahu bahwa pemerintah tidak mempunyai pola yang masif atau penanganan Covid-19 yang konprehensif, terencana dan terukur.

"Selain itu juga karena ketakutan yang berlebihan sehingga membuat para pasien itu takut untuk melakukan check up atau pemeriksaan kesehatan di RS. Akibatnya pasien di RS berkurang. Salah pola penanganan yang dilakukan pemerintah yamg membuat nakalnya banyak RS," ujarnya.

Terkait masalah ini, sambung Edysa maka tidak hanya RS saja yang dipersalahkan. Karena pemerintah juga harus bertanggungjawab sehingga rakyat juga yang menjadi korban. Apalagi banyak di antara pasien yang telah diperlakukan standar Covid-19 namun setelah dikubur beberapa hari baru diketahui negatif Covid-19. 

Adanya RS yang mensiasati pasien karena pemerintah juga tidak mengalokasikan dana khusus penanganan Covid-19 seperti biaya keperluan dokter dan lain lain. “Harusnya dari APD sampai fasilitas pasien dan obat harus di siapkan Pemerintah. Jika kebutuhan dasar RS dalam penanganan covid dipenuhi maka pelayanan RS juga bisa baik,” ujar Edysa.