Aliansi Pemuda Berantas Korupsi Minta KPK Usut Tuntas Kasus Suap KONI - Kemenpora

Safari
Aliansi Pemuda Berantas Korupsi Minta KPK Usut Tuntas Kasus Suap KONI - Kemenpora

Jakarta, HanTer - Aliansi Pemuda Berantas Korupsi menyambut baik wacana pembentukan Tim Pemburu Koruptor oleh KPK dan beberapa lembaga terkait. Pembentukan Tim Pemburu Koruptor merupakan langkah baik dan secara prinsip sangat bagus agar Indonesia bisa bebas dari perilaku korupsi.

 

"Oleh karena itu kami minta KPK melanjutkan pekerjaan yang belum selesai, salah satunya KPK harus memanggil dan memeriksa kembali oknum petinggi Partai Demokrat yang sempat dipanggil KPK terkait kasus suap penyaluran pembiayaan skema bantuan pemerintah melalui Kemenpora pada KONI Tahun Anggaran 2018," ujar Koordinator Aliansi Pemuda Berantas Korupsi, Luthfy dalam keterangannya, Kamis (16/7/2020).

 

Luthfy menegaskan, KPK harus segera menjadwalkan ulang pemanggilan petinggi Partai Demokrat yang posisinya waktu itu menjabat sebagai pimpinan Komisi X DPR-RI yang membidangi olah raga dan pendidikan. Oleh karena itu pihaknya sangat menunggu keseriusan dan keberanian KPK untuk mengusutnya.

 

"Untuk itu kami berencana melakukan demonstrasi unjuk rasa di depan kantor KPK sebagai bentuk komitmen pemberantasan korupsi. Aksi akan kami gelar di KPK pada Senin-Rabu, 20-22 Juli 2020 dengan jumlah massa 500 orang," paparnya.

 

Adapun tuntutan aksi nanti yakni meminta KPK untuk tegak lurus dengan semangat penegakan supremasi hukum, usut tuntas dugaan aliran dana suap Rp2 Miliar dari KONI - Kemenpora dan panggil dan periksa oknum petinggi Partai Demokrat.

 

Dalam kasus ini majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta telah memvonis mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi divonis 7 tahun penjara dan denda Rp 400 juta subsider 3 bulan kurungan. Hukuman tersebut karena Imam terbukti bersalah dalam kasus suap terkait pengurusan proposal dana hibah KONI dan gratifikasi dari sejumlah pihak.

 

Dalam kasus ini, Imam bersama asisten pribadinya, Miftahul Ulum, dinilai terbukti terbukti menerima suap sebesar Rp 11,5 miliar dari mantan Sekretaris Jenderal Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Ending Fuad Hamidy dan mantan Bendahara KONI Johnny E Awuy. Suap tersebut dimaksudkan agar Imam dan Ulum mempercepat proses persetujuan dan pencairan bantuan dana hibah yang diajukan KONI kepada Kemenpora RI untuk tahun kegiatan 2018.

 

Imam juga dinilai terbukti menerima gratifikasi senilai total Rp 8.348.435.682 dari sejumlah pihak.

Atas perbuatannya, Imam dinilai terbukti melanggar Pasal 12 huruf a juncto Pasal 18 dan Pasal 12B Ayat (1) juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHP.