Prof Yusril: IPO Sub-Holding Pertamina Sesuai UUD 1945, UU Sectoral dan UU BUMN

Alee
Prof Yusril: IPO Sub-Holding Pertamina Sesuai  UUD 1945, UU Sectoral dan UU BUMN

Jakarta, HanTer -  Seharusnya soal initial public offering (IPO) Sub-Holding PT Pertamina tak perlu lagi dipersoalkan, apalagi melakukan uji materi terhadap UU BUMN. Soalnya pembentukan holding tersebut sudah sejalan dengan UU dan peraturan yang berlaku dari segi UUD 1945 sampai ke UU sectoral dan BUMN, Sejauh ini semua langkah yang telah dilakukan Pertamina terkait IPO Sub-Holding adalah konstitusional, tidak melanggar hukum dan masih dalam track yang seharusnya.

 

Para wakil rakyat, ahli hukum bisnis dan pakar hukum tata negara, aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM) juga menyatakan IPO tidak melanggar UUD 1945 terutama pasal 33, karena tujuan masuk ke bursa saham adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

 

IPO juga senapas dengan UU Migas no 22/2001. Disebutkan, UU Migas tidak megatur larangan atau membatasi Sub-Holding yang bergerak di bidang hulu dan hilir migas tidak dapat melaksanakan IPO. Kemudian disebutkan, wilayah kerja terbuka tertentu atau permohonan PP 35 Tahun 2004 memberikan keistimewaan bagui Pertamina sepanjang  saham 100% dimiliki oleh Negara.

 

IPO Pertamina juga selaras dengan UU BUMN No 19 /2003. UU ini menyebutkan , Sepanjang  Rencana Restrukturisasi tidak melibatkan perubahan kepemilikan saham Negara dalam Pertamina dan IPO dilakukan pada Sub-Holding diman Nehara tidak memiliki saham di dalamnya, maka rencana restrukturisasi bukan merupakan privatisasi.

 

Dengan alasan itulah, IPO Sub-holding Pertamina mendapat dukungan dari anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Golkar Ridwan  Hisjam, anggota Komisi VI DPR Nusron Wahid, Wakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno, pakar ahli hukum bisnis Ary Zulfikar, dan pakar hukum tatanegara Prof Yusril Ihza Mahendra.

 

Tidak Melanggar Hukum

 

Prof Yusril mengemukakan, apa  yang sudah dijalankan Pertamina sebagai bagian transformasi tak ada yang inskonstitusional, semua nya benar, karena sama halnya transformasi melalui apapun (termasuk kelak IPO sekalipun) adalah bukan tujuan, tapi alat utk membuat tujuannya tercapai yakni membuat Pertamina semakin kuat dan besar menjadi 100 Milyard USD Company dalam waktu 4 tahun ke depan.

 

Sehingga, lanjut Prof Yusril yang berdiskusi dengan tim Pertamina,  kata menguasi yang dalam pasal 33 ayat 2 itu bukanlah tujuan, namun alat untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat, bahwa pengertian dikuasai itu sudah lebih dikuatkan dalam keputusan MK No. 002/PUU/2003.

 

Terkait Pasal 77 UU BUMN, ditegaskan Prof Yusril bahwa  yang dimaksud larangan privatisasi persero tertentu itu adalah yang secara tegas dilarang dalam per-UU-an, dalam hal ini UU Migas maupun ketentuan pelaksanaannya tidak mengatur larangan semacam itu, apalagi kalau yang dilakukan sekarang adalah restrukturisasi belum privatisasi dan kalaupun privatisasi nantinya juga bukan Pertaminanya, tapi anak perusahaan Pertamina.

 

Sedangkan bidangnya juga selain biz Hulu, ada biz Refining dan Petchem, biz Commercial dan Trading, ada lagi biz Power dan NRE, juga Gas yang sudah duluan dengan PGN tbk, juga Shipping .

 

Yusril menyimpulkan, sejauh ini semua langkah yang telah dilakukan Pertamina terkait IPO Sub-Holding adalah konstitusional, tidak melanggar hukum dan masih dalam track yang seharusnya.

 

Hal senada disampaikan pakar ahli hukum bisnis Ary Zulfikar, menurutnya, pembentukan holding sejalan dengan UU dan peraturan yang berlaku dari segi UUD 1945 sampai ke UU sectoral dan BUMN.

 

Ary Zulfikar mengatakan, rencana IPO subholding Pertamina sesuai dengan amanah UUD 1945, terutama Pasal 33. Pasalnya, tujuan masuk ke bursa saham adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

 

"Filosofi Pasal 33 adalah untuk kemakmuran rakyat. Kalau pada akhirnya tujuan (IPO subholding Pertamina) sesuai untuk kemakmuran rakyat itu sendiri, mengapa tidak? Malah, dengan IPO kita bisa memonitor lebih jauh," kata Ary Zulfikar di Jakarta, belum lama ini.

 

Apalagi, tambah dia, yang masuk bursa saham adalah subholding atau anak perusahaan Pertamina, bukan Pertamina sebagai BUMN.

 

IPO subholding Pertamina akan membuat Pertamina lebih optimal. Dari sisi kelembagaan akan lebih transparan dan akuntabel. Dan dari sisi operasional, bahwa tujuannya adalah untuk mencari keuntungan guna kemakmuran rakyat.

 

Dalam hal ini, lanjutnya, perusahaan go public akan lebih lincah, efektif, dan efisien. Karenanya, menurut dia, sepanjang tujuannya untuk meningkatkan kinerja, transparansi, kompetisi, dan stabilitas, IPO subholding Pertamina merupakan aksi korporasi yang positif, bahkan bisa menjadi salah satu sumber pembiayaan, yang berarti pula mengurangi beban APBN.

 

Dengan demikian, lanjut Ary, masuknya subholding ke bursa saham hanya merupakan salah satu metode untuk kemakmuran rakyat itu sendiri.

 

Cukup Bagus

 

Anggota Komisi VII DPR Ridwan Hisjam mengungkapkan, pembentukan holding atau Sub-Holding ditubuh Pertamina sudah cukup bagus. Apalagi orang-orang yang ditunjuk dalam mengemban tugas baru tersebut memppunyai pengalaman yang mumpuni.

 

Sementara itu, anggota Komisi VI DPR Nusron Wahid, yang meminta teman-temannya di  Komisi VI jangan membangun opini sesat bahwa IPO itu sama dengan jual asset Negara.

 

“Ini metode nyari duit. Cuma dalam IPO nanti diprioritaskan adalah investor local, pembeli local, investor publik local dan sebagainya,” papar Nusron.

 

Wakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno mengatakan, IPO adalah sebuah keniscayaan, yakni sesuatu yang mau  atau tidak pasti akan terjadi. sebab kalau Pertamina ingin menjadi world class players, itu tidak akan mungkin dengan dana sendiri. Apalagi dengan kebutuhannya yang begitu besar, seperti yang disampaikan dalam paparan Dirut Pertamina Nicke Widyawati yakni sebesar 1,33 miliar dollar AS.

 

Mendapatkan Dana

 

Di lain pihak, Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati mengatakan pasar modal menjadi salah satu strategi Pertamina untuk mendapatkan pendanaan. Nicke menyebutkan, Pertamina memerlukan 28 persen pendanaan dari eksternal dan project financing atau sekitar US$ 49 miliar hingga 2026.

 

Adapun, opsi IPO dengan pertimbangan akses jumlah pendanaan yang luas, tidak dibatasi oleh tenor, dan pengembalian atau dividen yang fleksibel. "IPO merupakan salah satu bentuk metode pendanaan yang lazim dilakukan oleh perusahaan multinasional," katanya.

 

Uji Materi

 

Khusus mengenai penafsiran Pasal 77 UU BUMN tersebut, saat ini Serikat Pekerja Pertamina akan melakukan uji materi ke MK, namun sesuai uraian Prof Yusril tadi dapat disimpulkan bahwa eksistensi Pasal 77 tersebut tidak bertentangan dengan konstitusi.

 

Sekedar mengingatkan, kalaupun IPO dilaksanakan, tentu tak mungkin dapat mulus atau lolos dari lembaga-lembaga pengawasnya kalau masih ada aspek-aspek legal yang mengganjalnya, dan pastinya tak akan jadi barang atau saham yg diminati publik

 

Tentu, Bahwa tak pula satu-satunya cara untuk mengakses pendanaan di capital market guna keperluan pengembangan biz nya, masih ada misalnya sindikasi loan, gandeng partnership atau pun bond.