Bikin Malu Polri dan Coreng Wajah Hukum Kita, Buronan Djoko Tjandra Menampar Muka Presiden Jokowi

Safari
Bikin Malu Polri dan Coreng Wajah Hukum Kita, Buronan Djoko Tjandra Menampar Muka Presiden Jokowi

Jakarta, HanTer - Djoko Tjandra benar-benar luar biasa. Meski berstatus buronan tersangka kasus buronan cessie Bank Bali ini bisa leluasa keluar masuk negeri ini. Dia bisa mendapatkan paspor dan KTP, Tak hanya itu dia pun mendapat surat jalan untuk perjalanan ke Pontianak, Kalimantan Barat. Djoko Tjandra benar-benar sudah menampar wajah Presiden Jokowi dan mencoreng hukum negeri ini.

Itulah sebabnya banyak pihak mendesak Presien Jokowi turun tangan untuk memerintahkan aparat penegak hukum segera menangkap buronan tersebut dan semua orang yang turut membantunya sehingga bisa bebas keluar masuk negeri ini. 

“Aparat berwenang harus mengusut secara tuntas semua yang terlibat dalam kasus ini," kata pengamat intelijen dan keamanan, Stanislaus Riyanta kepada Harian Terbit, Rabu (15/7/2020).

Stanislaus menegaskan, untuk mengusutnya harus ada kerjasama antara Kejaksaan Agung, Polri dan jika perlu melibatkan BIN agar kasus ini menjadi terang benderang dan pihak-pihak yang terlibat dengan pelarian Djoko Tjandra dapat ditindak sesuai hukum yang berlaku. 

Menampar Presiden

Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane juga mengecam keras tindakan Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Polri yang sudah mengeluarkan Surat Jalan kepada Joko Tjandra, sehingga buronan kelas kakap itu bebas berpergian dari Jakarta ke Kalimantan Barat dan kemudian menghilang lagi.

Neta menegaskan, harus diungkap siapa yang memerintahkan Brigjen Prasetyo Utomo untuk memberikan surat jalan itu. “Apakah ada sebuah persekongkolan jahat untuk melindungi Joko Tjandra? Karenanya Komisi III DPR harus membentuk Pansus Joko Tjandra untuk mengusut kemungkinan adanya persengkongkolan jahat untuk melindungi koruptor yang menjadi buronan itu,” paparnya.

Neta mengemukakan, melihat kinerja Bareskrim Polri yang mengerikan ini, sudah saatnya Presiden Jokowi turun tangan mengevaluasi kinerja Bareskrim Polri. Sebab melindungi dan memberi surat jalan pada buronan kasus korupsi kelas kakap Djoko Tjandra sama artinya menampar muka Presiden Jokowi yang selalu menekankan pemberantasan korupsi di negeri ini," tandasnya. 

Bisa Dipidana 

Ketua Komisi Hukum atau Komisi III DPR Herman Herry tak menampik tindakan Brigjen Prasetyo Utomo ibarat melindungi Joko Tjandra yang tengah menjadi buronan. Ia mengatakan ada konsekuensi hukum dari tindakan Prasetyo menerbitkan surat jalan untuk Joko Tjandra yang sebelumnya memiliki nama Djoko Tjandra.

"Ya tentunya begitu (ibarat melindungi buronan) dan akan ada konsekuensi pidananya kalau terbukti," kata Herman dalam keterangannya, Rabu (15/7/2020).

Herman mengapresiasi langkah Kepala Polri Jenderal Idham Azis mencopot Prasetyo dari jabatan Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Badan Reserse Kriminal Markas Besar Polri. Prasetyo kini dimutasi sebagai Perwira Tinggi Pelayanan Masyarakat dalam rangka pemeriksaan.
Anggota Komisi III DPR Benny K Harman meminta Polri mengusut secara serius penerbitan surat jalan bagi terpidana kasus pengalihan hak tagih Bank Bali Djoko S Tjandra, termasuk memeriksa kemungkinan adanya oknum lain yang terlibat selain Brigjen Prasetijo.

"Apakah dia kerja atas kehendak di sendiri? Apakah hanya dia yang terlibat? Apakah ada keterlibatan Jenderal-Jenderal yang lain? Apakah pernah dia laporkan ke atasannya? Atau seperti apa? Itu semua pertanyaan yang harus dijawab dengan melakukan pemeriksaan pihak-pihak yang terduga terlibat," kata Benny saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Rabu malam.

Penjarakan

Anggota Komisi III DPR Benny K Harman meminta Polri mengusut secara serius penerbitan surat jalan bagi terpidana kasus pengalihan hak tagih Bank Bali Djoko S Tjandra, termasuk memeriksa kemungkinan adanya oknum lain yang terlibat selain Brigjen Prasetijo.

"Apakah dia kerja atas kehendak di sendiri? Apakah hanya dia yang terlibat? Apakah ada keterlibatan Jenderal-Jenderal yang lain? Apakah pernah dia laporkan ke atasannya? Atau seperti apa? Itu semua pertanyaan yang harus dijawab dengan melakukan pemeriksaan pihak-pihak yang terduga terlibat," kata Benny saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Rabu malam.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat itu menambahkan, Brigadir Jenderal Polisi Prasetijo Utomo harus segera diberhentikan kdan dijebloskan ke penjara. Karena telah mengeluarkan izin perjalanan terhadap buronan Kejaksaan Agung tersebut sewaktu menjabat Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri.

"Dia harus segera diberhentikan, dijebloskan ke penjara, dan diperiksa pihak-pihak yang terlibat. Mereka harus diberi hukuman yang seberat-beratnya," ujar dia.

Brigjen Pol Prasetijo Utomo diduga menerbitkan surat jalan untuk memfasilitasi perjalanan Djoko Tjandra ke Pontianak, Kalimantan Barat.

Diberhentikan

Kapolri Jenderal Pol Idham Azis resmi melakukan mutasi jabatan terhadap Karo Korwas PPNS Polri tersebut ke bagian Pelayanan Markas Kepolisian Republik Indonesia (Yanma Polri).

Mutasi itu dilakukan saat Prasetijo menjalani pemeriksaan di Div Propam Polri terkait surat jalan yang ditandatanganinya untuk buronan Djoko Tjandra.

"Mutasi dilakukan dalam rangka pemeriksaan," kata Kapolri Jenderal Idham Azis saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Rabu.

Keputusan mutasi jabatan tersebut tertuang dalam Surat Telegram Nomor: ST/1980/VII/KEP./2020 tanggal 15 Juli 2020. Surat telegram itu ditandatangani As SDM Kapolri Irjen Pol Sutrisno Yudi Hermawan mewakili Kapolri.

Dari hasil penyelidikan internal Polri, Prasetijo diketahui mengeluarkan surat jalan bagi Djoko Tjandra atas inisiatif sendiri tanpa seizin pimpinan.

"Bahwa surat jalan tersebut yang ditandatangani oleh salah satu biro di Bareskrim Polri. Surat jalan tersebut dikeluarkan Kepala Biro itu inisiatif sendiri dan tidak izin sama pimpinan," kata Kadiv Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono.

Kapolri Jenderal Idham Azis berkomitmen untuk memberikan sanksi kepada jajarannya yang melakukan kesalahan fatal. "Komitmen Bapak Kapolri jelas. Hari ini yang bersangkutan sedang dalam pemeriksaan. Jika terbukti, akan dicopot dari jabatannya. Dan ini menjadi bagian dari pembelajaran untuk personel Polri yang lain," kata Argo.