Perampingan 18 Lembaga Dinilai Tepat

Safari
Perampingan 18 Lembaga Dinilai Tepat

Jakarta, HanTer - Presiden Joko Widodo, dalam pertemuan dengan sejumlah media,  di Jakarta, Senin (13/7/2020), menegaskan rencana untuk melakukan perampingan 18 lembaga pemerintahan.

"Ada perampingan, dalam waktu dekat jumlahnya 18 (lembaga)," kata Jokowi, di Istana Merdeka.

Menangggapi perampingan ini, Koordinator Agen Perubahan (Garpu) Muslim Arbi meminta Presiden Jokowi segera merealisasikan pembubaran 18 lembaga dan komisi yang dibiayai oleh negara tersebut. 

Terkait dampak pembubaran 18 lembaga atau komisi akan membuat pengangguran, Muslim memaparkan, tanpa ada pembubaran 18 lembaga atau komisi saja saat ini pengangguran sudah tidak tertangani karena PHK dan penutupan perusahaan dan lainnya. Oleh karena itu pengangguran akan terjadi karena efek dari pembubaran 18 lembaga atau komisi.

Sepakat

Sementara itu, Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid sepakat dengan apa yang hendak dilakukan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) mewacanakan pembubaran lembaga yang tidak produktif. Kementerian yang dipimpin oleh Tjahjo Kumolo itu disebut telah menyortir 96 lembaga yang ada.

“Saya sepakat dengan langkah Pak Tjahjo yang hendak membubarkan lembaga tak produktif,” ujarnya, Jakarta, Senin (13/7/2020). 

Terkait wacana membubarkan lembaga yang tak produktif, menurut pria asal Pulau Bawean, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, itu pemerintah melakukan dua langkah penting. Pertama, membubarkan lembaga yang tidak produktif untuk mengurangi beban dan refocusing anggaran negara. Sehingga anggaran lembaga yang dibubarkan bisa dialihkan ke penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.

Kedua, apa yang dilakukan pemerintah disebut salah satu cara menerapkan manajemen crisis, yakni mengefektifkan, merampingkan dan atau membubarkan lembaga yang kurang diperlukan.