UNAS: DO dan Skorsing Kepada Mahasiswa Tidak Terkait Aksi Demonstrasi

Alee
UNAS: DO dan Skorsing Kepada Mahasiswa Tidak Terkait Aksi Demonstrasi

Jakarta, HanTer -  Manager UPT-Marketing and Public Relations Universitas Nasional (UNAS) Marsudi, S.P. mengatakan, terkait dengan beredarnya berita tentang Unas memberikan sanksi DO kepada beberapa mahasiswa melalui SK Dekan, tidak terkait dengan demonstrasi.

 

“UNAS tidak melarang siapapun dan menghargai siapapun termasuk mahasiswa menyalurkan pendapatnya di muka umum, namun harus dilakukan dengan baik dan santun, tidak membahayakan orang lain, apalagi yang cenderung ke tindakan yang bersifat anarkis.,” kata Marsudi kepada Harian Terbit, Minggu (12/7/2020).

 

Menurutnya, penjatuhan sanksi DO dan skorsing kepada mahasiswa tersebut sudah melalui prosedur yang berlaku, yaitu  berdasarkan SK Rektor Nomor 112 Tahun 2014 tentang tata tertib kehidupan kampus bagi mahasiswa. Dimana, sebelum mahasiswa masuk ke UNAS, telah menandatangai surat pernyataan berlegal hukum, bahwa akan mematuhi peraturan yang diterapkan oleh UNAS.

 

Surat pernyataan ini, ujar Marsudi mengingatkan,  turut juga di tandatangani oleh orangtua/wali mahasiswa tersebut.  

 

UNAS juga telah melakukan proses pemanggilan mahasiswa dan orangtua yang beraangkutan, melakukan proses dialog dan juga teguran hingga peringatan keras. Sanksi Permanen berupa DO dijatuhkan karena memang mahasiswa tersebut sudah melakukan pelanggaran berat, karena telah mengulangi pelanggaran, dan diberikan peringatan keras, dan mengulang lagi kesalahannya.

 

“Namun ada juga karena tindakan Anarkis, ada intimidasi bahkan tindakan kekerasan pemukulan kepada karyawan, kemudian pengrusakan mobil dosen ketika melintas di gerbang kampus. Hal itu termasuk kategori pelanggaran berat yang diatur dalam peraturan rektor bahwa tindakan yang menganggu, yang mengintimidasi bahkan kekerasan hingga kriminal memang sanksinya adalah DO. Jadi tidak semerta merta karena aksi demonstrasi,” ujar Marsudi.

 

Bukan Kriminalisasi

 

Sebelumnya, Rektor UNAS menolak anggapan pelaporan oknum mahasiswa yang melakukan tindakan anarkis pada aksi demonstrasi yang dilakukan belum lama ini sebagai bentuk kriminalisasi mahasiswa dalam menyalurkan pendapat. Hal ini justru menunjukkan ketegasan UNAS yang tidak menolerir adanya tindakan anarkis di area kampusnya.

 

“Disini, kami (UNAS-red) adalah korban dari tindakan demonstrasi anarkis dan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh oknum mahasiswa. Sehingga sangat wajar, apabila tindakan yang tidak terpuji ini kami laporkan ke pihak berwenang. Sebagai warga negara yang patuh hukum dan aturan perundang-undangan, kita wajib untuk menghormati jalannya proses hukum yang berlaku." ungkap El Amry Bermawi Putera, Senin (6/7/2020).

 

Tindakan anarkis tersebut, lanjut El Amry, bertentangan dengan isi surat pernyataan bermaterai yang ditandatangani oleh mahasiswa ketika baru masuk Universitas Nasional. Surat tersebut menyatakan bahwa mahasiswa akan mematuhi seluruh peraturan, menjaga nama baik universitas serta tidak melanggar hal-hal yang dilarang oleh universitas. Surat pernyataan ini juga ditandatangani oleh orangtua dan berkekuatan hukum.

 

Sebelumnya, sejumlah oknum mahasiswa melakukan aksi protes terhadap biaya kuliah Unas selama pandemi Covid-19, mereka menuntut adanya pemotongan atau pengurangan biaya kuliah hingga 65%. Sayangnya, aksi tersebut diwarnai dengan tindakan anarkis berupa pengerusakan mobil dosen, pembakaran ban, penguncian gerbang kampus, pemukulan terhadap karyawan dan pihak keamanan kampus hingga pembakaran jaket almamater.

 

Aksi unjuk rasa ini berawal dari tersiarnya berita bohong yang disebarkan oleh oknum mahasiswa pada social media Instagram maupun Twitter. Postingan berita yang diunggah pada salah satu akun tersebut sangatlah merugikan dan mencemarkan nama baik Universitas Nasional.

 

Sementara itu, Ketua Pusat Bantuan Hukum (PBH) UNAS, Drs. Tb. Mochamad Ali Asgar, S.H., M.M., M.Si. mengatakan, tindakan yang dilakukan sebagian oknum mahasiswa saat demonstrasi, dapat dikategorikan sebagai Tindakan anarkis. tidak bisa dibenarkan karena setiap warga negara memiliki kewajiban untuk patuh terhadap undang-undang. “Ini sudah di luar batas dan sudah masuk ke kriminal serta tidak mencerminkan sikap mahasiswa,” ujarnya, Senin (06/7).

 

Dalam hal ini, UNAS telah memproses secara hukum mahasiswa tersebut dan dijerat pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta UU ITE atas pencemaran nama baik di media sosial dengan menyebarkan tagar yang merugikan nama baik Universitas.

#Unas   #mahasiswa   #demo