Tim Pemburu Koruptor Tidak Perlu Diaktifkan

Safari
Tim Pemburu Koruptor Tidak Perlu Diaktifkan

Jakarta, HanTer - Ketua DPP Gerakan Indonesia Anti Korupsi (GIAK), Jerry Massie berpendapat pemerintah tak perlu mengaktifkan kembali tim pemburu koruptor untuk menangkap Djoko Tjandra, namun cukup memperkuat lembaga antikorupsi yang sudah ada. 

Menurut Jerry, dari pada mengaktifkan tim pemburu koruptor maka perkuat saja KPK dengan membuat cabang di berbagai daerah. Agar KPK ssmakin kuat maka kerja sama juga dengan kepolisian dan pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor) sehingga hukumannya maksimal. 

"Saya nilai ini tak akan mengurangi tingkat korupsi selama punishment atau hukuman masih saja ringan," ujar Jerry Massie kepada Harian Terbit, Kamis (9/7/2020) menanggapi pembentukan tim pemburu koruptor yang  digagas oleh Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD. 

Selain hukuman ringan, sambung Jerry, juga ada remisi bagi koruptor. Akibatnya tingkat korupsi semakin tinggi di Indonesia. Oleh karena itu nukan pemburu koruptor yang dibutuhkan tapi aktikan lembaga anti korupsi. Buat efek jera para koruptor dengan hukuman yang berat baik kurungan badan dan juga perampasan harta yang dimilikinya. Sehingga ketika bebas para koruptor akan miskin. Karena tidak ada lagi harta yang dimilikinya.

Jerry juga mengusulkan, dari pada membentuk tim pemburu koruptor maka lebih baik merancang hukuman mati bagi koruptor yang nilai korupsinya lebih dari Rp1 miliar. Jika korupsinya senilai Rp500 juta maka hukumannya penjara seumur hidup. Hukuman berat itu sebagai bagian shock therapy bagi koruptor. Diharapkan hukuman berat itu akan berfikir ulang ketika seseorang akan melakukan korupsi

"Extraordinary corruption sangat tinggi. Jadi perlunya memperberat hukuman para koruptor. Atau metode memiskinkan para koruptor sampai 5 generasi," tegasnya.

Sementara itu, Koordinator Aliansi Lembaga Analisis Kebijakan dan Anggaran (ALASKA) Adri Zulpianto mengatakan, kebijakan untuk mengaktifkan tim pemburu koruptor sangat politis ditengah isu reshuffle Kabinet Indonesia Maju (KIM). Meski reshuffle batal, sepertinya seluruh menteri sedang mencari muka, atau bahkan hanya ingin membuang-buang anggaran yang tak kunjung terserap, seperti yang dikatakan oleh Jokowi dalam omelannya di depan kamera.

"Mengaktifkan kembali Tim Pemburu Korupsi hanya menjadikan KPK sebagai lembaga yang tidak memiliki manfaat," jelasnya.

Jadi, sambung Adri, lebih baik pemerintah mengandalkan KPK untuk mengejar, menyelidiki, dan memburu koruptor. Oleh karena itu jangan ada lagi lembaga antikorupsi di dalam setiap lembaga. Sehingga jangan memperlihatkan bahwa KPK itu tidak bisa apa-apa. Jangan buat anggapan KPK itu tidak bisa apa-apa, dan tidak ada manfaatnya. "Karena saat ini akan-akan, semua lembaga mau membubarkan KPK," paparny.

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan akan mengaktifkan lagi tim pemburu koruptor.

Mahfud MD di Jakarta, Rabu, menjelaskan Indonesia sebelumnya sudah mempunyai tim pemburu koruptor. Tim yang akan diaktifkan kembali tersebut beranggotakan pimpinan Polri, Kejaksaan Agung, dan Kemenkumham.

Mahfud menjelaskan upaya pemerintah dalam memburu dan menangkap Djoko Tjandra. Semua institusi terkait bertekad untuk mencari dan menangkap Djoko Tjandra baik secara bersama-sama maupun sesuai kewenangannya masing-masing.

"Kami optimistis Djoko Tjandra ini cepat atau lambat akan kita tangkap, optimis," ucap Mahfud MD.

Sebelumnya, Djoko Tjandra pada Agustus 2000 didakwa oleh JPU Antasari Azhar telah melakukan tindak pidana korupsi dalam kasus Bank Bali.