Ekstradisi Maria Pauline Lumowa, MAKI: Menutup Malu Bobolnya Djoko Tjandra dan Masiku 

Safari
Ekstradisi Maria Pauline Lumowa, MAKI: Menutup Malu Bobolnya Djoko Tjandra dan Masiku 

Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) menilai proses ekstradisi Maria Pauline Lumowa, buronan kasus pembobolan kredit Bank Negara Indonesia (BNI), dari Serbia yang  dibawa langsung oleh MenkumHam Yasona Laoly untuk menutupi rasa malu Menteri Yasona atas bobolnya buron Djoko Tjandra yang mampu masuk dan keluar Indonesia tanpa terdeteksi.

Bahkan saat masuk dan keluar Indonesia Djoko Tjandra bisa membuat KTP el baru, pasport baru dan mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Masuk dan keluarnya Joko Tjandra juga membuat heboh sentaero perangkat hukum di Indonesia 

"Rasa malu juga terjadi atas menghilangnya Harun Masiku, politisi PDIP yajg hingga saat ini yang belum tertangkap," ujar Koordinator MAKI, Boyamin Saiman di Jakarta, Kamis (9/7/2020).

Boyamin memaparkan, proses ektradisi Maria Pauline Lumowa juga menunjukkan bahwa cekal akibat Daftar Pencarian Orang (DPO) adalah abadi hingga tertangkap meskipun tidak ada update dari Kejagung. Karena nyatanya Maria Pauline Lumowa berstatus tetap cekal sejak 2004 hingga saat ini. Adanya ektradisi Maria juga membuktikan kesalahan penghapusan cekal pada kasus Joko S Tjandra yang pernah dihapus cekal pada tanggal 12 Mei 2020 sp 27 Juni 2020 oleh Imigrasi atas permintaan Sekretaris NCB Interpol Indonesia.

"Padahal tidak ada permintaan hapus oleh Kejagung yg menerbitkan DPO," tandasnya.

Boyamin menilai, kasus ektradisi Maria Pauline Lumowa ini membuktikan jika Pemerintah mau serius maka akan bisa menangkap para buronan lainnya sebagai semestinya. Oleh karena itu Pemerintah akan bisa menangkap Joko Tjandra, Eddy Tansil, Honggo Wendratno dan para buronan kakap lainnya.

Boyamin menyarankan, agar tidak terulang kasus buronan yang enak-enakan berbisnis di luar negeri maka Pemerintah harus segera mencabut berlakunya pasport buron tersebut dan meminta negara-negara lain yang memberikan pasport untuk juga mencabutnya sehingga buronan tidak leluasa bepergian. Jika sudah diketahui mempunyai pasport negara lain maka segera dicabut kewarganegaraannya sebagai amanat pasal 23 ayat 8 UU Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. 

"Jika buron tertangkap cukup diterbitkan Surat Perjalanan Laksana Pasport (SPLP) sekali pakai untuk membawa pulang ke Indonesia," tegasnya.

Diketahui, Pemerintah Indonesia akhirnya berhasil mendapatkan buron kasus pembobolan kredit Bank Negara Indonesia (BNI), Maria Pauline Lumowa. Maria Lumowa merupakan salah seorang tersangka utama pembobolan BNI senilai Rp 1,7 triliun. Maria Lumowa yang akrab disapa Erry sudah 17 tahun berada dalam pelarian.Kasus Maria Lumowa terjadi pada 2002-2003. Saat itu BNI memberikan kredit senilai Rp1,7 triliun kepada PT Gramarindo Group yang dimiliki Maria Pauline Lumowa dan Adrian Waworuntu.

Maria diduga beraksi tak sendiri karena BNI menyetujui pencairan kredit tersebut. Maria menerima sejumlah 41 slip Letter of Credit melalui anak-anak perusahaannya. BNI kemudian mengetahui ada sesuatu yang bermasalah pada Juni 2003. Perusahaan pelat merah itu menemukan PT Gramarindo Group tidak pernah melakukan aksi korporasi dari kredit yang diberikan.