Djoko Tjandra Bisa Masuk Indonesia dan PK, DPR: Polri, Kejaksaan dan BIN Kecolongan

Safari
Djoko Tjandra Bisa Masuk Indonesia dan PK, DPR: Polri, Kejaksaan dan BIN Kecolongan

Jakarta, HanTer - Anggota Komisi III DPR Ahmad Sahroni mengatakan lolosnya Djoko Tjandra masuk ke Indonesia dan mendaftarkan upaya PK ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, merupakan bukti bahwa aparat penegak hukum seperti Polri, Kejaksaan bahkan Badan Intelijen Negara (BIN) telah kecolongan.

Sahroni mengatakan tidak hanya bisa keluar masuk Indonesia, Djoko bahkan telah membuat e-KTP baru.

Sahroni mendesak seluruh aparat penegak hukum untuk memeriksa kondisi kesehatan Djoko Tjandra yang berdalih sakit sehingga tidak memenuhi panggilan sidang PK di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini, Senin 6 Juli 2020.

"Hari ini dia (Djoko) tidak datang ke sidang, katanya sakit. Saya minta kepada aparat penegak hukum untuk mengecek apa benar sakit atau hanya mengulur waktu," kata Sahroni.

Sangat Serius

Sementara itu, anggota Komisi III DPR Arteria Dahlan menegaskan Komisi III sangat serius mengusut masalah Djoko Tjandra yang leluasa dapat beraktivitas membuat KTP dan mengajukan peninjauan kembali kasusnya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan meski ia buronan hingga saat ini.  "Kita serius banget soal Djoko Tjandra," katanya.

Ia mengatakan bahwa bebasnya Djoko Tjandra beraktivitas di Indonesia padahal sedang berstatus buronan adalah sesuatu yang tidak seharusnya bisa terjadi.

"Djoko Tjandra bisa datang ke pengadilan untuk melakukan upaya Peninjauan Kembali. Djoko Tjandra itu buronan. Orangnya lari, tapi mengajukan PK. Kan tidak pantas," kata Arteria di Kantor Bareskrim Polri, Jakarta, Senin.

Mangkir Sidang

Sidang Peninjauan Kembali (PK) Djoko Tjandra di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan kembali ditunda karena buronan kasus cessie Bank Bali itu tak hadir. Ketidakhadiran Djoko dengan pelampiran surat sakit dari klinik. Saat ini Djoko masih menjalani pengobatan di salah satu rumah sakit di Kuala Lumpur, Malaysia.

Majelis Hakim yang dipimpin Hakim ketua Nazar Effriadi menunda sidang hingga Senin (20/7/2020). Ini kali kedua Djoko Tjandra tak hadir. Sidang pertama pada sekitar akhir Juni 2020 juga ditunda karena Djoko Tjandra tidak hadir dengan alasan sakit.

Kuasa hukum Djoko Tjandra, Andi Putra Kusuma, usai persidangan mengatakan kliennya masih menjalani pengobatan di salah satu rumah sakit di Kuala Lumpur, Malaysia. Keterangan sakit pemohon dibuktikan dengan surat keterangan sakit yang telah dilampirkan oleh kuasa hukum dalam sidang.

"Sakit apa tidak ada informasinya. Beliau (Djoko Tjandra) sakit, kita minta keterangannya supaya bisa dipertanggungjawabkan di persidangan, dan sudah diberikan kepada kami. Dan dalam surat keterangan itu juga tidak dijelaskan secara spesifik sakitnya," kata Andi, Senin (6/7/2020).

Keberadaan Djoko Tjandra masih menjadi misteri. Ia kabur sejak tahun 2009 menghindari hukuman 2 tahun penjara yang dijatuhkan Mahkamah Agung (MA). Ia pun sempat dikabarkan kabur dan menjadi warga negara Papua Nugini (PNG). Keberadaan Djoko Tjandra di Indonesia kemudian sempat ramai setelah dia dikabarkan mengajukan PK.

Andi mengakui bahwa kliennya benar hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mendaftarkan permohonan PK pada 8 Juni 2020. Ia mengakui Djoko Tjandra yang mendaftar secara langsung. Namun, ia tak menjelaskan lebih lanjut mengenai hal tersebut. Termasuk soal keberadaan Djoko Tjandra saat ini. "Hadir, bertemu dengan tim kami untuk masukkan PK-nya," kata Andi.

Ombudsman

Terpisah, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman mengatakan, Joko Soegiarto Tjandra mendaftarkan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) di PN Jakarta Selatan pada tanggal 8 Juni 2020. Untuk mengajukan PK, Joko Soegiarto Tjandra wajib melampirkan copy KTP. Setelah ditulusuri Joko telah melampirkan copy KTP tertanggal 8 Juni 2020.

"Artinya KTP tersebut baru dicetak pada tanggal 20 Juni 2020," ujar Boyamin dalam keterangannya, Senin (6/7/2020).

Semestinya, sambung Boyamin, Joko Tjandra tidak bisa mencetak KTP dengan identitas WNI dikarenakan telah menjadi Warga Negara lain Papua Nugini dalam bentuk memiliki Pasport Negara Papua Nugini. Hal ini sesuai Pasal 23 Ayat (8)  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia kewarganegaraan hilang apabila memiliki Pasport Negara lain. 

KTP baru Joko Soegiarto Tjandra tertulis tahun lahir 1951, sementara dokumen lama pada putusan PK tahun 2009 tertulis tahun lahir 1950. Atas dasar KTP WNI tidak sah dan perbedaan tahun lahir KTP baru 1951 dengan dokumen lama di Pengadilan tahun lahir 1950 maka semestinya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan semestinya menghentikan proses persidangan PK yang diajukan Joko Tjandra.

"Atas dasar sengkarut sistem kependudukan yang menjadikan Joko S Tjandra dapat merekam data dan memperoleh KTP-el maka Dinas Dukcapil Pemprov DKI Jakarta akan diadukan ke Ombusdman pada hari Selasa tgl 7 Juli 2020 bersamaan aduan terhadap Dirjen Imigrasi atas lolosnya Joko S Tjandra keluar masuk Indonesia," tegas Boyamin.