Ahok Tidak Akan Gantikan Erick Tohir 

Danial
Ahok Tidak Akan Gantikan Erick Tohir 

Jakarta, HanTer – Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tidak akan mampu pimpin Kementerian BUMN yang membawahi ratusan perusahaan plat merah tersebut. Karenanya diyakini Erick Thohir akan tetap menjabat sebagai Menteri BUMN.

“Saya meyakini  Erick Thohir tetap akan menjadi Menteri BUMN. Erick mampu dan punya spirit membenahi BUMN. Saya berharap Presiden Joko Widodo mempertahankan posisi Erick sebagai Menteri BUMN. Meski demikian soal pergantian menteri menjadi hak prerogatfe presiden,” kata politisi Partai Golkar Mukhtarudin.

“Ahok belum terlihat track record-nya sebagai pemimpin sebuah corporate, atau punya bisnis yang besar. Saya tidak begitu yakin Ahok bisa pimpin BUMN,” papar anggota Komisi VI DPR ini di Jakarta, Minggu (5/7/2020).

Secara objektif, Anggota DPR dari Dapil Kalimantan Tengah ini melihat Erick Thohir punya semangat dan kemampuan untuk membenahi BUMN.

“Terbukti, Erick bisa lakukan restruktur BUMN. Dibanding Menteri BUMN sebelumnya, Erick lebih bagus dalam konteks pembenahan BUMN. Erick punya spirit itu,” ucap Mukhtarudin.

Terpidana

Pakar Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia, Suparji Ahmad menegaskan bahwa Ahok tidak dapat menjabat sebagai menteri. Sebab, yang bersangkutan pernah divonis bersalah melakukan tindak pidana.

"Dia (Ahok) telah divonis bersalah melakukan tindak pidana yang ancaman hukumannya 5 tahun atau lebih. Maka tidak dapat menjadi menteri," ujar Suparji, Minggu (5/7/2020).

Suparji menegaskan, bahwa meski vonisnya 2 tahun, tapi ancaman hukuman pasal yang menjerat Ahok adalah 5 tahun. Maka, yang bersangkutan tidak memenuhi syarat jadi menteri. 

"Jadi yang dilihat ancamannya, bukan vonisnya. Tindak pidana yang dilakukan diatur dalam Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang ancaman hukumannya 5 tahun. Sebenarnya semua sudah jelas, tidak perlu diwacanakan," terangnya.

Lanjut Suparji, bahwa aturan tersebut sudah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 tentang kementerian negara pasal 22 huruf f. Oleh sebab itu, semua pihak harus mentaati aturan tersebut termasuk presiden.

Seperti diketahui sebelumnya, Ahok mulai menjalani hukuman penjara pada 9 Mei 2017 setelah putusan dibacakan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Ahok divonis 2 tahun penjara karena terbukti bersalah, melakukan penodaan agama atas pernyataan soal Surat Al-Maidah 51 saat berkunjung ke Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu. Ahok kemudian bebas akhir Januari 2019. 

#Ahok   #bumn