Pemerintah Tidak Akan Membiarkan Garuda Indonesia Bangkrut dan Tak Terbang Lagi

Danial
Pemerintah Tidak Akan Membiarkan Garuda Indonesia Bangkrut dan Tak Terbang Lagi
Menteri BUMN Erick Thohir

Jakarta, HanTer - Imbas dari kewaspadaan agar virus Corona tidak tersebar luas, masih terasa dalam berbagai sektor perekonomian seperti dalam bisnis penerbangan, khususnya di tanah air. 

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan, pemerintah tidak akan membiarkan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk gulung tikar untuk menghindari monopoli industri penerbangan, Minggu (5/7/2020).

Erick Thohir menjelaskan bahwa dari seluruh BUMN yang ada, 90 persen di antaranya terdampak pandemi Covid-19. BUMN di sektor transportasi, termasuk Garuda Indonesia menjadi perusahaan pelat merah yang paling terdampak.

Dampak pandemi Covid-19, Garuda Indonesia mengalami penurunan permintaan akibat pembatasan mobilitas masyarakat, sehingga pendapatan menipis dan arus kas terganggu, dimana Garuda Indonesia ikut menghadapi kewajiban atau liabilitas yang cukup besar. 

Mayoritas utang perseroan berbentuk kewajiban jangka pendek yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan ke depan. Namun, Erick menyatakan bahwa pemerintah tidak akan membiarkan Garuda Indonesia mati di tengah pandemi Covid-19. Menurutnya, hal ini dilakukan untuk menghindari monopoli industri penerbangan di Tanah Air.

“Jika ditutup sekarang, akan jadi monopoli. Saya bukan anti Lion Air, mohon maaf. Tapi, kalau jadi hanya satu-satunya maskapai, jadinya monopoli,” ujar Erick dalam diskusi virtual belum lama ini.

Dikatakannya, dengan kehadiran Garuda Indonesia saja industri penerbangan domestik berada dalam kondisi pasar oligopoli yang tidak sehat. Kondisi ini akan lebih parah jika membiarkan maskapai tunggal menguasai pasar.

“Kemarin saja sebelum saya jadi menteri, ribut harga tiket mahal karena oligopoli,” bebernya.

MENGHINDARI PRAKTIK TAK SEHAT

Masih kata Erick, kondisi ini membuat pemerintah melalui BUMN memiliki tanggung jawab untuk masuk ke pasar, dan salah satu fungsi BUMN adalah untuk menghindari praktik tidak sehat di industri.

“Hal inilah yang menjadi daya tarik BUMN, ketika ada persaingan tidak sehat, maka BUMN harus masuk, kadang-kadang juga harus rugi,” ujarnya.

Akibat penurunan kinerja Garuda Indonesia sudah terlihat pada kinerja kuartal I/2020. Meski pandemi baru terjadi pada akhir periode tersebut, perseroan mencatatkan rugi bersih US$120,16 juta.

Garuda juga memiliki total utang yang cukup besar. Hingga akhir Maret, perseroan memiliki total kewajiban US$8,64 miliar. Posisi liabilitas perseroan membengkak 131,44 persen terhadap posisi liabilitas pada akhir 2019 sebesar US$3,73 miliar.

Penyebab utama hal ini terjadi adalah liabilitas jangka panjang perseroan sebesar 940,71 persen terhadap posisi akhir 2019, menjadi US$4,96 juta. Hal ini terjadi akibat liabilitas sewa pembiayaan melonjak dari US$35.340 menjadi US$3,98 miliar karena implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 73.

Kendati demikian, perseroan berhasil mendapatkan pengampunan negative covenants dan penambahan fasilitas kredit dari perbankan. Perseroan juga berhasil memperpanjang jatuh tempo utang obligasi US$500 juta hingga 3 tahun ke depan.

Namun, hal ini belum cukup untuk menjamin Garuda Indonesia tetap selamat di tengah hantaman Covid-19. Pasalnya, pandemi masih terus berlangsung dan potensi pendapatan perseroan kian menipis.

Sehingga pemerintah memasukkan Garuda Indonesia sebagai salah satu calon penerima dukungan, dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Melalui program ini, pemerintah akan menyuntik perseroan dengan bantuan dana talangan untuk modal kerja sebesar Rp8,5 triliun.

Dalam dokumen paparan Kementerian Keuangan yang diperoleh Bisnis, disebutkan bahwa pemberian dana talangan diambil karena opsi penyuntikan modal sulit terjadi. Pasalnya, opsi itu tidak cukup favourable untuk pemegang saham minoritas.

Sampai bulan Maret 2020, Pemerintah Indonesia memiliki menggenggam 60,53 persen saham emiten berkode GIAA tersebut. 

Sementara itu, PT Trans Airways perusahaan milik pengusaha Chairul Tanjung memiliki 25,61 persen saham GIAA. Dalam dokumen yang sama, Kemenkeu menuliskan urgensi pemberian dukungan ini salah satunya adalah untuk menghindari pasar monopoli. Garuda juga dianggap kebanggan Indonesia sebagai maskapai nasional yang harus tetap ada.

Dalam dokumen tersebut tertulis, apabila Garuda Indonesia tidak mendapatkan dukungan maka perseroan berpotensi berhenti operasi. Hal ini juga bisa berujung pada gugatan pailit ataupun proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Selain itu sebagaimana diketahui, selain banyak maskapai penerbangan terpaksa melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), manajemen maskapai BUMN PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) juga memangkas pekerjanya.

VP Corporate Secretary Garuda Mitra Piranti mengatakan jumlah karyawan yang terkena PHK saat ini sebanyak 18 orang.

Namun, mengenai jumlah PHK yang dilakukan oleh perseroan kepada pegawai dari Januari 2020 sebagaimana tertuang dalam hasil survei sebelumnya adalah PHK dalam kondisi biasa dan tidak berkaitan dengan kondisi pandemi Covid-19.