Tajuk: Hukum Mati Oknum Polisi Terlibat Narkoba

***
Tajuk: Hukum Mati Oknum Polisi Terlibat Narkoba
Kapolri Jenderal Pol Idham Azis

Pernyataan Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis yang menginginkan oknum polisi yang terlibat penyalahgunaan narkoba harus dihukum mati, patut diapresiasi. 

Menurut Kapolri, hukuman mati itu diberikan karena  oknum polisi itu sudah tahu undang-undang dan tahu hukum. Polisi yang tugasnya memberantas narkoba dilarang keras menjadi bagian dari rantai narkoba. Pernyataan Idham Azis disampaikan pada acara pemusnahan barang bukti narkoba di Mako Polda Metro Jaya, Kamis (2/7/2020).

Jumlah oknum polisi terlibat narkoba terus meningkat. Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menyebutkan oknum anggota Polri yang terlibat kasus narkoba meningkat sepanjang tahun 2019 dibandingkan tahun 2018.

Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Pol Eko Daniyanto menyebutkan sebanyak 515 oknum anggota Polri terlibat kasus narkoba sepanjang tahun 2019. Angka tersebut, menurut Eko lebih banyak jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 364 oknum Polri sepanjang 2018 di seluruh Indonesia.
 
Dia mengemukakan, jika ditinjau jumlah tersangka berdasarkan jenis pekerjaannya ada 515 berasal dari okum anggota Polri pada 2019 dan 364 pada tahun sebelumnya.

Sementara itu, oknum prajurit TNI yang terlibat kasus tindak pidana narkotika ada sebanyak 145 orang. Angka tersebut, menurut Eko juga naik dari tahun sebelumnya, karena pada 2018, hanya ada 49 orang yang terlibat kasus narkotika.
 
Berbagai kalangan sudah sepakat untuk menembak mati pengedar dan Bandar narkoba. Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) sebelumnya,  Komisaris Jenderal Polisi Budi Waseso (Buwas) pernah memerintahkan anggotanya agar bertindak tegas dengan menembak mati setiap pengedar narkoba. Cara ini cukup efektif untuk memutus mata rantai penyelundupan dan peredaran narkoba di Indonesia.

Perintah tembak mati  itu perlu dilakukan karena penegakan hukum di Indonesia selama ini kurang tegas dalam hal masalah narkotika. Itu sebabnya, kata Budi Waseo, Indonesia menjadi negara sasaran bagi 11 negara penyuplai obat-obatan terlarang.

Hukuman mati dan tembak mati tentu akan sangat efektif dalam memberantas narkoba. Hal inilah yang dilakukan Presiden Filipina Rodrigo Duterte,  pengguna, pengedar, dan bandar narkoba di negeri itu ketakutan. Saking takutnya diperkirakan sebanyak 500.000 pengedar dan pengguna menyerahkan diri kepada polisi. 

Meski banyak dikritik di dalam negeri dan dunia internasional, Presiden Rodrigo tak peduli, dia tetap memerintahkan untuk menembak para penjahat narkoba.  

Itulah sebabnya kita mengapresiasi pernyataan Kapolri untuk memberi hukuman mati kepada oknum polisi yang terlibat narkoba. Sebagai aparat penegak hukum tidak pantas para oknum itu menikmati barang haram tersebut. Bukankah seharusnya mereka bersih dari narkoba dan menangkapi semua yang terlibat dalam penyalahgunaan obat terlarang.

Negara ini harus diselamatkan dari kehancuran akibat narkoba. Karenanya pemerintahan Presiden Jokowi harus tegas dan serius mengatasi persoalan maraknya peredaran narkoba di tanah air. Perlu kebijakan yang jelas dan tindakan tegas terhadap para penjahat narkoba, sehingga negeri ini tidak lagi  darurat narkoba seperti yang disampaikan Presiden Jokowi.

Untuk memberikan efek jera tersangka harus diberikan hukuman berat, hukuman mati,  memaksimalkan upaya pencegahan dan mengeksekusi seluruh tersangka yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Jika tidak, baik pengedar, penyalur maupun pengguna akan tetap marak.

Sudah bukan saatnya lagi pemerintahan Jokowi bersikap ‘lunak’ terhadap para penjahat narkoba. Juga terhadap para oknum aparat penegak hukum yang membekingi mereka. Hukum seberat-beratnya, dan umumkan nama mereka ke publik.

Sekali lagi, ketegasan penting ditunjukkan demi menyelamat¬kan generasi muda dan bangsa ini dari kehancuran. 

Narkoba wajib menjadi musuh bersama seluruh elemen bangsa, karena narkoba sudah menjadi ancaman kelangsungan bangsa.

Meski demikian sosialisasi tentang bahaya narkoba harus terus menerus dilakukan. Baik yang dilakukan lembaga formal seperti BNN, Kementerian Sosial dan sebagainya. Semua elemen bangsa harus bahu-membahu mensosialisasikan secara optimal mengenai akibat penyalahgunaan narkoba, khususnya di kalangan generasi muda.