Heboh Relawan Jokowi Minta Jatah di BUMN, Indro: Erick Tohir Seenaknya Tempatkan Orang

Alee
Heboh Relawan Jokowi Minta Jatah di BUMN, Indro: Erick Tohir Seenaknya Tempatkan Orang
S Indro Tjahyono

Jakarta, HanTer - Pendukung atau relawan Jokowi disebut-sebut rebutan jabatan di BUMN, antara lain menjadi komisaris. Bahkan pakar hukum tata Negara Refly Harun mengulas berbagai kejanggalan dan keanehan pengelolaan BUMN oleh Pemerintah yang menempatkan hampir semua posisi strategis BUMN pada para pendukung presiden.

 

Menanggapi hal ini Ketua Umum Sidang Dialog Nasional 350 Organ Relawan Nusantara dan Ketua Relawan GETAR, S Indro Tjahyono mengatakan, Presiden Jokowi hanya bisa tercengang saat menerima laporan masih banyak relawan belum ditempatkan di BUMN.

 

“Erick Tohir (Menteri BUMN) yang nggak tahu sejarah urgensi penempatan relawan pada BUMN, malah menempatkan seenaknya orang-orang pilihannya, bahkan yang sama sekali tidak kompeten. Inilah yang membuat kesan adanya rebutan jabatan komisaris di BUMN. Seharusnya Presiden berbicara tentang nasib relawannya yang sampai sekarang belum ditempatkanvsebelum BUMN keburu hancur,” ujar Indro kepada Harian Terbit, Kamis (2/7/2020).

 

Menurut Indro, tidak ada rebutan para relawan untuk ditempatkan di BUMN, karena penempatan relawan sebenarnya sudah diatur oleh presiden. Pada waktu itu ada 100-160 posisi komisaris yang masih ditempati oleh orang-orang SBY dari Partai Demokrat.

 

Relawan Jokowi waktu itu, lanjut Indro,  akan ditempatkan pada BUMN sesuai dengan profesi masing-masing sesuai dengan CV yang diserahkan. Mengapa relawan yang dipilih sebagai komisaris BUMN, karena relawan mendapat penugasan mengimplementasikan Nawacita.

 

Indro mengemukakan, ekspetasi relawan sebenarnya tidak ditempatkan sebagai komisaris yang terkesan makan gaji buta. Waktu itu relawan diperintahkan Jokowi menyusun konsep tentang bagaimana mengembangkan berbagai sektor sejalan dengan substansi Nawacita. Gagasan tentang BUMDES, Badan Pangan Nasional (BPN), dan Pembaruan Pajak berasal dari relawan.

 

“Namun entah gimana konsep gagasan yang dari relawan ini tidak pernah diakomodir. Yang muncul justru Rumah Transisi yang mengklaim sebagai terminal konsep-konsep dari relawan yang direkrut Rini Sumarno secara spleteran. Konsep-konsep produk Rumah Transisi pun juga tidak jelas nasibnya, selanjutnya terkesan Rumah Transisi memang alat untuk menjegal relawan yang ditakutkan sangat idealis dan mengusik kongkalikong di lingkaran istana,” paparnya.

 

Aktivis mahasiswa 77/78 ini mengatakan, presiden Jokowi terkesan tidak berdaya menghadapi Rini Soemarno sebagai Menteri BUMN yang ingin menjadi penentu komisaris. Sehingga orang-orang yang ditunjuk Jokowi memproses penempatan relawan tidak berkutik. Pergantian relawan Partai Demokrat ke relawan Jokowi tidak berlangsung, bersamaan dengan itu tiba-tiba ada orang-orang misterius yang menjadi komisaris.

 

“Mungkin itu yang membuat penempatan relawan jadi kisruh, karena Rini Soemarno juga ingin menunjukkan pengaruhnya dalam menempatkan relawan pragmatis dan mencegah masuknya relawan idealis  yang dikhawatirkan mengintip praktek-praktek jorok di BUMN,” ungkapnya.

 

Relawan sendiri semula cukup sabar menunggu kapan Presiden menempatkan mereka. Tetapi ketika harapan itu semakin jauh dan khawatir CV yang diserahkan hanya dibuang ke tempat sampah, mulailah sebagian dari mereka bermanuver atau bergerilya sendiri dengan memanfaatkan influencer di sekitar istana.

 

“Ada yang lewat Watimpres, Sekjen Meneg BUMN, atau orang-orang dekat atau bisa mendekati Rini Soemarno. Sedangkan Presiden hanya bisa tercengang saat menerima laporan bahwa masih banyak relawan belum ditempatkan bahkan ketika Jokowi sudah pada periode kedua,” ucap Indro.