Pelayanan Masih Buruk, Tidak Tepat Iuran BPJS Kesehatan Naik

Safari
Pelayanan Masih Buruk, Tidak Tepat Iuran BPJS Kesehatan Naik

Jakarta, HanTer - Iuran BPJS Kesehatan mulai Rabu, 1 Juli 2020 mengalami kenaikan. Iuran kelas I menjadi Rp150 ribu (sebelumnya Rp80 ribu), kelas II menjadi Rp.100 ribu (sebelumnya Rp51 ribu). Sedangkan kelas III selama enam bulan ke depan mendapat subsidi pemerintah sebesar Rp16.500 dan seterusnya mendapat subsidi sebesar Rp7.000. Di kelas ini, pemerintah membanderol iuran sebesar Rp42 ribu (sebelumnya Rp25.500). 
    
Ketua DPP Bidang Kesehatan Partai NasDem Okky Asokawati di Jakarta, Rabu (1/7/2020) mengemukakan, kenaikan iuran BPJS Kesehatan untuk semua kelas tidak tepat di tengah situasi kemampuan masyarakat yang belum meningkat serta layanan BPJS Kesehatan yang belum optimal.

Okky menyebutkan, kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang mulai efektif per Juli untuk kelas I dan II ini jelas akan membebani peserta BPJS Kesehatan di tengah situasi ekonomi yang lesu saat pandemi Covid-19. 

"Kebijakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan dengan modifikasi ini secara substansial mengindahkan pertimbangan majelis hakim. Yang utama, BPJS Kesehatan hingga saat ini belum menunjukkan iktikad kuat untuk melakukan reformasi di internalnya sebagimana dalam pertimbangan mahkamah maupun rekomendasi KPK," kata Okky.

Putusan MA

Okky mengingatkan pemerintah tentang putusan MA atas Perpres 75/2019 yang membatalkan norma di Pasal 1 dan 2 mengenai jumlah besaran iuran BPJS yang dinilai oleh majelis hakim bertentangan dengan sejumlah aturan di atasnya.

Menurut Okky, majelis hakim dalam putusannya memutus norma terkait besaran iuran BPJS Kesehatan untuk semua kelas dinilai bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi seperti UU No 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan UU No 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Nasional. 

Anggota DPR dua periode ini memaparkan, dalam putusannya MA juga mencatat ada masalah di sistem  BPJS Kesehatan baik dari sisi kelembagaan, tumpang tindihnya aturan serta masalah di pembuat kebijakan, pemangku kepentingan dan masyarakat. Oleh karena itu dalam pandangan Mahkamah Agung, ketiga hal tersebut menjadikan persoalan sistem dalam tata kelola BPJS Kesehatan.

Sebelumnya, Jokowi menaikkan iuran BPJS Kesehatan per 1 Januari 2020. Iuran yang berlaku yaitu, mandiri I Rp160 ribu, mandiri II Rp110 ribu, dan mandiri III Rp42 ribu per peserta per bulan. Hanya saja, pungutan iuran tersebut hanya berlaku selama Januari-Maret 2020. Sebab, Mahkamah Agung (MA) membatalkan aturan kenaikan iuran tersebut. Alasannya, dianggap tidak sesuai dengan ketentuan konstitusi.

Akhirnya, iuran kepesertaan kembali ke awal, yakni Mandiri I Rp80 ribu, Mandiri II Rp51 ribu, dan Mandiri III Rp25.500 per peserta per bulan. Iuran ini berlaku dari April-Juni 2020. Kelebihan bayar peserta atas iuran sesudah kenaikan pada Januari-Maret akan dialih menjadi pembayaran iuran April-Juni 2020.

#BPJS   #Kesehatan   #iuran