397 Orang Rangkap Jabatan di BUMN, Pengamat: Merugikan dan Pemborosan Uang Negara

Safari
397 Orang Rangkap Jabatan di BUMN, Pengamat: Merugikan dan Pemborosan Uang Negara

Jakarta, HanTer - Ombudsman menyebut mencatat tahun 2019, terindikasi ada  397 orang rangkap jabatan di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan 167 orang anak usahanya. Mayoritas komisaris ditempatkan di BUMN yang tidak memberikan pendapatan signifikan, bahkan beberapa merugi.

Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia, Ferdinand Huatahaean mengatakan, rangkap jabatan di BUMN sebagaimana disampaikan oleh Ombudsman jelas adalah sebuah kebijakan pemerintah yang terkesan tidak pro akuntabilitas dan tidak pro pada kemajuan BUMN tapi malah menjadikan BUMN sebagai ladang tambahan penghasilan bagi orang-orang tertentu.

“Padahal mereka sudah mendapat penghasilan dari jabatan utamanya. Kemudian entah dengan pertimbangan apa, orang tersebut ditempatkan sebagai komisaris di BUMN. Tidak ada alasan yang tepat untuk akal sehat menerima penempatan rangkap jabatan ini sebagai sesuatu yang patut. Sayangnya ini bukan hal baru, ini sudah terjadi sejak lama. Sudah menjadi kebiasaan. Jelas ini merugikan Negara,” ujar Ferdinand kepada Harian Terbit, Selasa (30/6/2020).

Ferdinand mengemukakan, rangkap jabatan itu hanya memberikan keuntungan pribadi pada orang-orang tertentu dipemerintahan atau yang sudah mendapat fasilitas gaji dari negara. Jelas ini merugikan negara, bentuk pemborosan yang besar. Jika melihat posisinya, jabatan komisaris itu layak dihapuskan dan tak perlu ada diisi oleh rangkap jabatan,” paparnya.

Sementara itu, Senator ProDem, Syafti Hidayat menegaskan, rangkap jabatan itu sebaiknya dihindari baik yang masih menjabat direktur atau komisaris di BUMN. Selain itu rangkap jabatan juga akan membuat tidak fokus dalam kinerjanya karena setiap orang mempunyai keterbatasan baik pikiran atau tenaga.

"Manusia bukan Superman yang bisa melakukan semua. Jika aturan larangan rangkap jabatan ini belum ada maka sebaiknya dibuat aturannya," Lembaga Ombudsman harus bergerak dan bertindak cepat sesuai fungsi dan otoritasnya," ujar Syafti Hidayat kepada Harian Terbit, Rabu (1/7/2020).

Gerah

Ketua Koordinator BUMN Watch Naldi N Haroen SH juga mengaku gerah dengan masih adanya rangkap jabatan di sejumlah perusahaan negara. Apalagi Menteri BUMN Erick Thohir juga telah membuat keputusan yang membuat geleng-geleng kepala banyak kalangan. Di antaranya mengangkat jenderal TNI-Polri aktif masuk ke jajaran komisaris. 

"Wajar saja ada yang menolak adanya WNA dan jenderal TNI-Polri yang diangkat sebagai direksi maupun komisaris BUMN. Mereka tersinggung, seolah-olah bangsa Indonesia tidak ada yang mampu. Bangsa ini mempunyai lebih dari 250 juta penduduk buat apa mereka sekolah tinggi-tinggi kalau bangsanya sendiri tidak menghargai ilmu yang mereka dapatkan," ujar Naldi, Rabu (1/7/2020).

Diketahui, Ombudsman RI mencatat, pada 2019 terdapat 397 komisaris di perusahaan BUMN yang rangkap jabatan pada tahun 2019. Sementara 167 komisaris rangkap jabatan di anak usaha BUMN.

"Persis seperti temuan Ombudsman RI. BUMN Watch juga menemukan banyak rangkap jabatan di komisaris BUMN. Rangkap jabatan seperti ini tidak akan efektif dan terkesan hanya bagi-bagi jabatan," ungkap Naldi.

Naldi menegaskan, rangkap jabatan di BUMN akan menggerus keuangan negara. Sehingga, lanjutnya tidak menutup kemungkinan keuangan negara akan merugi. Dirinya yakin, rangkap jabatan di BUMN tidak akan mampu mendongkrak keuntungan yang diberikan kepada negara.

"Adanya rangkap jabatan ini berpotensi merugikan negara karena akan ada sifat conflict of interest atau konflik kepentingan. Ini akan berbahaya, karena rangkap jabatan ini otomatis setiap komisaris akan mendapatkan penghasilan double," paparnya.

Naldi berpendapat, BUMN merupakan perusahaan negara yang seharusnya bisa memberikan keuntungan besar bagi negara. Dirinya khawatir, jika Erick Thohir terus melakukan keputusan yang "blunder" justru akan membuat BUMN terus merugi yang ujung-ujungnya akan meminta keuangan negara untuk menyuntiknya.

Ombudsman menyoroti adanya rangkap jabatan di Badan Usaha Milik Negara dan anak usahanya. Anggota Ombudsman Alamsyah Saragih menuturkan, berdasarkan data tahun 2019, komisaris terindikasi rangkap jabatan tercatat mencapai 397 orang di BUMN dan 167 orang pada anak perusahaan.  

"Mayoritas komisaris ditempatkan di BUMN yang tidak memberikan pendapatan signifikan, bahkan beberapa merugi," ujar Alamsyah dalam konferensi video, Minggu (28/6/2020).

Tak hanya itu, Alamsyah juga mempersoalkan para komisaris yang memiliki rangkap penghasilan.Ombudsman mencatat komisaris asal kementerian terindikasi rangkap jabatan tercatat mencapai 64 persen atau 254 orang dari total komisaris di perusahaan pelat merah pada 2019.

Selain itu, komisaris asal lembaga non kementerian ada 112 orang atau 28 persen. Sedangkan, komisaris BUMN yang berasal dari kalangan akademikus atau perguruan tinggi dan terindikasi rangkap jabatan berjumlah 31 orang atau 8 persen.