Namarin: Menhub BKS Layak Diganti

Safari
Namarin: Menhub BKS Layak Diganti

Jakarta, HanTer - Pengamat maritim Siswanto Rusdi menanggapi isu reshuffle yang akan dilakukan Presidem Joko Widodo (Jokowi) dengan menyorot kepada kinerja Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (BKS). Menurutnya dari sisi maritim, BKS gagal membangun visi Presiden Jokowi pada 2014 untuk mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.

 

“Saya menilai jika ada reshuffle kabinet, maka menteri pertama yang harus di-reshuffle adalah Budi Karya Sumadi karena gagal menjalankan dengan serius gagasan Poros Maritim Dunia,” ujar Siswanto dalam keterangannya, Selasa (30/6/2020).

 

Siswanto yang merupakan Direktur Eksekutif National Maritime Institute (Namarin) mengungkapkan, saat ini kondisi sektor perhubungan laut kita masih karut marut. Banyak hal yang belum dibenahi di sektor ini selama kepemimpinan BKS.

 

“Banyak gaji pelaut yang masih di bawah standar, sertifikasi pelaut palsu masih beredar, terus di pelabuhannya, skema KPBU (Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha) juga banyak yang belum berjalan, proyek Tol Laut juga terus jadi sorotan presiden, ini bagaimana mau jalankan Poros Maritim Dunia?” tegas Siswanto.

 

Selain itu, dalam sisi kemanusiaan, Siswanto menilai kondisi BKS yang bisa dibilang belum fit pasca terjangkit Covid-19, sangat memungkinkan mantan Dirut PT Angkasa Pura II ini untuk beristirahat. Ia tidak tega ketika melihat BKS mendapat tugas berat dari presiden untuk merampungkan visi maritimnya, sementara daya tubuhnya mengalami penurunan.

 

“Daya tahan tubuh beliau (Budi Karya Sumadi) menurun sehingga kinerja menurut saya kurang bisa maksimal. Jadi performa beliau dalam menjalankan tugas-tugas berat dari presiden juga kurang optimal,” pungkasnya.

 

Diketahui isu reshuffle kabinet merebak setelah video dari Sekretariat Presiden tayang di You Tube pada Minggu (28/6/2020) lalu. Dalam video tersebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) tampak geram dengan kinerja anak buah buahnya beberapa waktu terakhir dalam menangani pandemi Covid-19.

Bahkan dalam kemarahan presiden tersebut, tampak adanya ancaman akan melakukan reshuffle kabinet kepada menteri yang hanya melakukan pekerjaan yang biasa-biasa saja di tengah pandemi.

 

“Langkah extraordinary ini betul-betul harus kita lakukan. Dan saya membuka yang namanya entah langkah politik, entah langkah kepemerintahan. Akan saya buka. Langkah apa pun yang extraordinary akan saya lakukan untuk 267 juta rakyat kita,” ujar Presiden dengan geram sewaktu sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Kamis (18/6/2020) lalu.

 

“Bisa saja membubarkan lembaga. Bisa saja reshuffle. Sudah kepikiran ke mana-mana saya. Entah buat Perppu yang lebih penting lagi kalau memang diperlukan. Karena memang suasana ini harus ada, suasana ini, (jika) Bapak Ibu tidak merasakan itu, sudah,” tegasnya.