Atasi Buruknya Kinerja Para Menteri, Presiden Jokowi Diminta Bentuk Kabinet Ahli

Alee
Atasi Buruknya Kinerja Para Menteri, Presiden Jokowi Diminta Bentuk Kabinet Ahli

Jakarta, HanTer - Komite Pengarah Koalisi Masyarakat Penegak Kedaulatan (KMPK) mengusulkan perlunya dibentuk Kabinet Ahli (Zaken Kabinet) dengan menempatkan anak-anak bangsa yang mumpuni dan berintegritas. Zaken Kabinet mampu mengatasi kinerja kabinet yang buruk.

“Perlu dibentuk cabinet ahli untuk atasi buruknya kinerja cabinet. Hindari pertimbangan "balas jasa" dan "bagi kursi", diganti dengan orientasi pada meritokrasi dan kesesuaian seseorang pada tempatnya,” kata Ketua 
KMPK, M. Din Syamsuddin dalam keterangan tertulisnya kepada Harian Terbit, Senin (29/6/2020).

Menurut Din, kekesalan dan kemarahan Presiden Jokowi terhadap menteri berkinerja buruk, dan "janji"'reshuffle kabinet sudah disampaikan secara terbuka kepada rakyat. Maka rakyat akan menunggu realisasinya.

Menurut Ketua Dewan Pertimbangan MUI ini, selain menteri yang berkinerja buruk, menteri-menteri yang angkuh dan cenderung menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi adalah kerugian politik (political liability) bagi Presiden.

Lebih lanjut mantan Ketua PP Muhammadiyah mengemukakan, menyimak Pidato Presiden Jokowi via video yang marah-marah terhadap para menterinya membuat banyak kalangan terharu. Pidato itu perlu diapresiasi dan berhusnuzon terhadap latar belakangnya. 

“Kita pun perlu bersimpati terhadap isinya bahwa ada masalah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang membuat Bapak Presiden resah, risau, dan mungkin juga galau,” paparnya.

Pantas Marah

Din mengemukakan, Presiden Jokowi marah terhadap pembantunya dalam bidang perekonomian karena realisasi anggaran besar untuk stimulus ekonomi kurang menyentuh UMKM, tapi seperti berita yang beredar, banyak diberikan kepada korporasi termasuk BUMN yang sebenarnya sudah merugi sebelum ada Covid. 

Dalam hal ini, menurut KMPK, patut dinilai rendahnya kepedulian terhadap rakyat dan usaha kecil (80% tenaga kerja bekerja pada Sektor UMKM). Karena semua UMKM terdampak Covid maka akibatnya jutaan rakyat kecil yang harus menganggur karena terPHK.

Terkait hal tersebut, KMPK meminta, dalam menghadapi masalah bangsa seperti musibah Covid-19, perlu menggakang kebersamaan seluruh elemen bangsa dan mendengar aspirasi rakyat. 

Selain itu, dalam suasana penuh keprihatinan, hindari kebijakan yang kontroversial, apalagi melanggar Konstitusi. Tunda dulu pembentukan Undang-Undang dan kebijakan yang bertentangan dengan aspriasi rakyat, tidak berpihak kepada rakyat banyak, dan apalagi hanya memberi keuntungan kepada segelintir pengusaha. 

Sekedar contoh, UU tentang Minerba sangat jelas hanya menguntungkan tujuh korporasi, Perppu/UU No. 2 Tahun 2020 sangat potensial penyelewengan dan penumpukan hutang negara, atau RUU Omnibus Law Ciptaker lebih menguntungkan pengusaha dan merugikan kalangan pekerja/buruh).

KMPK meminta Presiden perlu memastikan kehidupan kebangsaan dan kenegaraan sesuai dengan nilai-nilai dasar dalam Pancasila dan UUD 1945. Setiap gejala dan gelagat penyimpangan dan penyelewengan terhadap Pancasila dan UUD 1945 harus segera dicegah. 

“Adalah arif bijaksana jika Presiden Jokowi dapat mengambil hal terbaik dari para pendahulunya, yang dengan segala kekurangan dan kelebihan masing-masing, mereka secara relatif menampilkan kenegarawanan,” papar Din.

Tiga Kali Geram

Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal TNI (Purnawirawan) Moeldoko, menyebut dalam enam bulan terakhir Presiden Joko Widodo sudah setidaknya tiga kali menegur keras jajaran dan para menteri kabinetnya.

“Setidaknya dengan segala intonasi dan persentase, ini yang ketiga Presiden (Jokowi) memberikan kata-kata yang lebih keras, lebih kuat, ini lebih keras lagi sekarang,” kata Moeldoko dalam wawancara dengan ANTARA, di kantornya di Gedung Bina Graha, di Istana Negara, Jakarta, Senin.

Moeldoko mengatakan, sebelumnya Jokowi sempat memberikan arahan tegas yang menekankan agar para menterinya sigap dalam menghadapi situasi saat ini.

Jokowi ingin agar menterinya memiliki kepekaan terhadap krisis yang sama dalam menghadapi persoalan yang terjadi di tengah pandemi Covid-19.

“Dan sebelumnya lebih kuat menekankan lebih sigap menghadapi situasi walau situasi ini juga tidak mudah karena hampir semua negara menghadapi situasi yang sama,” kata Moeldoko.

Ia mengatakan, Jokowi bukan tidak sekali ini saja menegur keras para menterinya. “Sering. Presiden (Jokowi) menegur, bekerja tidak linear bekerja harus cepat, tepat sasaran sudah berapa kali,” katanya.