Kemenhub Siap Implementasikan TSS Selat Sunda dan Selat Lombok

Alee
Kemenhub Siap Implementasikan TSS Selat Sunda dan Selat Lombok

Merak, HanTer -  Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Cq Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menggelar Apel Kesiapan dan Simulasi Patroli Penegakan Hukum Traffic Separation Scheme (PATGAKUM TSS) Selat Sunda dan Selat Lombok. Apal kesiapan ini berlangsung di Pelabuhan Merak, Banten, Sabtu (27/6/2020).

 

Apel yang dipimpin Dirjen Perhubungan Laut, R. AGUS H.Purnomo  tersebut diikuti seluruh instansi terkait. Yakni, KPLP, Bakamla, Polair, Basarnas, TNI AL dan Kemenko Maritim. Apel tersebut juga melibatkan beberapa unsur, antara lain Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai, Direktorat Kenavigasian, Kantor Distrik Navigasi Kelas I Tanjung Priok, Kantor KSOP Kelas I Banten, Kantor Pangkalan PLP Kelas I Tanjung Priok, Kantor VTS Merak, Kapal Negara KPLP Pangkalan PLP Kelas I Tanjung Priok.

 

Saat apel dan simulasi Patgakum ini mengerahkan 6 unit Kapal Negara Patroli Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai Kelas I Tanjung Priok, antara lain KN. Trisula - P. 111, KN. Alugara - P. 114, KN. Celurit – P. 203, KN. Cundrik – P. 204, KN. Belati – P.205 dan KN. Jembio – P. 215. Selain itu, 2 (dua) Kapal Negara Navigasi dari Kantor Distrik Navigasi Kelas I Tanjung Priok yaitu KN. Enggano dan KN. Edam, serta ditambah Kapal Patroli Polair KP. Bangau – 5006

Dan Kapal Badan SAR Nasional KN. SAR Wisnu.

 

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi dalam arahannya secara virtual menyampaikan apresiasi kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

 

Dijelaskan, sebagai negara kepulauan, Indonesia kini telah menancapkan sejarah baru dalam mengimplementasikan secara penuh TSS  pada alur laut Selat Sunda dan Lombok.

 

"Upaya yang dilakukan ini, tentunya sejalan dengan visi dan misi Presiden Republik Indonesia yang tertuang dalam Nawa Cita, yaitu untuk mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia," kata Budi Karya Sumadi saat memberikan sambutan secara langsung secara virtual pada acara Apel Kesiapan dan Simulasi Patroli Penegakan Hukum di Dermaga 7 Pelabuhan Merak Banten, Sabtu (27/6/2020).

 

Menurutnya, perjuangan yang ditunjukkan Kemenhub selama lebih dari 2 tahun untuk memperoleh penetapan TSS kedua Selat ini ditandai dengan diresmikannya TSS di Selat Sunda dan Selat Lombok oleh International Maritime Organization_ (IMO) pada bulan Juni 2019 dengan diterbitkannya sirkular IMO COLREG.2-CIRC.74 dan SN.1CIRC.337 tentang Implementasi Traffic Separation Scheme dan Associated Routeing Measures_ di Selat Sunda dan Selat Lombok.

 

“Hal ini membuktikan Indonesia telah mencatat sejarah baru sebagai Negara Kepulauan pertama di dunia yang memiliki Bagan Pemisahan Alur Laut atau TSS di Alur Laut Kepulauannya dan menjadi kebanggaan tersendiri bagi Indonesia, khususnya Kementerian Perhubungan sebagai Maritime Administration di IMO dan telah memperjuangkan usulan TSS di Selat Sunda dan Selat Lombok melalui konsultasi yang intensif dengan negara-negara maritim dan konvensi organisasi maritim lnternasional selama lebih dari dua tahun di kancah maritim dunia,” jelasnya.

 

Budi Karya menuturkan, keberhasilan ini tentunya harus ditindaklanjuti dengan semangat, etos kerja yang baik, serta kesiapan dalam pengimplementasian dan penegakkan hukumnya. Oleh karena itu pihaknya memberikan apresiasi yang setingi-tinginya kepada seluruh jajaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, dalam mengawal pelaksanaan implementasi TSS di Selat Sunda dan Selat Lombok, mulai dari memastikan kesiapan sarana dan prasarana VTS (Vessel Traffic Service) dan SBNP (Sarana Bantu Navigasi Pelayaran), Sumber Daya Manusia, serta menyiapkan Sistem Operasional Prosedur (SOP) Pengamanan dan Patroli di Selat Sunda dan Selat Lombok dengan menggunakan Kapal Patroli KPLP.

 

Dirjen Perhubungan Laut  R.Agus H.Purnomo kembali mengingatkan agar seluruh instansi yang terlibat dalam TSS diwajibkan bekerja sesuai tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) masing-masing. Dengan menjalankan Tupoksi secara baik dan penuh tanggungjawab,  pelaksanaan TSS nanti di lapangan akan berjalan sesuai yang diinginkan.

 

"Kita berkolaborasi dengan sejumlah instansi, sesuai Tupoksi masing-masing, dipimpin  oleh KPLP," ujar Agus pada awak media usai memimpin apel.

 

Ditanya soal kekhawatiran  para pemilik kapal terkait adanya biaya, Dirjen Agus menegaskan, para operator pelayaran tidak perlu khawatir dan tidak ada tarif terlebih pungutan yang membebani oeparator pelayaran. Apalagi 1 Juli 2020 menjadi penentu dimulainya TSS di kedua selat tersebut, yang prosesnya cukup lama dengan beragam persiapan. Diantaranya,  peningkatan pengawasan di TSS dengan mengoptimalkan pengoperasian Vessel Traffic Service (VTS) Merak dan VTS Benoa.

 

Sarana dan prasarana pada kedua VTS tersebut,  termasuk Automatic Identification System (AIS), Radar, dan perangkat pendukung lainnya yang siap melaksanakan pengawasan pada seluruh wilayah TSS di Selat Sunda dan Selat Lombok. Sesuai Kepmenhub No. KM 129/2020 tentang Penetapan Sistem Rute di Selat Lombok dan Kepmenhub KM 130 /2020 tentang Penetapan Sistem Rute di Selat Lombok dan Selat Sunda,

sebagai payung hukum. Regulasi  itu juga mengatur pelaksanaan Sistem Pelaporan dan Informasi Navigasi (SUNDAREP dan LOMBOKREP) bagi kapal-kapal yang melintas pada TSS di Selat Sunda dan Selat Lombok.

 

Adapun pelaksanaan SUNDAREP dan LOMBOKREP dilaksanakan agar terdapat manajemen lalu lintas yang efisien dan cepat, demi kepentingan keselamatan navigasi dan perlindungan lingkungan laut, sebagaimana didefinisikan dalam konvensi internasional yang relevan.

 

Hal tersebut juga sesuai dengan Konvensi SOLAS Chapter V, yang mengatur tentang fungsi dan peran terkait operasional Vessel Traffic Services (VTS) dan Ship Reporting System (SRS), serta Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 26 Tahun 2011 tentang Telekomunikasi Pelayaran. Karena itu mulai 1 Juli, seluruh kapal yang melewati Selat Sunda dan Lombok wajib melaporkan dan memberikan informasi tentang ukuran kapal, kondisi ballast, dan jenis muatan.Informasi secara terbuka bahan muatan itu sangat penting untuk mengetahui dan memastikan barang yang dibawa tidak berbahaya.

 

Sebelumnya, Direktur Kenavigasian  Hengki Angkasawan mengatakan, Sistem Pelaporan dan Informasi Navigasi di Selat Sunda dan Lombok bersifat wajib.

 

Dalam berkomunikasi di Selat Sunda dan Selat Lombok harus dilaksanakan dengan percakapan yang mudah dimengerti dan singkat.

 

“Bagi TSS Selat Sunda melalui Radio VHF pada channel 22 atau 68 dengan nama panggil Merak VTS, sedangkan TSS Selat Lombok melalui Radio VHF pada channel 16 atau 68 dengan nama panggil Benoa VTS, dimana semua kapal yang melewati TSS harus sepenuhnya melaksanakan tugas jaga dengar," jelasnya.

 

Peran VTS, ungkap Hengki, sangat vital dalam pelaksanaan Sistem SUNDAREP dan LOMBOKREP, mengingat kapal-kapal akan berkomunikasi dengan VTS, terkait fungsi pelaporan kapal, serta  pelayanan INS (Information Navigation Service) dan NAS (Navigational Assistance Service). Seluruh kapal yang berlayar di kedua Selat itu direkomendasikan mempergunakan informasi yang disiarkan oleh VTS Merak dan VTS Benoa.