TII dan ICW Sebut Ada 22 Catatan Buruk KPK, Era Firli Bahuri dapat Rapor Merah

Harian Terbit/Safari
TII dan ICW Sebut Ada 22 Catatan Buruk KPK, Era Firli Bahuri dapat Rapor Merah

Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) era kepemimpinan Komisaris Jenderal Firli Bahuri dkk mendapat rapor merah. Kriteria rapor merah untuk lembaga antirasuah di era Firli cs itu diberikan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Transparency International Indonesia (TII) yang menemukan 22 catatan buruk mengenai KPK selama enam bulan terakhir.

“KPK kini hanya menjadi institusi pemberantasan korupsi yang tak lagi dipercaya masyarakat,” kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana dalam diskusi daring bertajuk 'Peluncuran Hasil Pemantauan Kinerja KPK Semester I,' Kamis (25/6/2020).

Menurut Kurnia, ada tiga fokus kritik dalam evaluasi terhadap KPK, yakni sisi penindakan, pencegahan dan kebijakan internal organisasi. ICW berpendapat upaya penindakan KPK saat ini menurun drastis dan sering menimbulkan polemik di masyarakat.

Merosotnya penindakan dapat dilihat dari enam faktor, yaitu minimnya operasi tangkap tangan (OTT), banyaknya buronan, pengabaian perlindungan saksi, tak menyentuh kasus besar, kegagalan OTT, dan sengkarut penanganan kasus.

“Penindakan menjadi salah satu bagian utama untuk memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan korupsi,” ujarnya.

Dari sektor pencegahan, sambung Kurnia, ICW menganggap belum berjalan optimal. Hal itu dapat dilihat dari empat faktor, di antaranya minimnya koordinasi dan supervisi dengan penegak hukum dan pemerintah daerah, ketiadaan strategi baru dalam pencegahan kerugian keuangan negara, stagnasi program pencegahan korupsi di sektor strategis, dan strategi nasional pencegahan korupsi belum efektif.

“KPK harus merombak ulang strategi pencegahan karena terbukti gagal dalam enam bulan terakhir,” tegas Kurnia.

11 Kelemahan

Sementara itu peneliti TII Alvin Nicola mengatakan, TII menemukan 11 kelemahan terkait kebijakan internal KPK. Kebijakan internal KPK seringkali hanya didasarkan atas penilaian subjektivitas semata. Muncul kesan dominasi dari salah satu pimpinan KPK dalam pengambilan kebijakan. Hal itu bertentangan dengan asas kolektif kolegial dalam pengambilan keputusan.

Menurut Alvin, perubahan kebijakan internal terlihat dari 11 peristiwa yakni, pertama, pengembalian paksa penyidik KPK ke Polri. Kedua, penafsiran keliru publikasi penghentian penyelidikan. Ketiga, tertutupnya akses publik. Keempat, upaya intervensi pemanggilan saksi. Kelima, kental dengan gimmick politik. 

Keenam, memberikan perlakuan khusus kepada tersangka. Ketujuh, mempertontonkan tersangka saat konferensi pers. Kedelapan, polemik seleksi jabatan internal. Kesembilan, tafsir keliru tentang peradilan in absentia. Kesepuluh, absen merespons isu di pemerintah dan kesebelas, transisi status pegawai jalan di tempat.

#Korupsi   #kpk   #icw