Tajuk: Menolak Kedatangan TKA China

***
Tajuk: Menolak Kedatangan TKA China
Dok. TKA asal China saat tiba di Kendari (ist)

Tenaga Kerja Asing (TKA) dari China kembali dipersoalkan. Unju rasa digelar menolak kedatangan 500 orang tenaga kerja asing yang akan bekerja membangun smelter di PT DNI dan OSS Morosi Kabupaten Konawe, Sulawesi Utara.

Seperti diketahui, pada Selasa (23/6) malam sebanyak 156 TKA asal China telah tiba di Bandara Haluoleo Kendari pukul 20.40 Wita. Ke-156 TKA itu adalah gelombang pertama dari 500 TKA yang akan datang di Sultra.

Aksi yang berlangsung hingga Selasa malam berlangsung ricuh. Para massa aksi melampiaskan rasa kekecewaannya akibat tidak menemukan seorang pun TKA yang melintas di simpang empat Desa Ambaipua Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan.

Akibat pengunjuk rasa melemparkan batu dan kayu ke arah pihak kepolisian, hingga pihak keamanan menyemprotkan water canon dan menembakkan gas air mata ke arah massa pengunjuk rasa.

Sebelumnya, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta pemerintah pusat bersama pemerintah daerah (Pemda) Provinsi Sulawesi Tenggara mempertimbangkan dan mengkaji kembali rencana mengizinkan 500 TKA asal China tersebut.

Alasannya, kata Bambang Soesatyo, kedatangan 500 TKA itu akan dapat menimbulkan dampak sosial dan keresahan di masyarakat. 

Hal itu dikatakannya terkait penjelasan pemerintah terhadap akan tibanya 500 TKA asal Cina yang dijadwalkan akan tiba di Indonesia pada akhir Juni atau awal Juli 2020 untuk mempercepat pembangunan smelter nikel di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara.

Politisi Partai Golkar itu meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus memiliki langkah konkret dan komitmen bersama dalam membatasi pergerakan orang selama masa pandemi untuk memutus rantai penyebaran COVID-19.

Kita sepakat dengan permintaan Ketua MPR tersebut. Pasalnya kedatangan TKA itu akan menimbulkan keresahan di kalangan buruh dan negeri ini sedang menghadapi COVID-19. Alangkah baiknya pemerintah dan kita semua fokus pada kebijakan untuk memutus penyebaran COVID-19, salah satunya dengan membatasi akses orang asing masuk ke wilayah Indonesia.

Tentu lebih baik jika pemerintah memberdayakan sumber daya manusia (SDM) dalam negeri di tengah upaya hilirisasi tambang di Indonesia. Anak-anak bangsa ini banyak yang memiliki keahlian dan kemampuan untuk mengerjakan apapun yang menjadi program pemerintah. Yang penting mereka diberikan pelatihan dan diberikan kepercayaan.

Kita sangat bangga seluruh pembangunan di negeri ini dikerjakan oleh anak bangsa sendiri bukan oleh tenaga kerja asing. Kalau pun harus menggunakan TKA, sebaiknya hanya pekerjaan-pekerjaan penting yang jumlahnya sangat terbatas. Bukan mengerjakan hal-hal kecil atau pekerjaan level paling bawah yang bisa dikerjakan buruh-buruh dari negeri ini. 

Sesuai aturan, TKA yang bekerja di Indonesia harus menyandang predikat ahli sehingga bisa melakukan transfer pengetahuan kepada tenaga kerja Indonesia, selain aspek non teknis yang bisa berkembang di tengah masyarakat. 

Jika ini dilakukan kita meyakini jumlah pengangguran di negeri ini akan semakin berkurang dan otomatis meningkatkan kesejahteraan rakyat. Inilah yang harus dilakukan, saatnya kita menghentikan atau melakukan moratorium terhadap tenaga kerja asing.

Wakil Ketua MPR, Syariefuddin Hasan, meminta pemerintah untuk mengambil langkah tegas dalam penanganan pengangguran dan kemiskinan, salah satunya dengan moratorium tenaga kerja asing (TKA) yang masuk ke Indonesia.

Salah satu strategi yang harus ditempuh pemerintah adalah mengutamakan tenaga kerja Indonesia untuk semua tingkatan pekerjaan. Rakyat Indonesia saat ini sangat mampu mengerjakan pekerjaan apapun asal diberi kesempatan dan supervise untuk bekerja.

Kita berharap aparatur Negara di lapangan tidak gagap dalam bersikap, sehingga TKA China tidak berdatangan ke Indonesia hingga menimbulkan keresahan di masyarakat.

Berbagai kalangan berharap Presiden Jokowi bisa bersikap tegas terhadap kedatangan WNA China. Jangan biarkan mereka bebas masuk ke negeri ini. Bila tidak tentu akan membuat keresahan dan akan memunculkan konflik di masyarakat.

#TKA   #China