Membingungkan, Biaya Penanganan Covid-19 Terus Naik 

Safari
Membingungkan, Biaya Penanganan Covid-19 Terus Naik 

Jakarta, HanTer - Aktivis Perhimpunan Masyarakat Madani (PRIMA), Sya'roni mengatakan, besaran stimulus covid-19 yang terus berubah memang sangat membingungkan. Awalnya biaya penanganan Covid-19 Rp405,1 triliun. Tapi pada Selasa (16/6/2020) naik menjadi Rp695 triliun. Hanya selang 3 hari, tepatnya Jumat (19/6/2020) Menkeu Sri Mulyani diakun instragamnya menulis stimulus mencapai Rp905,10 triliun.

"Berubahnya angka stimulus dalam tempo yang sangat singkat menjadi preseden bahwa pejabat keuangan tidak kapabel menangani Covid-19. Anehnya, pemerintah lebih memprioritaskan penanganan di bidang ekonomi dibanding bidang kesehatan dan sosial," jelasnya.

Mestinya, sambung Sya'roni, bidang kesehatan yang lebih diprioritaskan dibandingkan ekonomi. Anggarannya harus yang terbesar agar penyebaran covid-19 bisa dihentikan. Faktanya, hingga hari ini korban Covid -19 terus bertambah dan penyebarannya makin melebar. Dari total stimulus Rp695 triliun, bidang kesehatan hanya mendapat alokasi Rp87,55 triliun. Angka ini sangat jauh bila dibandingkan dengan alokasi untuk BUMN yang mencapai Rp152 triliun.

Mestinya, BUMN memberi konstribusi untuk negara, bukan ikut-ikutan menjadi beban negara. Pemberian stimulus untuk BUMN harus dievaluasi total. Anggaran kesehatan cenderung stabil. Sementara yang berubah-ubah adalah penanganan bidang ekonomi.Tampaknya ada aktor-aktor ekonomi yang ingin diselamatkan.

Kecurigaan tersebut, kata Sya’roni, mulai terjawab oleh temuan KPK tentang keterlibatan delapan perusahaan platform digital dalam Program Kartu Prakerja tidak melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah.  "Kasus ini harus diusut tuntas," tegasnya.

Tidak Cermat

Sementara itu, Koordinator Investigasi Center for Budget Analysis (CBA) Jajang Nurjaman mengatakan, anggaran untuk penanganan Covid-19 terus naik menunjukkan ketidakcermatan Joko Widodo (Jokowi) dan anak buahnya dalam mengkalkulasi kebutuhan anggaran Covid-19. Hal ini memperjelas bahwa Pemerintah sedang gagap dan asal-asalan menangani pandemi Covid-19.

"Mulai soal mudik, penerapan PSBB, sampai kalkulasi anggaran semuanya berantakan. Jadi tidak aneh sebenarnya jika dana Covid-19 terus direvisi karena yang punya kebijakan sedang gagap," ujarnya.

Ketua Nasional Forum Satu Aspal (F1A), Mohamad Jokay mengatakan, yang terpenting dana penanganan Covid-19 yang besar tersebut harus diawasi dengan ketat, jangan sampai ada yang menyalahgunakan atau dikorupsi. 

Dan, alangkah lebih baiknya anggaran Covid 19 sebelumnya di audit dulu dan dipublikasikan sehingga publik juga memahami dan tidak menimbulkan prasangka buruk kepada pemerintah. "Sebab, hingga sampai saat ini pemerintah tidak transparan terkait penggunaan anggaran Covid - 19 sebelumnya. Sehingga wajar publik bertanya-tanya.