Ormas: Beri Sanksi Pengusung RUU HIP

Jika Beri Peluang Ganti Pancasila, MPR Diminta Gelar Sidang Istimewa Berhentikan Presiden

Safari
Jika Beri Peluang Ganti Pancasila, MPR Diminta Gelar Sidang Istimewa Berhentikan Presiden

Jakarta, HanTer - Sejumlah ormas Islam dan ormas kebangsaan yang tergabung dalam Aliansi Nasional Anti Komunis (ANAK) akan menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Rabu (24/6/2020). Aksi dilakukan sebagai bentuk protes adanya Rancangan Undang Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP) yang bermuatan komunis masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama, Yusuf Muhammad Martak mengatakan, aksi tersebut bertujuan untuk menolak rencana DPR RI yang akan membahas RUU HIP yang menjadi polemik. Apalagi pasal-pasal dalam RUU HIP ingin mengubah Pancasila menjadi Ekasila dan Trisila. 

Oleh karena itu pihaknya mendorong MPR pemberhentian Presiden Joko Widodo (Jokowi) jika memberi peluang atau akan mengubah Pancasila menjadi Trisila dan Ekasila serta membangun kerja sama dengan Partai Komunis China.

"Kami mendesak DPR agar sesuai Undang-Undang Dasar 1945 mendorong MK melakukan sidang pemberhentian presiden dan MPR segera menggelar Sidang Istimewa, apabila Presiden Joko Widodo memberi peluang atau akan mengubah Pancasila menjadi Trisila dan Ekasila serta membangun kerja sama dengan Partai Komunis China,” tandasnya.

Martak juga mendesak kepada aparat penegak hukum untuk mengusut siapa saja yang mengusulkan dan menginisasi RUU HIP dan memprosesnya secara hukum sesuai UU nomor 27 tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara, khususnya pasal 107a, 107b,107c, 107d, dan 107e terhadap oknum oknum pelaku makar terhadap Pancasila.

“Mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas inisiator dan konseptor RUU HIP dan memprosesnya secara hukum,” ujarnya di Jakarta, Senin (22/7/2020).

Tidak hanya itu saja,  Martak juga meminta agar Mahkamah Konstitusi (MK) untuk membubarkan partai politik pengusung RUU HIP. “Sesuai UU tentang Parpol, mendesak MK memeriksa dan memutuskan pembubaran parpol yang menjadi inisiator dan konseptor RUU HIP serta bila melakukan kerjasama dengan partai komunis China,” tuntutnya.

Martak juga meminta agar publik terus mewaspadai upaya apapun yang berkaitan dengan gerakan komunisme di Indonesia. “Menyerukan tokoh agama, masyarakat, aktivis, untuk mewaspadai dan melawan gerakan komunis gaya baru yang berusaha bangkit baik dalam kehidupan masyarakat maupun melalui pemerintah,” paparnya.

Komunis

Sementara itu, Ketua Umum Front Pembela Islam (FPI) Ustadz Sobri Lubis mengatakan, saat ini rakyat Indonesia sudah sepakat untuk tidak mengotak-atik Pancasila. Karena jika memeras Pancasila menjadi Ekasila dan Trisila akam merusak pola pikir masyarakat Indonesia. Karena jika mengutak-atik Pancasila maka pola pikir masyarakat akan mundur kebelakang.

"Padahal saat ini banyak sekali urusan yang harus diselesaikan. Merubah Pancasila hanya orang-orang yang terkontaminasi daripada komunisme sehingga ingin menghidupkan paham paham komunisme tapi menggandeng nama besar Pesiden Soekarno. Padahal  Soekarno sendiri sudah tidak membahas lagi soal Trisila ataupun Ekasila," jelasnya.

Oleh karena itu, sambung Sobri, pihaknya ingin melihat aparat hukum dalam menangani pihak-pihak yang ingin merubah Pancasila. Karena merubah Pancasila akibatnya bisa menjadi bencana negara. Padahal Pancasila yang menjadi prinsip negara

"Merusak Pancasila ini akan berhadapan dengan rakyat Indonesia khususnya umat Islam tidak akan pernah terima dengan adanya perubahan Pancasila," tegasnya. 

Sekjen GNPF Ulama, Edy Mulyadi mengatakan, nama aksi kita Aksi Selamatkan NKRI dan Pancasila dari Komunisme (pada) hari Rabu pukul 13.00 WIB. “Ini aksi bersama lintas ormas, baik ormas Islam maupun kebangsaan,” ujar Sekjen Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama, Edy Mulyadi.

Edy menegaskan, dalam aksi nanti pihaknya sengaja tidak menyebut nama partai politik yang dituntutnya untuk membubarkan diri karena mengusung RUU HIP. Saat ini pihaknya tengah mengkonsolidasikan agar aksi yang akan digelar di DPR berjalan lancar. 

“Kita sengaja tidak menyebut nama parpol, tapi masyarakat sudah tahu siapa biang kerok dari RUU HIP ini,” kata Edy.

#RUU   #HIP   #Pancasila