Tingkatkan Kepercayaan Masyarakat, Zona Integritas di Lingkungan Kejagung Terus Dibangun

Danial
Tingkatkan Kepercayaan Masyarakat, Zona Integritas di Lingkungan Kejagung Terus Dibangun
Pakar Hukum Pidana Universitas Indonesua (UI) Indriyanto Seno Adji

Jakarta, HanTer - Kejaksaan Agung (Kejagung) sedang terus berupaya berbenah diri dalam memperbaiki dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Salah satunya dengan mendorong jajarannya institusinya di daerah, seperti Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri dalam membangun zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Pakar Hukum Pidana Universitas Indonesua (UI) Indriyanto Seno Adji mengapresiasi positif langkah Kejaksaan Agung dalam menerapkan zona integritas di lingkungan Kejaksaan. Menurutnya, hal itu merupakan langkah yang efektif dalam mencegah terjadinya praktek korupsi, sekaligus momentum dalam menjalankan reformasi birokrasi di tubuh korps Adhyaksa tersebut.

“Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung yang dilakukan dengan menerapkan Zona Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), merupakan langkah yang efektif dan edukatif bagi dimensi Pencegahan Pemebranataaan Korupsi,” ujar Indriyanto Seno Adji, Senin (22/6/2020). 

Pengajar Program Pascasarjana Bidang Studi Ilmu Hukum Universitas Indonesia (UI) ini, menilai dimensi pencegahan adalah pola primer yang berhasil dalam pemberantasan korupsi. “Ini harus dilakukan dengan perbaikan pendidikan moral etika penegakan hukum yang baik, sebagai salah satu cara menempatkan sisi kepercayaan publik kepada Kejaksaan,” ungkapnya.

Menurut Seno, pola berbasis Pencegahan sebagai konsep efektif WBK dan WBBM di lingkungan Kejaksaan ini hanya bisa direalisasikan dengan cara dan metode Up-Down sebagai sistem panutan Pimpinan keteladanan. “Sehingga bisa menghilangkan kesan penerapan Zona ini adalah tidak formalitas birokratis kelembagaan, tetapi memiliki dampak positif yang signifikan bagi publik atas pemberantasan korupsi,” ulas Seno.

Senada dengan Seno, Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Parahayangan, Asep Warlan Yusuf menyatakan setelah melakukan deklarasi adanya WBK dan WBBM di Internal Kejaksaan Agung, maka hal lain yang perlu dikerjakan adalah menerapkan perilakunya.

“Langkah berikutnya adalah komitmen ke perilaku misalnya begini apabila Bapak-bapak, Ibu-ibu melihat ada korupsi laporkan ke nomor sekian-sekian langsung bebas pulsa, itu berarti ada sebuah tindakan dari kepemimpinan disana (Kejagung) memastikan jika ada orang berbuat macam-macam, laporkan dengan sebuah informasi,” ujar Asep.

Asep melanjutkan, dari laporan tersebut harus ditelusuri, tidak boleh diabaikan atau dibiarkan saja. Para penegak hukum yang melanggar harus diberikan sangsi hukuman yang tegas. 

“Memastikan laporan itu untuk ditindak lanjuti, tidak diabaiakan, tidak dibiarkan dan ada konsekuensi kalau tindakan yang benar maka ada tindakan hukum yang tegas terhadap perilakunya,” ungkapnya.

Dengan komitmen Kejaksaan Agung yang kuat, Asep berpendapat kepercayaan masyarakat otomatis akan meningkat. Berdasarkan survei Indikator Politik, mayoritas publik atau 74,1 persen, percaya dengan kinerja korps Adhyaksa yang saat ini dipimpin ST Burhanuddin. Kepercayaan pada Kejaksaan Agung ini tak jauh beda dengan kepercayaan pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan angka 74,7 persen.

“Ini tantangan bagi Kejagung, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan Agung bahwa ia harus sama atau bahkan lebih tinggi dari KPK. Dengan komitmen yang tinggi terhadap pemberantasan koropsi bukan tidak mungkin kepercayaan masyarakat soal korupsi beralih ke Kejagung,” ucapnya 

"Mungkin KPK tidak dilihat lagi sebagai lembaga yang paling power full, paling berani dan paling sukses dalam memberants korupsi ternyat skrang beralih ke kajagung, itu konsekuensi akhir dari sebuah kepercyaan harus begitu," tutur Asep.

Sebelumnya, Setia Untung Arimuladi, selaku Ketua Tim Pengarah Reformasi Borokrasi yang juga Wakil Jaksa Agung pun memberi dorongan kepada jajaran institusinya di daerah, seperti Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri untuk tetap semangat dan berkomitmen dalam pembangunan zona integritas melalui Surat Nomor : B-14/B/WJA/05/2020, tanggal 15 Mei 2020.

“Saya berharap kepada para Kepala Kejati dan Kejari agar tetap bersemangat dan berkomitmen melakukan pembangunan zona integritas serta melakukan pembinaan, pemantauan, monitoring dan evaluasi kepada Satker di wilayahnya untuk menjadikan satuan kerja dalam pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM serta melakukan inovasi sesuai dengan tugas dan fungsi untuk peningkatan kinerja dan memberikan pelayanan kepada masyarakat,” ungkapnya.

Dia berharap, program Reformasi Birokrasi ini guna mendorong SDM Kejaksaan untuk melakukan perubahan. Hal ini sesuai 7 arahan Jaksa Agung Burhanuddin dalam meningkatkan SDM yang profesional dan proporsional ditengah revolusi Industri atau era revolusi 4.0 sehingga menjadi pegawai yang handal dan mampuni serta berdaya saing, dengan aura positif bagi insan Kejaksaan.

“Sebabnya dibutuhkan keterampilan baik dalam mengelola teknologi, sehingga Kejaksaan mendapat tempat dihati masyarakat. Tinggalkan pola pikir lama, kerja yang rutin, jangan monoton dan menghindari zona nyaman, SDM Kejaksaan dituntut harus berubah, kerja cepat, produktif, inovatif, adaftif dan siap berkompetisi di era pesatnya kemajuan dan perkembangan jaman,” pungkas Setia Untung.