KPK Didesak Usut Tuntas Penyimpangan Program Kartu Prakerja

Alee
KPK Didesak Usut Tuntas Penyimpangan Program Kartu Prakerja

Jakarta, HanTer - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak mengusut tuntas indikasi adanya konflik kepentingan lima platform digital yang masuk dalam program Kartu Prakerja. KPK diminta melakukan penindakan tidak lagi pencegahan karena menyangkut dana yang sangat besar Rp20 Triliun. Semua yang terlibat harus diperiksa.

Pengamat kebijakan publik Sjafril Sofyan mendesak KPK untuk mendalami lebih lanjut terkait temuan program kartu prakerja. Semua yang diduga terlibat harus diperiksa.

“Dalam program kartu prakerja sudah terang benderang pelanggaran hukum oleh penyelenggaranya. Saya sudah mengamati sejak dua bulan lalu awal Kartu Prakerja tersebut baru di launching, dengan Tulisan berjudul Kongkalingkong Kartu Pekerja. Sekarang mau tidak mau KPK harus melakukan penindakan tidak lagi pencegahan karena menyangkut dana yang sangat besar Rp20 Triliun,” kata Sjafril kepada Harian Terbit, Minggu (21/6/2020).

Menurut aktivis 77/78 ini, kartu prakerja harus segera dihentikan oleh Presiden karena itu adalah proyek Presiden Jokowi, jika tidak mau kemudian hari bermasalah secara hukum. Jokowi justru terjerat pidana setelah tidak lagi menjabat Presiden. “Sekarang KPK tidak akan berani menyeret Presiden,” paparnya.

Seperti diketahui, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konfrensi pers pada Kamis (18/6/2020) merilis kajian mengenai program Kartu Prakerja. Salah satu temuannya ialah ada indikasi konflik kepentingan lima platform digital yang masuk dalam program tersebut. Selain itu, sejumlah pelatihan juga sebenarnya dapat diakses gratis di internet.

Salah satunya, pengadaan Kartu Prakerja itu penunjukannya sudah sejak 20 Maret 2020. Pengadaan penunjukannya itu 20 Maret. Padahal Perppu Nomor 1-nya itu 31 Maret.

Menurut Sjafril, kalau 20 Maret itu artinya pakai Perpres nomor 16 Tahun 2018 dan kalau di LKPP ( Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) ada Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2018 mengenai pengadaan barang dan jasa, dan itu artinya mesti pakai bidding (lelang).

Artinya kerjasama dengan delapan Platform digital tidak melalui pengadaan barang dan jasa pemerintah (PBJ) terdapat pula konflik kepentingan pada 5 dari 8 platform digital dngan lembaga penyedia pelatihan.

#Prakerja   #jokowi   #bantuan   #bansos   #kpk