Program Kartu Prakerja, KPK: Berpotensi Fiktif Merugikan Keuangan Negara

Safari
Program Kartu Prakerja, KPK: Berpotensi Fiktif Merugikan Keuangan Negara

Jakarta, HanTer - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan empat permasalahan dalam program Kartu Prakerja. Diantaranya lembaga antirasuah itu menemukan metode pelaksanaan program pelatihan secara daring berpotensi fiktif, tidak efektif, dan merugikan keuangan negara. Pasalnya, metode pelatihan hanya satu arah dan tidak memiliki mekanisme kontrol atas penyelesaian pelatihan yang sesungguhnya oleh peserta.

Selain itu KPK menemukan ada potensi konflik kepentingan dalam program Kartu Prakerja. Demikian disampaikan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat konferensi pers daring, Kamis (18/6/2020).

Menurut Alex, terkait proses pendaftaran, Kementerian Ketenagakerjaan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan telah mengkompilasi data pekerja yang terkena PHK dan sudah dipadankan NIK-nya berjumlah 1,7 juta pekerja terdampak.

"Namun, faktanya hanya sebagai kecil yang mendaftar secara daring, yaitu hanya 143 ribu. Sedangkan sebagian besar pendaftar yaitu 9,4 juta pendaftar bukan target yang disasar," ujar Alex.

Selain itu, lanjut Alex, KPK melihat penggunaan fitur face recognition untuk kepentingan pengenalan peserta dengan anggara Rp30,8 miliar juga tidak efisien. Sehingga sangat berlebihan jika memakai fitur face recognition. Karena jika disepadankan dengan NIK yang benar maka akan langsung keluar semua data-datanya.

Platform Digital

KPK mendapati kerja sama dengan delapan platform digital tidak melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah. Alex pun menyebut jika 5 dari 8 plaftorm digital yang tergabung memiliki konflik kepentingan. "Sebanyak 250 pelatihan dari 1.895 pelatihan yang tersedia memiliki konflik kepentingan dengan platform digital," jelasnya.

Alex mengatakan, durasi materi pelatihan tidak dilakukan dengan kompetensi yang memadai. Pelatihan yang memenuhi syarat baik materi maupun penyampaian secara daring hanya 13 persen dari 1.895 pelatihan (Himpunan Lembaga Latihan Seluruh Indonesia). Materi pelatihan yang tersedia melalui jejaring internet dan tidak berbayar. 

KPK menemukan metode pelaksanaan program pelatihan secara daring berpotensi fiktif, tidak efektif, dan merugikan keuangan negara karena metode pelatihan hanya satu arah dan tidak memiliki mekanisme kontrol atas penyelesaian pelatihan yang sesungguhnya oleh peserta.

Lebih lanjut Alex menuturkan, ada dua faktor, yang menjadi alasan mengapa KPK menemukan program pelatihan berpotensi fiktif. Pertama, lembaga Pelatihan sudah menerbitkan sertifikat meskipun peserta belum menyelesaikan keseluruhan paket pelatihan yang telah dipilih. Kedua, peserta sudah mendapatkan insentif meskipun belum menyelesaikan seluruh pelatihan yang sudah dibeli, sehingga negara tetap membayar pelatihan yang tidak diikuti oleh peserta.

Alex pun menyebut dengan banyaknya masalah tersebut KPK menemukan ada potensi konflik kepentingan dalam program Kartu Prakerja.

KPK mendapati kerja sama dengan delapan platform digital tidak melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah. Sehingga 5 dari 8 plaftorm digital yang tergabung memiliki konflik kepentingan. 

"Sebanyak 250 pelatihan dari 1.895 pelatihan yang tersedia memiliki konflik kepentingan dengan platform digital," ucapnya.

#Prakerja   #jokowi   #bantuan   #bansos   #kpk