Indro: RUU HIP Dipergunjingkan Serampangan, FAKI: Elit Fasilitasi Kebangkitan PKI 

Safari
Indro: RUU HIP Dipergunjingkan Serampangan, FAKI: Elit Fasilitasi Kebangkitan PKI 

Jakarta, HanTer - Front Anti Komunis Indonesia (FAKI) menyatakan dalam lima-enam tahun terakhir, terasa sekali adanya upaya kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI) dan paham komunis di Indonesia yang ditandai dengan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP). Ironisnya, kebangkitan PKI dan paham komunis tersebut justru difasilitasi oleh para elit politik, baik di eksekutif maupun legislatif.

"Diajukannya RUU HIP yang berbau komunis dan menafikan peran agama, dan tidak memasukkan TAP MPRS nomor XXV/1966 tentang Larangan Ajaran Komunisme, Marxisme dan Leninisme serta Larangan Terhadap PKI, menunjukkan lembaga legislatif sudah disusupi oleh anasir PKI/komunis," ujar Ketua Umum FAKI, Edy Mulyadi dalam keterangannya kepada Harian Terbit, Kamis (18/6/2020).

Atas adanya pembahasan RUU HIP, tegas Edy, maka pihaknya meminta dan mendesak Pimpinan DPR RI untuk menghentikan pembahasan RUU HIP menjadi UU. Selain itu, pihaknya juga mendesak Pimpinan DPR RI membubarkan Panitia Kerja (Panja) RUU HIP. Oleh karena itu FAKI siap mengawal Maklumat Dewan Pimpinan Pusat Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Dewan Pimpinan MUI Provinsi se Indonesia, yang menolak RUU HIP.

Dibenarkan

Terkait kebangkitan PKI dan paham komunis digasilitas elit politik, pengamat politik Indro Tjahyono mengemukakan, kalau yang dibilang elit itu adalah DPR atau anggota DPR, maka betul UU HIP difasilitasi oleh elit, karena RUU ini merupakan inisiatif DPR. 

“Kalau yang dimaksud adalah elit tertentu atau fraksi itupun nggak apa-apa karena kepentingannya disalurkan lewat DPR. Harusnya semua pihak bersyukur, termasuk orang yang berharap nilai-nilai agama mewarnai kebijakan. Karena melalui sila pertama Pancasila hal itu bisa diwujudkan,” kata Indro dihubungi, Kamis (18/6/2020).

Indro menilai, RUU HIP telah dipergunjingkan secara serampangan oleh banyak pihak. Gunjingan-gunjingan itu sulit dirunut logika dan epistimologinya. Yang menolak umumnya pakai bahasa-bahasa retorik yang emotif alias ingin membakar emosi masyarakat. 

“Semua kecaman tidak pernah menyentuh substansi, cuma melakukan jab-jab di permukaan kulit. Misalnya konsiderannya tidak mengutip TAP MPR tentang larangan ideologi komunis. Kedua, bisa membangkitkan konflik ideologi yang meluas. Ketiga, pembahasannya tidak tepat saat terjadi pandemi Covid 19,” ungkap Indro. 

Yang paling aneh, lanjut aktivis 77/78 ini, mengkambinghitamkan Megawati sebagai dalang  di balik inisiatif UU HIP. Dan diplesetkan pula UU HIP akan membangkitkan komunisme. Sehingga sebenarnya bisa disimpulkan substansi UU HIP diterima, jika prejudice dan masalah protokoler yang dituntut bisa dijawab. 

“Apalagi semakin ke sini kritikan terhadap UU HIP makin tidak masuk akal. Dan tidak ada kritik substansial terhadap UU HIP, kecuali waktu pembahasan yang sebaiknya dilakukan setelah pandemi Covid 19 berakhir. Dari sini terkesan adanya kekhawatiran jika kebijakan pemerintah dan aktivitas kehidupan masyarakat diberi muatan atau nilai (ideologis) tertentu yang dalam hal ini nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila,” ungkapnya.

Indro mengemukakan, tidak ada alasan dari segi epistimologi untuk menolak UU HIP. Apalagi oleh kelompok agama yang menginginkan moral agama menjadi sumber dari setiap kebijakan. Karena itu penolakan ini terkesan dilandasi sentimen dan bernuansa politik.

Jokowi

Dalam kesempatan ini Edy mengingatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan seluruh jajarannya, terutama aparat TNI/Polri, bahwa TAP MPRS nomor XXV/1966 tentang Larangan Ajaran Komunisme, Marxisme dan Leninisme serta Larangan Terhadap PKI hingga detik ini belum dicabut. Kepastian tersebut juga dituangkan dalam TAP MPR nomor 1/2003. Artinya, Ketetapan MPRS tersebut hingga kini masih berlaku.

Sekretaris Jenderal FAKI, Novebri Sasongko juga menambahkan, harusnya Presiden Jokowi mengambil kebijakan dan langkah-langkah nyata yang tegas dan terukur, serta memerintahkan aparat hukum dan aparat keamanan untuk mencegah kebangkitan paham komunis dan PKI. Oleh karena itu pihaknya mendesak Presiden Jokowi memerintahkan aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas inisiator dan konseptor RUU HIP, serta memproses mereka secara hukum dengan seadil-adilnya.

"Kami juga menolak kriminalisasi dan perlakuan yang tidak adil oleh aparat hukum terhadap para ulama dan tokoh masyarakat yang berseberangan dan menyampaikan saran serta kritik teradap penguasa," paparnya.

Menghargai

Terpisah, Wakil Ketua Umum MUI, Zainut Tauhid Sa'adi mengapresiasi dan menghargai sikap dan langkah tegas Pemerintah untuk menunda pembahasan RUU HIP dan mengembalikan RUU tersebut kepada DPR RI sebagai pengusul. Zainut meminta agar tidak menimbulkan kegaduhan maka ke depan agar DPR melakukan banyak dialog dan menyerap aspirasi terlebih dahulu dengan semua elemen masyarakat.

"Kami menyadari bahwa hak untuk membuat UU adalah berada di tangan DPR bersama sama dengan Pemerintah, namun seharusnya setiap UU yang akan dibahas hendaknya dilakukan dialog dan menyerap aspirasi masyarakat terlebih dahulu agar publik dapat memahami secara baik substansi UU yang akan dibahas," ujarnya.

#RUU   #HIP   #Pancasila