Heboh Guyonan Gus Dur Soal Patung Polisi, Polisi Tidur dan Jenderal Hoegeng: Bukan untuk Menyerang Kepolisian

Alee
Heboh Guyonan Gus Dur Soal Patung Polisi, Polisi Tidur dan Jenderal Hoegeng: Bukan untuk Menyerang Kepolisian

Jakarta, HanTer - Gara-gara unggah humor Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, seorang warga Kepulauan Sula, Maluku Utara bernama Ismail Ahmad dipanggil Polres setempat. Berbagai kalangan menyesalkan pemanggilan tersebut.

Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni menyayangkan tindakan Polres Kepulauan Sula, Maluku Utara, yang melakukan pemeriksaan terhadap Ismail karena mengutip guyon Gus Dur tersebut.

Politikus Partai Nasdem itu menilai guyonan Gus Dur terkait Kepolisian merupakan nasihat bagi institusi tersebut untuk selalu menjadi abdi masyarakat yang lurus dan jujur.

"Menurut saya, kutipan ini adalah pengingat sekaligus nasihat abadi bagi kepolisian. Ini adalah pengingat untuk para Polisi agar tetap bekerja sesuai koridor, amanah, dan lurus," kata Sahroni di Jakarta, Kamis.

Hal itu dikatakannya terkait kejadian pemanggilan seorang warga Ismail Ahmad di Maluku Utara oleh Polisi karena mengunggah lawakan dari Presiden Ke-4 RI Abdurrahman Wahid yang menyindir terkait polisi jujur di Indonesia menyebabkan polemik di masyarakat.

Dalam statusnya di media sosial Ismail mengutip lelucon yang pernah disampaikan Gus Dur tentang polisi jujur. yaitu "Hanya ada tiga polisi jujur di Indonesia: Patung polisi, polisi tidur, dan Jenderal Hoegeng".

Tak Cari Masalah

Sementara itu Ketua Umum PP Gerakan Pemuda (GP) Ansor Yaqut Cholil Qoumas mengkritik langkah polisi memeriksa Ismail dan 
meminta polisi tak perlu mencari masalah terkait guyonan Gus Dur tersebut.

"Apa sih yang dipersoalkan, enggak usah cari masalah lah, saya kira," kata Gus Yaqut dilansir CNNIndonesia.com, Kamis (18/6).

Gus Yaqut pun mempertanyakan masalah dari guyonan Gus Dur itu. Menurutnya, Gus Dur justru memuji mantan Kapolri Jenderal (Purn) Hoegeng Imam Santoso dalam guyonan tersebut.

"Apa yang perlu dikriminalisasi dari humor itu? Itu kan substansinya malah memuji Hoegeng, polisi yang baik itu ya Pak Hoegeng itu. Kenapa polisi harus memprosesnya secara hukum?" ujarnya.

Tidak Masalah

Juru Bicara Presiden Bidang Hukum, Dini Shanti Purwono mengemukakan tak ada permasalahan dari sisi hukum atas unggahan Ismail tersebut. 

"Saya belum membaca unggahan yang bersangkutan di Facebook. Tapi kalau dari yang saya baca di media, sepertinya hanya mengutip kembali guyonan almarhum Gus Dur. Kalau memang betul seperti itu saja, menurut saya pribadi dari sisi hukum seharusnya tidak ada masalah," ujar Dini saat dikonfirmasi melalui pesan singkat, Kamis (18/6). 

Mantan Kapolri Jenderal Tito Karnavian, menurutnya, juga pernah mengutip guyonan serupa dan menanggapinya secara positif. Bahkan, Dini mengatakan, guyonan itu justru memberi semangat bagi para polisi yang bertugas agar menjadi lebih baik. 

"Setahu saya Pak Tito Karnavian juga pernah mengutip lelucon yang sama dan merespons positif, bahwa lelucon itu memberi semangat kepada teman-teman di kepolisian untuk selalu berusaha menjadi lebih baik setiap hari," katanya. 

Intimidasi

Dalam keterangan tertulisnya, Koordinator Nasional Jaringan Gusdurian, Alissa Wahid menilai pemanggilan Ismail Ahmad sebagai bentuk intimidasi negara terhadap warganya.

"Meski kasus tersebut tidak diproses hukum karena Ismail bersedia minta maaf, namun pemanggilan terhadap Ismail oleh Polres adalah bentuk intimidasi institusi negara terhadap warganya," kata, Kamis (18/6).

Menurutnya, bagi Gus Dur, rasa humor dari masyarakat mencerminkan daya tahan yang tinggi di hadapan kepahitan dan kesengsaraan. Selain itu, kemampuan untuk menertawakan diri sendiri adalah petunjuk adanya keseimbangan antara tuntutan kebutuhan dan rasa hati di satu pihak dan kesadaran akan keterbatasan diri di lain pihak.

Putri sulung Gus Dur ini meminta aparat penegak hukum untuk tidak mengintimidasi warga negara yang mengekspresikan dan menyatakan pendapat melalui media apapun. Pasalnya, itu adalah hak konstitusional.

"Gusdurian mengapresiasi tindakan Ismail Ahmad yang menggunakan hak konstitusionalnya sebagai warga negara dengan cara mengekspresikan dan menyatakan pendapatnya," kata dia.

Gusdurian juga meminta lembaga legislatif untuk mengevaluasi, merevisi atau bahkan menghapus UU ITE yang sering disalahgunakan untuk membungkam kebebasan berekspresi.