Pemerintah-DPR Menyimpan Bom Waktu

Tak Perlu Ditunda, RUU HIP Harus Dikubur 

Safari
Tak Perlu Ditunda, RUU HIP Harus Dikubur 

Jakarta, HanTer - Akhirnya pemerintah menunda pembahasan Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) dengan DPR. Namun sejumlah pihak mendesak agar RUU itu dihentikan atau dikubur, tidak perlu ada pembahasan lagi di masa mendatang.

Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie menegaskan, harusnya RUU itu tidak perlu ditunda, kuburkan saja. Lebih pemerintah dan wakil rakyat fokus  mengatasi pandemi Covid-19 ketimbang berpikir tentang RUU HIP. Apalagi MUI, NU, Muhammadiyah dan juga ormas lainnya menolaknya. Oleh karena itu untuk apa ngotot membahas RUU HIP sedangkan warga menolak. 

"Jadi jangan amputasi dan obok-obok Pancasila sebagai dasar negara.Jangan munculkan paham lain apalagi dengar-dengar di RUU HIP akan menghapus TAP MPRS No XXV Tahun 1966 dan  akan dimasukan ekasila atau trisila sampai Ketuhanan yang berkebudayaan. Ini yang menyulut emosi," ujarnya kepada Harian Terbit, Selasa (16/6/2020). 

Bom Waktu

Sementara itu, Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia, Din Syamsuddin mengatakan, seyogyanya RUU HIP tidak ditunda tapi dihentikan. 

Menurutnya, pemerintah dan DPR jangan menyimpan bom waktu yang bisa meledak sewaktu-waktu. RUU HIP sudah cacat bawaan, seyogyanya jangan dipaksakan untuk dilahirkan. Setiap upaya utk mendegradasi Pancasila, seperti meletakkannya pada posisi UU, atau mendistorsi penafsirannya menjadi Trisila atau Ekasila, atau mereduksi makna Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi Ketuhanan yang berkebudayaan tidak dapat dibenarkan atau ditolak. Penolakan itu disebabkan karena hal demikian mengandung kerancuan nalar.

“Seharusnya DPR dan Pemerintah tidak mengabaikan sikap dan pandangan sejumlah ormas keagamaan, terutama ormas-Ormas yang usianya lebih tua dari RI dan berjasa dalam pembentukannya, seperti Muhammadiyah dan NU, yang sudah meminta agar pembahasan RUU HIP dihentikan. Kalau Pemerintah dan DPR hanya menunda, berarti akan melanjutkan lagi pembahasannya di kemudian hari, maka itu merupakan bentuk sikap yang otoriter dan anti demokrasi,” kata mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah ini kepada Harian Terbit, Selasa (16/6/2020).

Terpisah, anggota DPR dari Fraksi PAN, Saleh Partaonan Daulay, menyambut baik sikap pemerintah yang tidak akan lagi membahas RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) dengan DPR. Mantan Ketua Umum PP. Pemuda Muhammadiyah ini menyebut memang sudah selayaknya pembahasan RUU HIP tidak bisa dilanjutkan lagi.

“Pak Mahfud menyebut pemerintah meminta menunda pembahasan. Itu kan bahasa halus. Sama saja, pemerintah meminta agar pembahasan dihentikan. Apalagi, pemerintah menyebut mau fokus mengurus penanganan covid-19,” ujar Saleh Partaonan Daulay di Jakarta, Selasa (16/6/2020).

Saleh menuturkan, pernyataan Menko Polhukam) Mahfud MD yang menunda pembahasan RUU HIP didasarkan atas respon masyarakat terhadap RUU HIP tersebut. Sebab, sampai sejauh ini, gelombang kritik dan penolakan sudah terdengar nyaring. Sikap yang paling bijak dalam merespon suara-suara masyarakat tersebut adalah menghentikan atau menunda pembahasannya.

Perpecahan

Direktur HRS Center, Dr. H. Abdul Chair Ramadhan, S.H., M.H. mengatakan, adanya RUU HIP maka terlihat adanya upaya sistemik menegasikan Piagam Jakarta dan Dekrit Presiden. Apalagi kandungan inti RUU ini hanya mengambil pendapat Bung Karno pada saat sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945. Oleh karena itu sengketa ideologis berkepanjangan dengan menunjuk negara lain dan timbulnya perpecahan dan terjadinya tragedi kemanusiaan adalah sebagai alasan belaka. 

"Penjelasan Haluan ideologi Pancasila sebagai sebagai pedoman instrumentalistik, telah memberi peluang penerimaan atas paham Sosialisme-Komunisme/Marxisme guna menghindari sengketa ideologis sebagaimana alasan dimaksud," ujar Dr. H. Abdul Chair Ramadhan, S.H., M.H.

Dengan demikian, sambung Abdul Chair, tidak ada lagi sengketa ideologi antara Nasionalis, Agama dan Komunis. Namun pada saat yang bersamaan, penerapan Syariat Islam secara legal-konstitusional akan terhadang. Oleh karena itu pantas, RUU HIP tidak memasukkan Tap MPRS No.XXV/1966 tentang Pembubaran PKI, Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang PKI Dan Larangan Komunis/Marxisme-Leninisme sebagai konsiderannya.

Abdul Chair memaparkan, apabila RUU HIP terus dilakukan pembahasan dengan tidak mengakomodir pencantuman Tap MPRS No.XXV/1966 dan disahkan menjadi undang-undang, maka sama saja membenarkan dalil penyelesaian sengketa ideologis, antara Nasionalis dan Islamis di satu sisi dengan Komunis di sisi lain. Apalagi dalam RUU HIP disebutkan bahwa sendi pokok Pancasila adalah Keadilan Pancasila. 

"Di sini telah terjadi mutasi atas sila pertama Pancasila. Keadilan Sosial menempati derajat paling atas, sementara sila “Ketuhanan Yang Maha Esa” di posisi paling bawah. Keadilan Sosial dilepaskan dari nilai-nilai ajaran agama berdasarkan sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan kata lain, Ketuhanan Yang Maha Esa tidak lagi mengikat, mendasari dan menjiwai sila-sila lainnya, termasuk Keadilan Sosial," paparnya.

#Pancasila   #dpr   #hip