Tajuk: "Menggigit" yang Berniat Korupsi Dana Covid-19

***
Tajuk:
Presiden Joko Widodo saat meninjau RS Darurat Corona yang berlokasi di Wisma Atlet Kemayoran

Berbagai pihak mengharapkan anggaran dana bencana pandemi Covid-19 digunakan sebaik-baiknya, akuntable. Jangan sampai diselewengkan dan digunakan untuk kepentingan pribadi atau memperkaya diri. 

Itulah sebabnya berbagai kalangan meminta agar pelaku pelaku penyelelewengan dana Covid-19 Rp677 triliun patut ditindak tegas dan bila perlu dihukum mati. Intinya, jangan sampai sepersenpun rupiah itu disalahgunakan untuk penanganan (penyakit akibat terjangkit virus) Corona.

Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Aswanto mengingatkan tindak pidana korupsi dalam kondisi darurat, seperti wabah COVID-19, dapat diancam dengan hukuman mati.

Menurutnya, korupsi dalam kondisi darurat bisa diperberat, bisa hukuman mati. Hal ini disampaikan Aswanto dalam kuliah umum daring bertema "Menuntut Hak dan Menjalankan Kewajiban Konstitusional di Tengah Pandemi COVID-19", Selasa.

Presiden Joko Widodo mempersilakan aparat penegak hukum yaitu Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung maupun Komisi Pemberantasan Korupsi untuk "menggigit" pejabat maupun para pelaksana yang memiliki niat korupsi dalam penggunaan dana Rp677,2 triliun untuk penanganan COVID-19.

Presiden mengemukakan, kalau ada yang masih membandel, niat untuk korupsi, ada 'mens rea' (niat jahat) silakan bapak ibu 'gigit' dengan keras, uang negara harus diselamatkan kepercayaan rakyat harus terus kita jaga. 

Presiden Jokowi menyampaikan hal tersebut dalam peresmian pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah tahun 2020 melalui "video conference" di Istana Merdeka Jakarta, Senin.

Jokowi menegaskan, pemerintah tidak main-main dalam soal akuntabilitas, pencegahan harus diutamakan tata kekola yang baik harus didahulukan. Tugas para penegak hukum yaitu kepolisian, Kejaksaan Agung, KPK dan penyidik pegawai negeri sipil menurut Presiden Jokowi adalah menegakkan hukum.

Kapolri Jenderal Pol Idham Azis menegaskan Polri siap menjalankan instruksi Presiden Joko Widodo untuk menindak tegas pihak-pihak yang berani menyelewengkan dana yang digelontorkan Pemerintah untuk membantu perekonomian warga di tengah pandemik COVID-19.

Idham Azis menegaskan, dalam situasi pandemik seperti ini apabila ada yang menyalahgunakan, maka Polri tidak pernah ragu untuk 'sikat' dan memroses pidana.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengingatkan bahwa menyelewengkan anggaran pengadaan barang dan jasa penanganan COVID-19 dapat diancam dengan hukuman mati.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu, mengemukakan, penyelewengan anggaran yang diperuntukkan pada situasi bencana seperti saat ini, ancaman hukumannya adalah pidana mati.

Seperti diketahui, pemerintah telah menaikkan anggaran untuk menangani COVID-19 dan memulihkan ekonomi menjadi Rp677,2 triliun dalam R-APBN-P 2020 sehingga defisit anggaran menjadi 6,34 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), dari sebelumnya 5,07 persen PDB.

Kita berharap kepada pengelola dana tersebut harus tepat sasaran untuk penanggulangan Covid-19 yang sudah ditetapkan Presiden Joko Widodo sebagai bencana nasional. Jangan coba-coba untuk menyelewengkan dana tersebut untuk kepentingan memperkaya diri.

Harus diingat bahwa dana itu untuk kemanusiaan, jangan sampai dimanfaatkan oleh oknum-oknum orang yang tidak bertanggung jawab untuk mengeruk keuntungan pribadi.

Kita sepakat, apabila, dana bencana Covid-19 itu disalahgunakan atau dikorupsi hingga menimbulkan banyak korban jiwa, tentu cukup adil mereka pelaku menjalani hukuman mati. Penerapan pelaku korupsi dihukum mati untuk memberikan efek jera.

Diharapkan masyarakat bersama aparat penegak hukum  seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mampu mengawasi penggunaan anggaran corona dengan ketat. 

Sejumlah kalangan menyatakan, hukuman mati kepada koruptor pantas dilakukan untuk membuat efek jera. Selain itu koruptor dinilai sudah menghancurkan sendi-sendi kehidupan perekonomian negara.

Anggaran penanganan covid-19 merupakan hak masyarakat banyak di tengah masa-masa sulit. Terdapat harapan hidup dan keberlangsungan negara di dalam anggaran tersebut. Jadi jangan coba-coba dikorupsi.

Aparat penegak hukum dalam percepatan penanggulangan Covid-19 memiliki peranan yang amat penting. Dengan hak dan kewenangan yang dimiliki, aparat penegak hukum KPK dan Polri mesti maksimal dalam melakukan pengawasan pelaksanaan kebijakan percepatan penanggulangan covid-19.

Mari bersama-sama kita awasi kebijakan pemerintah agar tidak dijadikan momentum bagi oknum-oknum jahat di negara ini untuk memperkaya diri sendiri.

#Corona   #covid-19   #korupsi   #anggaran   #hukuman   #mati