Tuntutan Ringan Terhadap Penyiram Novel Dinilai Minus Keadilan

Harian Terbit/Safari
Tuntutan Ringan Terhadap Penyiram Novel Dinilai Minus Keadilan

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) 1 tahun penjara terhadap terdakwa kasus penyiraman penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan dinilai Direktur HRS Center, Dr. H. Abdul Chair Ramadhan, SH, MH telah mencederai fungsi penegakan hukum. Juga tidak sesuai dengan fakta hukum. Selain itu, juga tidak sesuai dengan ajaran (prinsip) ilmu hukum. 

"Perbuatan pelaku penyerangan terhadap Novel Baswedan tidak bisa didasarkan pada alasan dengan tidak sengaja. Kesengajaan terhadap perbuatan dan menimbulkan suatu akibat tidak bisa dipisahkan," jelas Dr. H. Abdul Chair Ramadha kepada Harian Terbit, Minggu (14/6/2020).

Abdul Chair memaparkan, suatu akibat yang walaupun tidak diinginkan oleh pelaku, tetap itu harus dipertanggungjawabkan. Kesengajaan adalah tanda adanya kesalahan sebagai unsur subjektif yang ada pada pelaku. Akibat perbuatan dalam kasus a quo justru menjadi dasar penuntutan dengan menggunakan ancaman hukum yang terberat, bukan sebaliknya.

"Alasan pelaku untuk memberikan pelajaran dan oleh karenanya menjadi dalil tuntutan Penuntut Umum adalah alasan yang sesat. Tidak pada tempatnya alasan tersebut didalilkan oleh Penuntut Umum," jelasnya. 

Sandiwara

Tim Advokasi Novel Baswedan, Kurnia Ramadhana mengatakan, tuntutan 1 tahun terhadap Novel akhirnya terkonfirmasi adanya sandiwara hukum yang selama ini dikhawatirkan oleh masyarakat. Oleh karena itu tuntutan 1 tahun terhadap dua terdakwa penyiram Novel, tidak hanya sangat rendah, tetapi juga memalukan serta tidak berpihak pada korban kejahatan. Alih-alih dapat mengungkapkan fakta sebenarnya, justru penuntutan tidak bisa lepas dari kepentingan elit mafia korupsi dan kekerasan.

Kurnia memaparkan, sejak awal pihaknya mengemukakan terdapat kejanggalan dalam persidangan 2 penyiram Novel. Antara lain saksi-saksi yang dianggap penting tidak dihadirkan jaksa di persidangan. Dalam pantauan Tim Advokasi Novel Baswedan setidaknya terdapat tiga orang saksi yang semestinya dapat dihadirkan di Persidangan untuk menjelaskan duduk perkara sebenarnya. Tiga saksi itu pun juga diketahui sudah pernah diperiksa oleh Penyidik Polri, Komnas HAM, serta Tim Pencari Fakta bentukan Kepolisian.Namun, jaksa menganggap kesaksian mereka tidak memiliki nilai penting dalam perkara ini.

"Padahal esensi hukum pidana itu adalah untuk menggali kebenaran materiil, sehingga langkah jaksa justru terlihat ingin menutupi fakta kejadian sebenarnya," jelasnya.

Menurut Kurnia, persidangan kasus ini juga menunjukan hukum digunakan bukan untuk keadilan, tetapi sebaliknya hukum digunakan untuk melindungi pelaku dengan memberi hukuman “alakadarnya”, menutup keterlibatan aktor intelektual, mengabaikan fakta perencanaan pembunuhan yang sistematis, dan memberi bantuan hukum dari Polri kepada pelaku.

Ketua Badan Pengurus Nasional Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Totok Yuliyanto, S.H juga menyatakan, tuntutan 1 tahun terhadap penyiram Novel Baswedan menunjukan proses hukum terhadap korban minus keadilan, surplus kepentingan pelaku dan mengancam pemberantasan korupsi. 

Menurutnya, tuntutan JPU minus kepentingan keadilan bagi korban. Tidak terlihat fakta dan bukti signifikan yang merepresentasikan keadilan bagi korban. Dampak kebutaan, pengobatan tahunan, tidak dapat berkegiatan secara normal, seolah tidak dipertimbangkan sebagai indikator dalam menentukan tuntutan.

“JPU justru terlihat seolah-olah seperti pengacara terdakwa. Pembuktian JPU menegaskan bahwa perbuatan para terdakwa tidak direncanakan termasuk dampaknya. Hal ini justru menjadi indikator tuntutan yang meringankan para terdakwa. Nyaris tidak ada pembuktian yang diarahkan pada fakta sebenarnya bahwa ada perencanaan dan perbuatan yang sesuai rencana,” paparnya.

Ketua Wadah Pegawai KPK, Yudi Purnomo Harahap mengatakan, tuntutan 1 tahun penjara terhadap penyiram Novel patut dipertanyakan komitmen Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mendukung pemberantasan korupsi. Karena faktanya proses penegakan hukum terhadap kasus yang dialami Novel berjalan lama dengan hasil akhir yang tidak memberikan keadilan bagi korban dan menunjukan lemahnya dukungan terhadap pemberantasan korupsi.

Kecewa

Novel Baswedan, sebagai korban penyiram air keras juga mengaku kecewa mengetahui tuntutan ringan terhadap dua oknum polisi, yaitu Ronny Bugis dan Rahmat Kadir Mahulette, pelaku yang menyiramnya dengan air keras. Menurutnya, tuntutan yang didakwakan jaksa penuntut umum membuktikan aparat hukum di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo sangat busuk.

"Melihat kebusukan semua yang mereka lakukan, rasanya ingin katakan terserah. Tetapi yang mereka lakukan ini akan jadi beban diri mereka sendiri, karena semua akan dipertanggungjawabkan. Termasuk Pak Jokowi yang membiarkan aparatnya berbuat seperti ini. Prestasi?" kata Novel melalui akunnya di Twitter, @nazaqistsha, Jumat (12/6/2020).

Novel menilai tuntutan setahun terhadap dua anggota Brimob Polri membuktikan persidangan hanya formalitas semata. Dia menilai tidak ada ruang keadilan dalam persidangan itu.

"Hari ini kita lihat apa yang saya katakan bahwa sidang serangan terhadap saya hanya formalitas. Membuktikan persepsi yang ingin dibentuk dan pelaku dihukum ringan," jelas dia.