Jika Keresahan Umat Islam Tak Bisa Dikendalikan

RUU HIP Disahkan Bakal Menjadi Malapetaka dan Bencana Bagi Indonesia

Safari/Alee
RUU HIP Disahkan Bakal Menjadi Malapetaka dan Bencana Bagi Indonesia
Ilustrasi (ist)

Jakarta, HanTer - Penolakan terhadap RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) oleh bermacam elemen rakyat marak terjadi dimana-mana. Bahkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat dan 34 wilayah juga sudah menyatakan penolakan plus ancaman. Berbagai elemen itu meminta Presiden Joko Widodo untuk menghentikan pembahasan RUU HIP tersebut karena akan memecah belah bangsa.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) MUI Pusat, Anwar Abbas meminta Wakil Presiden Ma'ruf Amin, yang juga Ketua Umum non-aktif MUI, untuk mengingatkan jajaran Pemerintah dan DPR terkait ancaman bahaya jika RUU HIP disahkan.

"Saya wanti-wanti betul kepada kita semuanya, dan saya sampaikan kepada Bapak Wapres, tolong Pemerintah diingatkan, dan tolong DPR diingatkan karena rakyat, terutama umat Islam, sudah resah dan sudah gelisah. Bila kegelisahan dan keresahan mereka tidak bisa kita kendalikan, maka dia bisa menjadi bencana dan malapetaka bagi negeri ini," kata Abbas.

Akademisi UIN Syarif Hidayatullah itu mengatakan keresahan dan kegelisahan sebagian umat Islam terhadap RUU HIP tersebut harus menjadi pertimbangan bagi Pemerintah dalam membahas draf RUU tersebut.

"Terus terang saja, saya khawatir. Kalau seandainya RUU HIP ini lolos dan muatannya adalah seperti yang ada (di draf) hari ini, maka yang saya takutkan adalah umat Islam berlepas diri dari kesepakatan yang sudah ada sebelumnya, karena ada pihak-pihak yang mengingkari kesepakatan itu," ujar tokoh Muhammadiyah ini.

Memecah Belah

Sementara itu Ketua Dewan Pertimbangan MUI Din Syamsuddin Dia pun meminta Presiden Joko Widodo untuk menghentikan pembahasan RUU HIP tersebut karena akan memecah belah bangsa.

"Pembahasan sejumlah RUU di tengah keprihatinan nasional akibat Covid-19 juga tidak arif bijaksana, apalagi cenderung dilakukan secara diam-diam dengan menutup aspirasi dari masyarakat madani. Praktik demikian merupakan hambatan terhadap pembangunan demokrasi Pancasila yg berkualitas yg kita cita-citalan bersama," ungkap Din dalam keterangan tertulisnya yang diterima Sabtu (13/6/2020)

Din menilai jika RUU HIP menurunkan derajat Pancasila untuk diatur dengan Undang-Undang.  Menurutnya,, kajian RUU HIP memeras Pancasila ke dalam pikiran-pikiran yang menyimpang, dan memonopoli penafsiran Pancasila yang merupakan kesepakatan dan milik bersama.

"Pendekatan menurunkan derajat (downgrading), menyempitkan arti (reduksionis), dan menopoli Pancasila adalah berbahaya bagi eksistensi NKRI yang berdasarkan Pancasila," ujar Din.

Sementara itu, Direktur Ideologi Dan Kebangsaan Tjokroaminoto Institute, Dede Prandana Putra mengatakan, RUU HIP telah merusak sendi kehidupan bernegara karena merendahkan Pancasila sebagai dasar filosofis kehidupan bernegara dalam tingkat yang lebih rendah, yakni Undang-Undang. RUU HIP juga tidak mencerminkan nilai Pancasila yang disepakati oleh seluruh founding fathers yang mewakili seluruh komponen bangsa yang menyepakati Pancasila sebagai dasar falsafah negara.

"Seharusnya, jika Pancasila sudah menjadi pedoman hidup berbangsa dan bernegara, maka tidak perlu juga dibuat RUU HIP. Sebab, Pancasila itu sendiri sudah terdapat kedalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang tidak boleh diamandemen," tegas alumni jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Padang ini, Minggu (14/6/2020).

Mukhlas menilai, kecurigaan dan kejengkelan massal terhadap RUU HIP adalah wajar terjadi. Pada dasarnya, jika hendak melindungi Pancasila bukan dengan UU, tetapi dengan amalan yang mencerminkan nilai nilai Pancasila itu sendiri. Terutama pihak pihak- pihak yang lantang teriak aku Pancasila. Mereka ini seharusnya menjadi Uswatun Hasanah dalam mengamalkan Pancasila.

Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie memaparkan banyak hal tentang nilai-nilai Pancasila yang harus dipertahankan. Karena secara esensi, eksistensi dan substansi Pancasila tak bisa diobok-obok. Pancasila tidak bisa drubah untuk political interest (kepentingan politik), personal interest (kepentingan pribadi) atau group interest (kepentingan kelompok).

Jerry mendesak DPR untuk menjelaskan tentang RUU HIP agar tidak ada pro dan kontra. “Kalau melemahkan substansi Pancasila lebih baik dihentikan saja wacana ini, atau hanya untuk Break Event Point (BEP) cari keuntungan atau kejar setoran lebih baik jangan dibahas lagi. Setidaknya lebih memperkuat Pancasila itu sebagai dasar negara RI,” jelasnya.

Keberatan

Pengurus Pusat Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia (KBPII) menyatakan keberatan dengan keseluruhan isi (bab, pasal dan ayat) dalam RUU HIP dan meminta DPR untuk tidak melanjutkan pembahasan RUU HIP.

Dalam pernyataan sikap yang ditandatangani Ketua Umum Nasrullah Larada dan Sekjen Asep Efendi disebutkan, RUU HIP bertentangan dengan konstitusi UUD 1945, dan apabila disahkan akan merusak dan mengacaukan aturan hukum bernegara.

KBPII mendesak kepada Presiden untuk tidak mengeluarkan Surat Presiden (Surpres) pengiriman wakil pemerintah dalam pembahasan RUU HIP dan menolak membahasnya. 

Juga mengajak kepada semua ormas keagamaan, organisasi profesi, kampus, LSM, media massa, dan komunitas masyarakat lainnya untuk bersama-sama mengkritisi dan menolak keberadaan RUU HIP karena akan merugikan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKB Yanuar Prihatin meminta RUU HIP) dikoreksi dan direvisi ulang karena kerangka konsep serta pemikirannya tidak utuh.

Dia menilai apabila makna seperti itu tetap dibiarkan, maka berpotensi menciptakan kekacauan berpikir di masyarakat luas. 

Dia menilai jangan gegabah memeras Pancasila menjadi trisila dan kemudian ekasila, karena tidak cukup Pancasila itu hanya disimpulkan sebagai gotong royong.

Karena itu, menurut dia, jangan terburu-buru menyelesaikan RUU HIP jika ingin mendapat hasil terbaik dan lebih sempurna. 

Menolak

Ketua Fraksi Partai NasDem DPR RI Ahmad M Ali mengatakan fraksinya tetap konsisten menolak melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP), hingga TAP MPRS MPRS No 25/1966 tentang pembubaran PKI dijadikan landasan atau konsideran di dalam RUU tersebut.

Tap MPRS Nomor XXV Tahun 1966 tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia, pernyataan PKI sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah negara Republik Indonesia, dan larangan menyebarkan atau mengembangkan paham atau ajaran komunisme/marxisme-leninisme.

"NasDem tidak dapat mendukung kelanjutan RUU itu ke tahap pembahasan selanjutnya, sepanjang belum dicantumkannya TAP MPRS No. 25 Tahun 1966 sebagai salah satu konsideran di dalam RUU tersebut," kata Ahmad M. Ali dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Hal itu dikatakan Ali menyikapi perkembangan di masyarakat yang menolak keberadaan RUU HIP misalnya yang terkini adalah sikap Majelis Ulama Indonesia (MUI), bahkan menyerukan penolakan terhadap RUU HIP sebab tidak mencantumkan TAP MPRS Nomor 25/MPRS/1966 Tahun 1966.

#RUU   #HIP   #Pancasila