Soal Sanksi Kasus Pengambilan Jenazah, Kabaharkam Sebut Bukan Kewenangannya

Danial
Soal Sanksi Kasus Pengambilan Jenazah, Kabaharkam Sebut Bukan Kewenangannya
Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri Komjen Pol Agus Andrianto

Jakarta, HanTer - Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri Komjen Pol Agus Andrianto menegaskan, Polri akan mengevaluasi Kapolres dan Kapolsek setempat apabila masih terjadi pengambilan paksa jenazah akibat wabah Covid-19.

"Evaluasi selalu dilakukan," ujar Agus kepada wartawan di Jakarta, Jumat (12/6/2020).

Mengenai sanksi apabila kejadian serupa jika masih berulang, alumni Akpol 1989 itu menerangkan tentu ada sanksi, namun hal tersebut bukan bagian dari tupoksinya.

"Pemberian sanksi bukan kapasitas saya," tuturnya.

Sebelumnya Komjen Agus meminta agar kejadian pengambilan paksa jenazah terpapar virus covid-19 tidak terjadi lagi kedepannya pasca Surat Telegram Kapolri Nomor ST/1618/VI/Ops.2/2020 tanggal 5 Juni 2020 dikeluarkan.

“Kami sudah menurunkan telegram kepada para Kapolda dan Kapolres bahwa mohon dipastikan betul bahwa orang yang meninggal adalah penderita covid-19,” tutur Agus di halaman Baharkam Polri, Jakarta Selatan, Kamis (11/6/2020).

Dijelaskannya, kejelasan status pasien apakah positif atau negatif covid-19, kata Agus diharapkan pihak keluarga diminta tidak meragukan lagi pihak Rumah Sakit, terkait tindak lanjut penanganan lanjutan.

Kemudian kepada pihak keluarga atau kerabat, ungkap Agus untuk proses persemayaman dan pemakamannya harus tetap menerapkan protokol kesehatan yaitu memakai masker dan jaga jarak.

Sehingga apabila masih menolak hingga memaksa mengambil jenazah yang terbukti positif virus corona, maka orang tersebut bisa dipidana. Untuk itu, diharapkan bisa dipastikan dulu apakah jenazah meninggal karena virus corona atau tidak sehingga kejadian semacam ini tak terulang lagi.

“Kemudian kalau misalnya ada yang sakit, itu segera dilakukan swab sehingga petugas medis memiliki dasar untuk menjelaskan kepada keluarga bahwa yang ini meninggal betul-betul karena covid-19 bukan dari dugaan-dugaan sehingga menimbulkan masalah di lapangan. Tapi, kalau masyarakat yang betul-betul (menderita) covid-19 kemudian dilakukan pemakaman covid-19 tapi keberatan, ini juga akan dilakukan proses hukum pada pelaku,” ulasnya.

Sebagaimana diketahui, maraknya pengambilan paksa jenazah berstatus Pasien Dalam Perawatan (PDP) di sejumlah rumah sakit, membuat Mabes Polri mengambil langkah. Dengan menerbitkan Surat Telegram Kapolri Nomor ST/1618/VI/Ops.2/2020 tanggal 5 Juni 2020.

Surat telegram itu ditandatangani atas nama Kapolri oleh Kabaharkam Polri, Komjen Pol Agus Andrianto, selaku Kepala Operasi Terpusat Kontijensi Aman Nusa II-Penanganan Covid-19 Tahun 2020.