Adhie: Kalau RR Menang Debat, Semua Tim Ekonomi Mundur

Safari
Adhie: Kalau RR Menang Debat, Semua Tim Ekonomi Mundur

Jakarta, HanTer - Ekonom senior, Rizal Ramli (RR), menyatakan kesiapannya untuk meladeni tantangan Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan (LBP) dalam berdebat soal utang negara. 

Bahkan, Menko Ekuin era Pemerintahan Abdurrahman Wahid alias Gus Dur itu juga meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto bersama tim ekonomi lainnya untuk turut serta dalam perdebatan. 

Juru Bicara Rizal Ramli, Adhie Massardi mengatakan, agar debat menjadi serius, maka RR mengusulkan harus ada punishment. “Kalau RR kalah, dia tidak akan mengeritik pemerintah lagi. Sementara kalau RR menang, maka dia minta semua tim ekonomi mundur,” kata Juru Adhie Massardi di Jakarta, Rabu (10/5/5/2020).

Menurut Adhie, awalnya Rizal Ramli tidak setuju. Dia bilang tidak usah diladeni. Tapi karena ditawarkan oleh promotor dari Prodem, akan berdebat satu paket dengan tim ekonomi Jokowi, termasuk Menkeu Sri Mulyani, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, maka dia (Rizal Ramli) mau.

Adhie lalu menegaskan, antara Luhut Binsar Panjaitan dengan Rizal Ramli bersahabat sudah sangat lama. Apalagi sama-sama di kabinet Gus Dur. Yang ingin disampaikan RR, lanjut Adhie, Luhut adalah menteri paling senior. Gus Dur dikenal karena intelektualnya. Luhut harus bersama-sama ikut mewariskan demokrasi ini lewat dialog yang bertanggung jawab.

Adhie memaparkan, dalam debat nanti Rizal Ramli tidak melihat Luhut sebagai personal tapi representasi kabinet Jokowi. Oleh karena itu, Rizal Ramli menjawab tantangan, sehingga yang dilakukan Rizal Ramli bukan personal antara Rizal Ramli dan Luhut Binsar Panjaitan. Apalagi konsep ekonomi itu penting, tidak bisa serampangan dan makin lama makin berantakan. 

"Saatnya menguji konsep ekonomi utama pemerintah,” tandas Juru Bicara Presiden era Gus Dur ini.

Sosok Tepat

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) Iwan Sumule mengungkapkan, kesediaan Rizal Ramli menjawab tantangan debat Luhut berdasarkan permintaan pihaknya.

"Saya harus mencari siapa lawan yang patut untuk disandingkan dengan saudara Luhut Binsar Panjaitan. Nah pilihan itu kemudian menurut kami dari aktivis prodemokrasi, kami melihat bahwa Bang Rizal Ramli adalah sosok yang paling tepat untuk menghadapi, menjawab tantangan daripada Menko Investasi Saudara Luhut Pandjaitan," tukas Iwan Sumule.

Rizal, kata Iwan, juga menjelaskan alasan permintaannya agar Menteri Keuangan Sri Mulyani juga dihadirkan dalam perdebatan soal utang luar negeri.

"Kita tahu bahwa pertanggungjawaban sebenarnya persoalan soal utang negara itu ada di Menteri Keuangan. Nah ini kemudian kami sampaikan kepada Rizal Ramli berkali-kali, kami datang kepada Rizal Ramli untuk mendesak supaya menjawab tantangan itu dan akhirnya Bang Rizal Ramli menyatakan kesiapannya," tambahnya.

Pihaknya pun akan menyampaikan pesan ke Kementerian yang dipimpin Luhut bahwa Rizal Ramli bersedia menjawab tantangan debat. Setelah itu tinggal menunggu konfirmasi dari pihak Luhut. 

Sebelumnya, Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menantang pihak-pihak yang mengkritisi utang Indonesia untuk bertemu dengannya. Menurut Luhut, utang pemerintah yang mencapai lebih dari Rp 3,600 triliun tidak perlu dipersoalkan selama digunakan untuk kegiatan produktif.

Luhut bilang, utang pemerintah merupakan utang produktif. Ia pun meminta kepada para ekonom yang mengkritik utang negara untuk memberikan informasi tepat kepada masyarakat.

"Saya ini tentara, jadi belajar juga dari anak-anak muda yang ngerti. Jadi kita jangan enggak ngerti juga, bodoh-bodohin rakyat kita ngutang enggak benar. Utang kita itu produktif," ucapnya.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat total utang pemerintah hingga April 2020 mencapai Rp 5.172,48 triliun. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, total utang tersebut meningkat Rp 644,03 triliun atau 14,22 persen. Total utang tersebut setara dengan 31,78 persen terhadap PDB.

Angka tersebut masih dalam batas aman dalam Undang-Undang (UU) Keuangan Negara Nomor 17 Tahun 2003 yang menetapkan batas maksimal rasio utang pemerintah sebesar 60 persen dari PDB.