Kerahkan 50 Jaksa Senior di Pengadilan, Pakar Hukum: Jaksa Agung Serius Menuntaskan Kasus Jiwasraya

Danial
Kerahkan 50 Jaksa Senior di Pengadilan, Pakar Hukum: Jaksa Agung Serius Menuntaskan Kasus Jiwasraya
Ilustrasi Jiwasraya

Jakarta, HanTer -  Skandal Korupsi PT Asuransi Jiwasraya tergolong korupsi yang besar dan menyedot perhatian masyarakat. Kejaksaan Agung telah mengerahkan sebanyak 50 Jaksa Senior, berpengalaman, teruji kemampuan dan integritasnya ke dalam Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) terdiri dari Direktorat Penuntutan Jampidsus Kejaksaan Agung (Kejagung) RI dan Tim Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, terbagi ke dalam enam Tim JPU. Sementara itu, untuk Ketua Tim JPU adalah Kms Roni,  SH,  MH,  yang diketahui sudah lama malang melintang di KPK dan teruji kemampuan dan integritasnya. 

Tingginya perhatian masyarakat serta besarnya kerugian Negara, seperti yang disampaikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyatakan total korupsi PT Asuransi Jiwasraya mencapai Rp 16,81 triliun sehingga Kejagung membentuk tim JPU yang besar juga. 

Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menyatakan langkah Kejaksaan Agung melibatkan banyak Jaksa berpengalaman di pengadilan Jiwasraya merupakan salah satu indikator keseriusan Kejaksaan Agung untuk menjerat para terdakwa agar tidak lolos dari jerat pidana di Pengadilan.

“Itu sebagai indikator keseriusan (Kejaksaan Agung) agar para terdakwa Jiwasraya tidak lolos dari jerat pidana.” Kata Fickar, Rabu (10/6/2020).

Menurut Fickar, disamping menghukum para pelaku, tugas penting lainya yaitu untuk menyelamatkan aset nasabah Jiwasraya yang sekarang sudah berubah menjadi aset para terdakwa dan keluarganya. “Yang juga penting adalah penyelamatan aset Jiwasraya terutama yang sudah berubah menjadi aset  para terdakwa dan keluarganya,” ulasnya.

Penyelamatan total aset Jiwasraya, lanjut Fickar harus dihitung secara akurat dengan melibatkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bertujuan supaya jumlah aset yang diaudit disampaikan secara transparan dan tidak terjadi “penyulapan” jumlah aset. “Harus melibatkan BPK agar mencegah oknum penegak hukum bermain dengan menyulap jumlah aset, yang berakibat asetnya berkurang sehingga negara hanya mendapatkan seadanya,” ulas Fickar.

Fickar mendorong untuk menyelesaikan kasus pidana tersebut dan yang terpeting dapat mengembalikan uang nasabah Jiwasraya dari aset yang telah disita oleh kejagung dari para terdakwa.

“Yang menjadi penting itu untuk nasabah uangnya bisa kembali dari aset yang disita oleh Kejaksaan jangan sampai bocor digerogoti oknum penegak hukum khususnya oknum kejaksaan,” harapnya.