Begini Eksepsi Tim Pembela Hukum Terdakwa Hary Prasetyo

Danial
Begini Eksepsi Tim Pembela Hukum Terdakwa Hary Prasetyo
Richard Valentino Tomasoa, S.H.,M.H.,C.L.A dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, hari Rabu, tanggal 10 Juni 2020.

Jakarta, HanTer - Tim Penasehat Hukum dari kantor hukum Rudianto Manurung S.H., M.H., C.L.A. & Partners dalam ekspesinya mengaskan, terdakwa Hary Prasetyo, MBA menyimpulkan bahwa Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana pengelolaan investasi Saham dan Reksadana PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) yang tidak transparan, tidak akuntabel, tanpa analisis, kepemilikan saham melampaui ketentuan Pedoman Investasi, melakukan transaksi pembelian dan/atau penjualan saham BJBR, PPRO, SMBR dan SMRU dengan tujuan mengintervensi harga.

Selain itu terdakwa juga mengendalikan 13 manajer investasi dengan membentuk produk Reksa Dana khusus dan telah menerima uang, saham dan fasilitas dari pihak Heru Hidayat, Benny Tjokro Saputro melalui Joko Hartono Tirto dan perusahaan yang bekerja sama dengan PT Asuransi Jiwasraya (Persero), namun Surat Dakwaan Penuntut Umum tidak menyebutkan tempat dan waktu kejadian (locus delictie dan tempus delictie) atau tindak pidana dari masing-masing perbuatan-perbuatan yang didakwakan itu dilakukan.

"Dengan demikian Surat Dakwaan Terdakwa Hary Prasetyo tidak dapat menyebutkan berupa tanggal, bulan dan tahun kejadian dari masing-masing perbuatan, begitu pula dengan tempat dilakukannya tindak pidana sebagaimana diatur Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP dan Surat Edaran Jaksa Agung No. 004/J.A/11/1993 tanggal 16 November 1993 yang telah menentukan suatu dakwaan telah memenuhi syarat materiil," kata Richard Valentino Tomasoa, S.H.,M.H.,C.L.A dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, hari Rabu, tanggal 10 Juni 2020.

Lanjutnya, jika memberikan gambaran secara bulat dan utuh tentang dimana dan bilamana tindak pidana dilakukan serta dakwaan harus memuat tindak pidana yang didakwakan, pelaku, cara tindak pidana, akibat dan ketentuan tindak pidana yang diterapkan, oleh karena itu Surat Dakwaan harus dinyatakan batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam KUHAP.

"Surat Dakwaan Penuntut Umum tidak disusun secara cermat, jelas dan lengkap mengenai uraian tindak pidana yang didakwakan. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, suatu surat dakwaan harus memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Dalam artian semua unsur delik dirumuskan dalam Pasal pidana yang didakwakan harus cermat disebut satu persatu serta menyebut secara lengkap dan jelas," papar Richard.

Dijelaskannya, bahhwa pedoman Penuntut Umum dalam membuat Surat Dakwaan adalah berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor: SE-004/J.A/11/1993 tanggal 16 November 1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan

"Namun apabila membaca uraian yang di dakwakan kepada Terdakwa Hary Prasetyo, MBA maka kami berkesimpulan bahwa Penuntut Umum belum mempedomani Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor: SE-004/J.A/11/1993 tanggal 16 November 1993 pada Angka IV Syarat-Syarat Surat Dakwaan pada pokoknya menyebutkan, antara lain," ungkapnya.

Zainal Siregar SH menambahkan, uraian secara cermat, berarti menuntut ketelitian Jaksa Penuntut Umum dalam mempersiapkan Surat Dakwaan yang akan diterapkan bagi terdakwa. Dengan menempatkan kata”cermat” paling depan dari rumusan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, pembuat Undang-undang menghendaki agar Jaksa Penuntut Umum dalam membuat Surat Dakwaan harus bersikap korektif dan teliti.

"Disampaikan pada persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, hari Rabu, tanggal 10 Juni 2020. Majelis hakim yang terhormat, Saudara Penuntut Umum yang kami hormati, Setelah mempelajari dan mendengar secara saksama surat dakwaan Saudara Penuntut Umum maka sesuai hukum acara pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, sekarang adalah giliran kami Tim Pembela/Penasihat Hukum Terdakwa untuk memberikan pendapat, apakah surat dakwaan ini telah memenuhi asas dan ketentuan hukum untuk mendudukkan Hary Prasetyo, M.B.A, ini menjadi Terdakwa," kata Zainal.

Disampaikannya lagi, ini sekaligus menjadi dasar satu-satunya sebagai pedoman untuk memeriksa dalam persidangan nanti, yakni apakah ia telah melakukan tindak pidana sebagai mana diuraikan dalam surat dakwaan. Berdasarkan dakwaan Penuntut Umum dengan Register Nomor PDS- 09/M.1.10/Ft.1/05/2020, Hary Prasetyo, M.B.A. didudukkan sebagai Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Subsidair:

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

"Majelis Hakim yang kami Muliakan, Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati. Kami ucapkan puji syukur ke Hadirat Allah, Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang telah memberikan kita keberkahan hidup, sampai pada saat sekarang ini. Tidak lupa kami sampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan eksepsi atau bantahan atas surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan pada tanggal 3 Juni 2020," paparnya.

"Bukanlah sekadar untuk memenuhi hak Terdakwa jika kami tim Penasihat Hukum mengajukan keberatan atas Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara 31/Pid.Sus.TPK/2020/PN Jkt. Pst, tanggal 3 Juni 2020, tetapi Penasihat Hukum ingin memohon keadilan bagi Terdakwa, baik keadilan substansial maupun keadilan prosedural, sehingga Terdakwa tidak harus mengalami perampasan kemerdekaannya sampai berlama-lama," tambah Zainal.