Fadli Zon: Demokrasi Kita Dikendalikan Para Cukong

Sammy
Fadli Zon: Demokrasi Kita Dikendalikan Para Cukong

Jakarta, HanTer - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengkritik langkah Komisi II DPR yang mulai membahas revisi UU Pemilu atau RUU Pemilu. Menurut Fadli, seharusnya UU Pemilu tidak direvisi setiap kali pemilu hendak digelar.

Dengan gonta-ganti aturan pemilu yang dilakukan para legislatif ini, ujar Fadli, semakin menunjukkan bahwa demokrasi di negara ini masih jauh dari substansi.

"Demokrasi saat ini bukan hanya prosedural, tapi mungkin juga corrupted democracy yang membuat demokrasi semakin mahal dan menjadi battle of billionaire. Demokrasi kita dikendalikan, disponsori para cukong," ujar Fadli dalam diskusi virtual 'Menyoal RUU Pemilu dan Prospek Demokrasi Indonesia', di Jakarta, Selasa (9/6/2020).

Akibatnya, Fadli Zon berpendapat, terjadi sebuah oligarki. Mereka yang punya kepentingan di Indonesia cukup menguasai sembilan parpol yang berkuasa di parlemen saja.

Dia menyatakan, revisi aturan pemilu semestinya meletakkan kembali dasar-dasar demokrasi dan menjadikan aturan benar-benar berpihak kepada rakyat serta sistem yang dibuat mewakili kepentingan rakyat. "Kalau sistem sekarang kan bukan daulat rakyat, tapi daulat partai politik," ujar dia.

Tidak Sehat

Sementara itu, peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro mengatakan, perlunya revisi UU Parpol seiring dengan revisi UU Pemilu. Praktik demokrasi di internal partai mendesak. Hal itu ditandai dengan peran dominan segelintir elit partai menentukan promosi kader.

Ia menilai revisi UU Parpol bisa mencegah oligarki partai. "Diperlukan pola yang terukur dan pasti dalam proses kandidasi calon dalam pemilu atau pilkada," ujar dia dalam diskusi virtual 'Menyoal RUU Pemilu dan Prospek Demokrasi Indonesia', di Jakarta, Selasa (9/6/2020).

Dia menyebut, munculnya dua calon presiden dan calon wakil presiden pada Pemilu 2019 tak sehat. Beberapa partai tidak memiliki daya mencalonkan kader sendiri.

"Selain harus melakukan koalisi dan menyetujui pasangan yang sudah ditetapkan dari partai-partai besar," tutur Siti.

Hal ini berdampak luas. Menurutnya, ada keterbelahan sosial dan ancaman instabilitas politik dan ekonomi lantaran kecewa jagoannya kalah.

Siti juga mengkritisi wacana sistem proporsional tertutup dalam revisi UU Pemilu. Dia menilai perlu ada instrumen yang jelas agar ketua umum partai tidak semena-mena menentukan kader.

"Harus menjamin agar tidak terjadi kedigdayaan pengurus atau ketua umum yang mensubordinasi hak otonom kader," ucap dia.

Targetkan Rampung

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung, mengatakan, komisinya sudah sepakat pembahasan dan penyelesaian RUU Pemilu dilakukan di awal periode. Politikus Partai Golkar itu menargetkan RUU Pemilu rampung pada pertengahan tahun 2021.

"Kami bertekad dan sudah berdiskusi dengan pimpinan DPR bahwa undang-undang ini menjadi undang-undang prioritas di tahun pertama DPR. Harapan kami sebetulnya paling lambat awal atau paling tidak pertengahan 2021 ini bisa kita selesaikan," kata Doli dalam diskusi tersebut.

Doli mengatakan, DPR akan memiliki cukup banyak waktu untuk mensosialiasikan UU Pemilu yang baru apabila diselesaikan pada 2021.

Ia menegaskan, komisinya memberikan perhatian yang serius untuk membahas RUU Pemilu itu. Komisinya bertekad menjadikan RUU Pemilu sebagai produk hukum yang berlaku hingga 20 tahun kedepan.

Bukan UU yang setiap lima tahun mengalami pembahasan dan direvisi. "Kami ingin sebetulnya undang-undang pemilu ini adalah undang-undang pemilu yang tidak kita bahas dalam lima tahun sekali, supaya undang-undang kita ini bisa berlaku paling tidak 15 sampai 20 tahun kedepan. Sehingga kita tidak trial and error terus setiap lima tahun sekali," ujar Doli.