Upeti Calon Kepala Daerah dan RI-1 Ke Parpol, Bupati/Walikota Rp10-50 M, Gubernur Rp50-200 M dan Capres Rp1-1,5 Triliun

Safari
Upeti Calon Kepala Daerah dan RI-1 Ke Parpol, Bupati/Walikota Rp10-50 M, Gubernur Rp50-200 M dan Capres Rp1-1,5 Triliun
Ilustrasi (ist)

Jakarta, HanTer - Pemilihan Kepala Daerah (pikada) Serentak akan diselenggarakan 9 Desember 2020. Sejumlah pihak meminta pelaksanaannya ditunda mengingat perkembangan COVID-19 dan kondisi keuangan daerah. Sementara itu, sejumlah pengamat menyatakan, gelaran pilkada kerap diikuti dengan pemberian upeti para calon kepala daerah kepada parpol pengusung.

Adalah tokoh nasional DR Rizal Ramli yang menyatakan adanya upeti dari calon kepala daerah kepada partai politik pengusung.

“Presidential Threshold menjadi sekrup pemerasan, alat untuk memaksa calon-calon bupati/walikota membayar upeti kepada partai-partai. inilah basis demokrasi criminal. Untuk jadi bupati/walikota butuh dana atau upeti Rp10-50 miliar, gubernur Rp50-200 miliar, dan calon presiden Rp1-1,5 triliun,” kata Rizal Ramli.

Pernyataan tokoh perubahan tersebut diamini Peniliti Senior Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) Indonesia, Syamsudin Alimsyah. Menurutnya,  sangat memungkinkan ada upeti kepada parpol untuk menjadi kepala daerah atau presiden meski tidak dalam bahasa terbuka. Tidak heran jika Rizal Ramli menyebut untuk jadi bupati atau walikota butuh dana Rp10-50 miliar, gubernur Rp50-200 miliar, dan capres Rp1-1,5 triliun.

"Berdasarkan hasil penelitian KOPEL tahun 2014, besaran biaya untuk pilkada sebenarnya beragam tergantung masing masing daerah, luas wilayah dan partai pengusung yang sangat menentukan," ujar Syamsudin Alimsyah kepada Harian Terbit, Selasa (9/6/2020).

Meski demikian, sambung Syam, panggilan akrab Syamsudin Alimsyah, upeti kepada parpol harus dibedakan antara cost politik dan mahar politik yang diistilahkan sebagai uang kenakalan politisi. Karena pada dasarnya cost politik niscaya adanya.  Berbeda dengan uang kenakalan politisi yang jumlahnya bisa tak terbatas sebab lahir atas motivasi kemenangan meski dengan cara cara kejahatan.  

"Uang kenakalan inilah yang harus diawasi oleh bawaslu dan kita semua," tandasnya.

Sementara itu, Peneliti Indonesia Popular Survey (IPS), Teguh Hidayatul Rachmad mengatakan, biaya untuk menjadi presiden atau kepala daerah seperti bupati, wali kota atau gubernur bukan termasuk kategori upeti, namun biaya tersebut merupakan modal politik untuk menjadi pemimpin. Modal politik dikeluarkan juga karena sebagai bentuk logis untuk aware (kepedulian) kepada konstituen. Sehingga modal politik itu tidak akan bisa hilang dari sistem politik Indonesia.

"Modal politik memang tidak bisa dihilangkan di sistem politik Indonesia. Namun, dapat direduksi oleh modal sosial dan budaya," ujar Teguh Hidayatul Rachmad kepada Harian Terbit, Selasa (9/6/2020).

Teguh menuturkan, jika elite kurang modal politik untuk memperebutkan posisi di jabatan publik maka harus ditingkatkan dengan modal sosial dan budayanya agar popularitas dan elektabilitas elite tersebut tinggi. Oleh karena itu ketika ekonom Rizal Ramli menyebut untuk jadi bupati atau walikota butuh dana Rp10-50 miliar, gubernur Rp50-200 miliar, dan capres Rp1-1,5 triliun maka angka tersebut bisa saja lebih tinggi atau lebih rendah.

"Bisa lebih atau kurang dari angka tersebut, tergantung lobby dan negosiasi elite politik ke parpol," jelasnya.

Teguh memaparkan, dengan adanya modal politik yang angkanya jauh diatas rata-rata kelas menengah maka merepresentasikan hanya orang-orang yang punya modal ekonomi atau darah biru yang bisa menjadi kepala daerah atau presiden. Akibatnya, rakyat Indonesia yang masih berada di kelas bawah akan sulit untuk mengakses jalan menuju kursi pemimpin baik kepala daerah atau nasional.

"Alhasil rakyat Indonesia yang masih berada di kelas pekerja akan sulit untuk mengakses jalan menuju kursi nomor satu Indonesia," paparnya.

Korupsi

Analis Politik Exposit Strategic, Arif Susanto mengatakan, politik biaya tinggi baik untuk menjadi kepala daerah atau nasional, bukanlah fenomena baru. 

Arif menyebut, ada empat hal yang menjadi akar persoalan politik biaya tinggi. Pertama, buruknya kaderisasi dan kuatnya patronase dalam partai politik. Kedua, minimnya komunikasi politik mutual antara elite politik dan massa. Ketiga, ketergantungan pendulangan suara pada broker politik. Keempat, lemahnya penegakan hukum terhadap politik transaksional.

"Akibatnya bukan hanya bahwa kontestasi elektoral membutuhkan biaya yang semakin tinggi, tetapi juga bahwa politik uang berulang," ujar Arif Susanto kepada Harian Terbit, Selasa (9/6/2020).

Arif memaparkan, konsekuensi lanjutan dari politik biaya tinggi adalah bahwa calon terpilih terjebak dalam pusaran korupsi politik sebagai upaya untuk mengembalikan modal sebelumnya. Penyelesaian persoalan ini dapat dimulai dari pelembagaan politik dalam partai untuk kemudian diikuti penyelesaian lain secara sistemik agar fenomena ini tidak menjadi ciri permanen politik nasional.