Warga Lebih Takut Kelaparan daripada Corona, Korupsi Selama Wabah COVID-19 Dapat Dihukum Mati

Safari
Warga Lebih Takut Kelaparan daripada Corona, Korupsi Selama Wabah COVID-19 Dapat Dihukum Mati
Ilustrasi paket sembako untuk warga terdampak COVID-19

Jakarta, HanTer - Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Aswanto mengingatkan tindak pidana korupsi dalam kondisi darurat, seperti wabah COVID-19, dapat diancam dengan hukuman mati.

"Korupsi dalam kondisi darurat bisa diperberat. Melakukan tindak pidana korupsi dalam kondisi darurat hukumannya bisa hukuman mati," kata Aswanto dalam kuliah umum daring bertema "Menuntut Hak dan Menjalankan Kewajiban Konstitusional di Tengah Pandemi COVID-19", Selasa.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 2 Ayat (2) berbunyi: "Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan."

Guru besar Ilmu Pidana Universitas Hasanuddin Aswanto ini menekankan masyarakat memiliki tanggung jawab mengontrol dan mengawasi penggunaan anggaran penanganan COVID-19 yang cukup besar, yakni hingga mencapai Rp677,2 triliun.

Menanggapi hal ini, pengamat hukum dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Litigasi, Jakarta,  Joran Pulungan mengatakan, korupsi selama wabah COVID-19 dapat dihukum mati pada dasarnya tidak hanya pernyataan dari Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Aswanto saja. Karena sesuai aturan dan UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) juga menyebutkan ketika korupsi ditengah wabah maka pelakunya dapat dihukum mati.

"Hukuman mati untuk pelaku korupsi ditengah wabah adalah perintah UU Tindak Pidana Korupsi. Jadi menang sudah sepatutnya MK sebagai lembaga pengawal konstitusi memberikan peringatan kepada para pejabat berwenang untuk menghindari korupsi di dalam keadaan pandemi Civid-19 yang sudah tahap darurat non bencana alam," ujar Joran Pulungan kepada Harian Terbit, Rabu (10/6/2020).

Joran menegaskan, dalam Pasal 2 UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan: (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200 juta (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1 miliar (satu miliar rupiah).

(2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Yang dimaksud dengan keadaan "tertentu" dalam ketentuan itu dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.

"Jadi saya dukung pernyataan Wakil Ketua MK yang mengingatkan pelaku korupsi ditengah wabah Covid-19 dihukum mati," tegasnya.

Pengamat hukum dari Universitas Nasional (Unas) Dr Ismail Rumadan mengatakan, jika sekedar mengingatkan saja semua orang juga bisa mengingat bahwa korupsi ditengah wabah hukumannya mati. Namun yang dibutuhkan dari MK saat ini adalah langkah-langkah pencegahan yang realistis yang sesuai dengan kewenangan yang melekat pada Pengadilan Konstitusi tersebut. 

"MK sebaiknya fokus pada tugas pokoknya utuk mengawal konstitusi, jangan buat stetment yang pada akhirnya masyarakat bisa menertawai, sebab realistisnya MK menolak hasil Judisial UU KPK, kemudian dapat diprediksi MK bakal menolak Perpu 1 tahun 2020, yang didalamnya melegalkan tindakan korupsi," ujarnya.

Kelaparan

Sementara itu, Hasil survei yang dilakukan oleh Voxpopuli Research Center menyebutkan sebagian besar masyarakat lebih takut kelaparan dibandingkan takut tertular virus Corona.

"Sebagian masyarakat memang masih mengkhawatirkan tertular COVID-19 (25,3 persen), tetapi lebih banyak yang merasa khawatir tidak dapat bekerja dan menerima penghasilan atau takut kelaparan (67,4 persen)," kata Direktur Eksekutif Voxpopuli Research Center Dika Moehamad dalam keterangan tertulis kepada pers di Jakarta, Selasa.

Sementara sekitar 7,3 persen tidak tahu atau tidak menjawab.

Pemerintah telah memutuskan untuk memulai kehidupan normal baru di tengah masih tingginya kurva penyebaran COVID-19. Pro dan kontra mengemuka, apakah sebaiknya kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dilanjutkan atau diakhiri.

"Namun, mayoritas publik menyetujui diberlakukan normal baru dalam upaya menangani pandemik COVID-19," ungkap Dika.