Tagihan Melonjak, Jokowi Jadi Sasaran Kemarahan Rakyat, Menteri BUMN Diminta Copot Direksi PLN

Safari
Tagihan Melonjak, Jokowi Jadi Sasaran Kemarahan Rakyat, Menteri BUMN Diminta Copot Direksi PLN

Jakarta, HanTer - Direktur Ekesekutif Energy Watch Indonesia mengatakan, Menteri BUMN Erick Thohir harus mencopot direksi PT PLN karena telah membuat dan menciptakan kegaduhan akibat kinerja yang buruk. 

“Kalau sudah begini kan Presiden Jokowi juga yang jadi sasaran kritik dan kemarahan rakyat padahal Direksi PLN yang paling bertanggung jawab atas lonjakan pembayaran biaya listrik masyarakat. Ganti saja direksi PLN dengan sosok yang mampu membuat PLN lebih baik. Selama ini PLN terkesan tak inovatif karena penerintah selalu hadir mengambil alih tanggung jawab,” kata Ferdinand kepada Harian Terbit, Senin (8/6/2020).

Kedepannya, kata Ferdinand, direksi harus mampu membuat PLN bukan lagi beban bagi pemerintah tapi harus jadi penyumbang bagi APBN.

Langgar UU

Sementara itu, pengamat kebijakan publik dari Institute for Strategic and Development (ISDS) Aminudin mengatakan, managamen PLN harus bertanggungjawab terkait lonjakan tarif listrik di tengah pandemi Covid-19. Tapi Presiden Jokowi sebagai pihak yang mengelola negara harusnya juga meminta maaf karena sebelumnya telah membuat pernyataan resmi tapi nyatanya tidak dilaksanakan. 

Aminudin menilai, tindakan PLN tersebut jelas  melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Oleh karena itu Ombudsman harus bertindak. Selain itu LSM seperti YLKI, dan lainnya juga melakukan pendampingan kepada konsumen untuk mengguggat pemerintah dan managamen PLN guna menuntut kompensasi ganti rugi.

“Selain melanggar Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, rezim Jokowi juga melakukan pelanggaran terhadap putusan MK tentang batas atas harga BBM dan putusan MA terkait pembatalan kenaikan iuran BPJS,” ujar Aminudin kepada Harian Terbit, Senin (8/6/2020).

Erick Thohir

Terkait mencopot direksi PLN karena menaikan tarif secara sepihak, Ketua Umum Barisan Relawan Nusantara (Baranusa), Adi Kurniawan menilai, bukan hanya direksi PLN saja yang dicopot. Bila perlu Erick Thohir juga harus dicopot karena telah gagal mengelola BUMN. 

Saat ini, katanya, Erick Thohir juga seperti bermain dalam agenda perombakan BUMN. Karena saat ini di BUMN banyak juga yang merangkap jabatan. Contohnya, Jubir Presiden Fadjroel Rachman yang merangkap jabatan komisaris di PT Waskita Karya. Padahal hal tersebut sangat melanggar undang-undang.

"Jadi saya tetap melihat tanggungjawab itu ada pada Erick Thohir bukan ditujukan pada bawahannya dan jawabannya bukan lagi perombakan tapi ganti Menteri BUMN yang murni dari segala kepentingan politik dan bisnis pribadi," tegasnya.

Pengaduan

Wakil Ketua FPKS DPR RI, Dr. H. Mulyanto M. Eng meminta agar PLN segera membuka posko pengaduan baik secara online atau langsung. Hal itu dilakukan menyusul banyaknya keluhan masyarakat terkait lonjakan tagihan listrik bulan Juni 2020. Oleh karena itu PLN harus bisa menjelaskan secara rinci penyebab kenaikan tagihan listrik masing-masing perpelanggan.

"PLN jangan hanya berpatokan pada argumentasi standar bahwa lonjakan ini terjadi karena ada perubahan sistem perhitungan yang semula berdasar angka catat meter menjadi angka rata-rata," ujar Dr. H. Mulyanto M. Eng di Jakarta, Senin (8/6/2020).

Faktanya, sambung Dr. H. Mulyanto M. Eng, ada banyak kasus lonjakan kenaikan tarif listrik yang melebihi angka rata-rata selama 3 bulan terakhir. Bahkan ada pelanggan yang mengalami lonjakan tagihan hingga 300%. 

"Kalau benar perhitungan berdasarkan angka rata-rata pemakaian selama 3 bulan terakhir, angkanya tidak mungkin melonjak secara drastis. Ini pasti ada faktor lain yang perlu dijelaskan PLN. Dan itu harus disampaikan secara jelas kepada setiap pelanggan," tandasnya.

Mulyanto pun meminta PLN jangan membiarkan pelanggan bingung dan menerka-nerka penyebab lonjakan tagihan listrik. Keluhan ini harus ditanggapi segera. Jika masalah tagihan ini tidak dapat diselesaikan secara baik maka PLN mengecewakan. Ia pun menyarankan PLN membuat terobosan baru dalam hal penghitungan tagihan listrik. Jangan lagi gunakan cara lama yang terbukti merugikan masyarakat.

Sebagai perusahaan yang didukung SDM unggulan dan teknologi mutakhir harusnya PLN mampu menyediakan berbagai alternatif sistem penghitungan tagihan listrik secara cepat. Bila perlu dibuat sistem atau aplikasi tagihan secara interaktif agar pelanggan bisa mengecek besaran tagihan yang perlu dibayarkan. Jika dinilai tidak sesuai dengan penggunaan maka saat itu pelanggan bisa mengajukan keberatan. 

"Ini soal pelayanan pada pelanggan. Seharusnya PLN mengembangkan sistem pelayanan tagihan listrik di masa pandemi ini sedemikian rupa sehingga memudahkan pelanggan dalam melaporkan angka meteran listrik di rumahnya masing-masing secara akurat dan tepat waktu," paparnya.

#PLN   #tarif   #listrik   #jokowi   #erickthohir   #bumn