Politisi Sebut Ambang Batas Presiden Sebaiknya Dihapus

Danial
Politisi Sebut Ambang Batas Presiden Sebaiknya Dihapus
Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Guspardi Gaus

Jakarta, HanTer - Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Guspardi Gaus menilai, ambang batas perncalonan presiden (Presidential Threshold) sebesar 20 persen, akan membatasi jumlah pasangan calon yang akan berkontestasi. Menurutnya, sebaiknya Presidential Threshold dihapuskan saja.

Lebih lanjut, Guspardi mengatakan, jika Presidential Threshold sebesar 20 persen kembali diterapkan pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024, dia memprediksi hanya akan diikuti oleh dua pasangan calon saja. Hal tersebut dinilai kurang dalam memberikan pilihan ke masyarakat.

"Jika aturan mengenai Presidential Threshold tidak berubah, maka pada Pilpres 2024, dimungkinkan jumlah pasangan calon yang akan diusung juga hanya dua pasang," ujarnya, dalam keterangan tertulisnya, Senin (8/6/2020).

Koalisi antar partai yang terbentuk untuk mengusung pasangan calon, juga dipastikannya akan sedikit. Karena partai tentu tidak akan mengambil jalan aman, agar pasangan yang didukungnya menang.

"Sebaiknya dihapuskan saja Presidential Threshold ini, dan paling tidak partai yang lolos ke senayan seharusnya diberikan hak mengajukan calon presiden dan wakil presiden," jelasnya.

Piplres 2019 seharusnya menjadi pembelajaran, bahwa ambang batas presiden sebesar 20 persen, dan tidak terlalu baik manfaatnya. Sebab hanya akan ada dua pasangan calon, yang membuat masyarakat menjadi terbelah.

"Jangan sampai pesta demokrasi yang seharusnya disikapi dengan kegembiraan, justru menciptakan permusuhan yang berkepanjangan di antara anak bangsa," paparnya.

Untuk itu, berbeda jika ada lebih dari dua pasangan calon, yang membuat adanya pilihan lain bagi masyarakat. Serta, hal tersebut dinilainya lebih baik, bagi negara yang menganut sistem demokrasi.

"Rakyat punya hak untuk memilih, mana calon terbaik tidak perlu direkayasa, kita harus seleksi dulu melalui ambang batas," ungkap Guspardi.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustopa mengatakan, pembahasan revisi UU Pemilu mencuat usulan terkait ambang batas presiden. Ada fraksi yang ingin 20 persen parlemen, dan 25 persen dari suara yang sah, ada juga yang mengingikan Presidential Threshold itu berubah.

"Jadi di paling minimal 10 persen, parlemen dan suara sekitar 15 persenan. Ini isu-isu yang relatif menonjol di parlemen di Komisi II," bebernya.