PLN Dinilai Semena-mena, Tarif Listrik Melonjak Saat Pandemi, Rakyat Semakin Menderita

Sammy
PLN Dinilai Semena-mena, Tarif Listrik Melonjak Saat Pandemi, Rakyat Semakin Menderita

Jakarta, HanTer - Keluhan pelanggan listrik PT PLN (Persero) atas naiknya tagihan listrik pada bulan-bulan ini dikecam berbagai kalangan. Parahnya, kenaikan tarif listrik itu melebihi mencapai 100 hingga 300% dari tagihan yang harus dibayar pelanggan pada bulan sebelumnya. 

Salah satu keluhan datang dari Edu (28) salah satu pelanggan listrik 3.300 VA dari wilayah Cipinang, Jakarta Timur. Dirinya mengaku kaget tiba-tiba mendapati tagihan listrik untuk bulan Mei 2020 melonjak drastis.

Ia mengisahkan, jika dirunut ke belakang, rata-rata tagihan listrik saya berkisar antara Rp600.000 sampai Rp700.000 per bulan.  "Namun saya kaget sekali, tagihan listrik bulan Mei yang dibayarkan bulan Juni 2020 ini melonjak menjadi Rp1.352.794 atau 119,7% dari tagihan listrik bulan sebelumnyaei. Padahal tidak ada lonjakan pemakaian listrik. Penggunaan listrik  masih sama dengan bulan-bulan sebelumnya," ungkapnya di Jakarta, Minggu (7/6/2020).

Ia mengeluhkan, mengapa PLN semena-mena menaikkan tarif listrik tanpa pemberitahuan ke pelanggan. "Katanya pemerintah tidak menaikkan tariff listrik, tapi faktanya listrik naik gila-gilaan, ugal-ugalan sekali," terang dia.

Hal sama dialami Fadli warga Pondok Gede. Biasanya dia bayar listrik 1.300 KVA Rp350 ribu, bulan ini harus membayar Rp550.000. “Saya kaget kok naiknya selangit, padahal pemakaian tidak lebih banyak dari bulan sebelumnya. PLN jangan sewenang-wwenanglah,” ujarnya.

Perampokan

Terkait kondisi tersebut, Anggota Komisi V DPR, Syahrul Aidi Maazat mengemukakan, dirinya banyak mendapatkan informasi dari warga bahwa mereka tagihan listrik mereka naik berkali lipat dari biasanya. Ada yang awalnya 300 ribu, sekarang tiba-tiba menjadi 600 ribu. “Bahkan informasinya ada yang sampai jutaan. Kita minta PLN segera memberikan jawaban ke publik," kata Syahrul di Jakarta, Minggu (7/6/2020).

Sebab, lanjut dia, jika memang ada kenaikan tarif listrik tanpa pemberitahuan kepada masyarakat bisa dikategorikan sebagai tindakan perampokan uang rakyat melalui bengkaknya tagihan pembayaran listrik.

"Jika kenaikan yang drastis ini karena disengaja, maka kita sayangkan bahwa PLN seakan-akan merampok uang rakyat melalui tagihan. Apalagi ini di saat badai pandemi Covid-19 merusak ekonomi negara," tegasnya.

Syahrul juga mendesak PLN untuk mentaati hukum, sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Pasal 4 tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen dan tidak melakukan pensiasatan tarif listrik tanpa adanya penghitungan tarif yang pasti dan benar.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah berjanji menangguhkan alias menggratiskan pembayaran listrik 24 juta masyarakat miskin. Penangguhan bagi pelanggan berdaya listrik 450 VA itu diberikan untuk menekan dampak ekonomi pandemi virus corona.

Jokowi mengungkapkan, membebaskan biaya listrik dan memberikan diskon 50 persen selama 3 bulan, yakni April, Mei dan Juni 2020. Selain itu, untuk pelanggan listrik dengan daya 900 VA bersubsidi akan diberikan diskon 50 persen. 

PT PLN mengklaim kenaikan listrik terjadi karena dampak Covid-19 yang membuat petugas PLN tidak bisa mendatangi rumah konsumen. Apalagi konsumen juga tidak mengirimkan photo posisi akhir stand kWh meternya via whatsapp resmi PLN.

Akhirnya managemen PT PLN menggunakan jurus pamungkasnya, yakni menggunakan pemakaian rata-rata 3 bulan terakhir, sehingga ada istilah "kWh tertagih".

Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PT PLN (Persero) Bob Saril mengatakan, PLN berusaha mencari jalan keluar atas keluhan pelanggan yang mengalami lonjakan tagihan hingga berlipat-lipat sehingga membebani pelanggan akibat adanya pandemi COVID-19. Dengan skema perlindungan terhadap lonjakan tersebut, PLN mengatur kenaikan lonjakan tagihan pada bulan Juni maksimum naiknya adalah 40 persen dari tagihan bulan sebelumnya supaya tidak memberatkan konsumen. Sisa tagihan yang belum terbayar di bulan Juni atau 60 persen dari lonjakan tagihan akan dibagi rata dalam 3 bulan ke depan.

Warga Kesulitan

Sementara itu pengamat Kebijakan dan Pemerintahan Gde Siriana Yusuf menilai PLN tidak bisa berdalih alasan kenaikan tarif listrik dikarenakan mengunakan rata-rata tiga bulan terakhir sebagai acuan tagihan bulan Mei.

"Coba dihitung rata-rata tagihan sejak Februari-April. Logikanya adalah tagihan Mei tidak akan lebih tinggi dari April. Misalnya, tagihan Februari 1 juta, Maret 1,2 juta, April 1,5 juta. Maka bulan Mei adalah rata-rata Februari-April tikak akan lebih dari 1,5 juta. Ini yang terjadi tagihan Mei jauh di atas April," kata Gde dalam pesan singkatnya, Minggu (7/6/2020).

Seharusnya, kata ia, pada saat masyarakat sedang sulit tidak ada penghasilan karena terdampak Covid-19. Semestinya pemerintah memperhatikan kesulitan hidup rakyat bukan malah membebankan rakyat dengan menaikan tarif listrik.

"Solusi bahwa kenaikan dicicil juga bukan solusi yang tepat. Satu, karena perhitungan tagihan tersebut perlu dikoreksi lagi, kedua adalah masyarakat tetap saja perlu biaya extra untuk kenaikan listrik meski dicicil," terangnya.

Dirinya juga tak setuju alasan PLN kenaikan listrik akibat aktivitas di rumah dengan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Pasalnya, PSBB bukan mau masyarakat tapi keinginan pemerintah. Sekolah dengan belajar online juga kan bukan mau siswa. Konsekuensinya penggunaan listrik lebih banyak.

"Ini pemerintah sudah tidak mau menanggung makan, sewa kontrakan masyarakat, tapi masih juga minta kenaikan listrik," ucapnya.

Ini sama saja, kata Gde, pemerintah tak mau tahu derita rakyat. "Sekali lagi rezim Jokowi tidak memahami apa yang sedang diderita masyarakat luas," tegasnya.

#PLN   #tarif   #listrik