Korupsi Anggaran Pendidikan Masih Tinggi Kerugian Negara Rp420 Miliar

Safari
Korupsi Anggaran Pendidikan Masih Tinggi Kerugian Negara Rp420 Miliar

Jakarta, HanTer - Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai, praktik korupsi di sektor perguruan tinggi bukan merupakan hal yang baru. Tidak heran sepanjang tahun 2015 hingga 2019 terdapat 202 kasus korupsi yang melibatkan 465 orang. Sehingga mencuatnya kasus dugaan pungutan liar (pungli) di Universitas Negeri Jakarta (UNJ) hanya satu dari kasus korupsi yang naik dipermukaan.

"Kasus UNJ hanya satu dari sekian kasus korupsi di perguruan tinggi. Dan selama ini tidak pernah ada perbaikan di sisi perguruan tingginya," ujar Koordinator Divisi Pengelolaan Pengetahuan ICW Siti Juliantari di Jakarta, Jumat (5/62020).

Siti memaparkan, berdasarkan catatan ICW, sektor pendidikan merupakan satu dari sepuluh sektor yang paling banyak dikorupsi pada 2015 hingga 2019. Adapun nilai kerugian negara di sektor pendidikan mencapai Rp410,9 miliar dengan nilai suap yang berhasil ditemukan sebesar Rp52,4 miliar.

"Paling tidak dari 202 kasus di sektor pendidikan itu setidaknya itu ada sekitar 20 kasus atau sekitar 10 persen yang terjadi di ranahnya sekolah tinggi atau perguruan tinggi dengan kerugian kerugian negara mencapai Rp 81,9 miliar," bebernya.

ICW mencatat modus korupsi yang seringkali terjadi pada sektor pendidikan yakni penggelembungan harga dengan 40 kasus. Selain itu, penggelapan merupakan modus paling banyak kedua dengan total kasus sebanyak 37 kasus. Dan modus lainnya yakni penyalahgunaan anggaran sebanyak 36 kasus, lalu diikuti dengan modus pungutan liar sebanyak 22 kasus, kegiatan/proyek fiktif ada 19 kasus, penyalahgunaan wewenang dengan 15 kasus, laporan fiktif 14 kasus, penyunatan/ pemotongan 12 kasus, suap dengan 6 kasus dan pemerasan dengan satu kasus.

"Jadi modus yang kerap digunakan untuk korupsi dari pengadaan barang dan jasa, korupsi dana hibah, dana penelitian, hingga beasiswa," ungkapnya. 

15 Anggaran

Siti menerangkan, selain modus, ICW mengidentifikasi ada 15 anggaran pendidikan yang rawan dikorupsi. Dari anggaran sarana dan prasarana pendidikan dengan 55 kasus dan nilai kerugian negara Rp190 miliar. Disusul dana infrastruktur pendidikan sebanyak 40 kasus dengan nilai kerugian negara mencapai Rp139 miliar. 

Kemudian objek anggaran pendidikan yang rentan selanjutnya ada dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dengan 31 kasus, Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan 12 kasus, Dana Hibah 11 kasus, Dana Bantuan Operasional Sekolah ada 10 kasus, Dana Honor Guru dengan 6 kasus, Dana Peningkatan Mutu ada 6 kasus, Dana Beasiswa 5 kasus, Dana Bantuan Miskin 3 kasus, dan Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak, Dana Penelitian, Dana Pemberantasan Buta Huruf yang masing- masing satu kasus.

"Lembaga dijadikan tersangka untuk melakukan penyalahgunaan wewenang," ucapnya.

Menanggapi hal itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim menegaskan, akan mendukung penuh penegakan hukum sesuai peraturan yang berlaku. Pasalnya, integritas merupakan hal utama. Sehingga tidak ada toleransi terhadap setiap pelanggaran.

"Setiap pejabat di lingkungan Kemdikbud harus memegang teguh integritas dan menjalankan aktivitas sesuai peraturan dan tata kelola yang baik," ujarnya.