Saat Pandemi Rakyat Kesulitan Biaya Pendidikan, DPR-Mahasiswa Tuntut Keringanan Uang Kuliah

Harian Terbit/Alee
Saat Pandemi Rakyat Kesulitan Biaya Pendidikan, DPR-Mahasiswa Tuntut Keringanan Uang Kuliah

Anggota DPR RI A.S. Sukawijaya mendukung relaksasi uang kuliah mahasiswa di perguruan tinggi negeri dan swasta saat pandemi COVID-19. "Wajar jika mahasiswa meminta keringanan uang kuliah di tengah pandemi seperti sekarang ini," kata Anggota Komisi X DPR yang akrab disapa Yoyok Sukawi itu, dalam siaran pers di Semarang, Jumat (5/6/2020).

Menurut dia, sebagian besar masyarakat terdampak ekonominya akibat pandemi COVID-19. Relaksasi biaya kuliah, lanjut dia, perlu dilakukan saat kondisi seperti sekarang ini.

"Pemerintah semestinya melek dengan kesulitan rakyatnya saat ini, termasuk soal biaya pendidikan," kata legislator dari Partai Demokrat itu.

Relaksasi yang diberikan, lanjut dia, juga tidak perlu menunggu mahasiswa untuk bergerak menuntutnya.

Seruan mahasiswa untuk bisa bertemu langsung dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim juga sudah disampaikan langsung kepada anggota DPR.

Sangat Berat

Sementara itu tokoh masyarakat dr Ali Mahsun Atmo, M.Biomed mengatakan, dampak ekonomi wabah corona sangat berat dari segala skala  ekonomi rakyat baik informal, mikro, kecil dan menengah. Kondisi ini tidak boleh mengganggu masa depan pendidikan generasi penerus bangsa. 

“Mahasiswa tidak boleh ada yang putus kuliah karena tidak mampu membayar SPP. Oleh karena, Presiden Joko Widodo harus membebaskan SPP kuliah tahun ajaran 2020/2021 dengan sebuah Perpres RI. Karena pendidikan itu hal mendasar amanat Pembukaan UUD 1945," tegas dr Ali.

Presiden Gumregah Nusantara ini mengatakan, tidak boleh ada mahasiswa putus kuliah atau tidak bisa selesaikan tugas akhir hanya karena tidak mampu bayar SPP. “Negara harus hadir laksanakan amanat Pembukaan UUD 1945. Untuk itu harus Peraturan Presiden RI legal standing yang memanyunginya,” Presiden Gumregah Nusantara ini kepada Harian Terbit.

Diturunkan

Sebelumnya, Dewan Mahasiswa UIN Syarifhidayatullah Jakarta menuntut agar Uang Kuliah Tunggal (UKT) segera diturunkan. Mengingat, saat ini Indonesia dilanda pandemic virus Covid-19 yang berpengaruh terhadap keadaaan ekonomi masyarakat terutama mahasiswa UIN Jakarta.

Ketua Dewan Mahasiswa UIN Jakarta Sultan Rivandi mendesak agar Kementrian Agama (Kemenag) dalam hal ini Dirjen Pendidikan Islam segera menurunkan UKT yang sebelumnya dijanjikan akan ada kompensasi selama pandemi Covid-19.
Menurut Sultan, Dirjen Pendidikan Islam tidak menepati janji yang akan mengurangi UKT sebesar 10 persen selama pandemic ini pada mahasiswa UIN Jakarta.

“Banyak mahasiswa UIN Jakarta yang terkena dampak daripada pandemi virus corona ini dan mengakibatkan perekonomian mereka menjadi tidak stabil. Maka Penurunan/Penyesuaian UKT beserta kompensasinya menjadi hal wajib untuk di realisasikan di tengah pandemi virus corona ini,” tegas Sultan melalui keterangan pers yang diterima RRI.co.id, Sabtu (25/4/2020).

Tak Ada Kenaikan

Sementara itu, kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memastikan tak akan menaikkan uang kuliah tunggal (UKT) di tengah pandemi virus corona (Covid-19). Hal ini merespons sejumlah protes mahasiswa terkait isu kenaikan UKT di tengah pandemi corona.

"Kemendikbud memastikan tidak ada kenaikan UKT di masa pandemi Covid-19," kata pelaksana tugas Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud, Nizam melalui keterangan pers yang diterima CNNIndonesia.com, Rabu (3/6).

#Corona   #covid-19   #psbb   #jakarta   #pendidikan   #mahasiswa   #dpr