Jokowi Diminta Tertibkan Buzzer dan Pendukungnya

Safari
Jokowi Diminta Tertibkan Buzzer dan Pendukungnya

Jakarta, HanTer - Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Asfinawati, menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak mau menertibkan buzzer dan para pendukungnya. Padahal sebagai Presiden, Jokowi bisa menghambat apa yang dilakukan buzzer, namun sebaliknya, sinyal yang menguat justru pemerintah seolah merestui aktivitas para buzzernya tersebut.

"Ada buzzer yang biasa saja, tapi ada yang sangat keterlaluan, ada pernyataan yang meluluh lantakan demokrasi kita. Yang gitu harus dikasih tahu dong, kan tidak mungkin kalau buzzer atau influencer bergerak apabila dihambat," kata Asfinawati dalam diskusi daring yang digelar oleh ILUNI UI, Jakarta, Rabu (3/6/2020).

Asfinawati menggambarkan fenomena hubungan antara fans dengan idolanya ibarat sebuah grup musik. Ketika fans berulah maka grup musik tersebut bisa menegur fansnya agar berhenti. Sama dengan Jokowi, karena Jokowi mempunyai kekuasaan untuk melakukan itu terhadap buzzer dan pendukungnya. Namun tidak ada kepemimpinan seperti itu pada Jokowi, sehingga sinyal yang diterima masyarakat adalah pemerintah memberikan restu kepada buzzer. 

Padahal Jokowi memimpin langsung Kapolri, dan jajaran menteri. Contohnya, Jokowi bisa meminta Kapolri untuk mengusut dan menangkap para pelaku teror terhadap diskusi di Universitas Gadjah Mada (UGM) beberapa waktu lalu. Jokowi juga bisa meminta Kominfo untuk mengevaluasi kasus-kasus peretasan terhadap akun sosial media orang-orang yang mengkritik pemerintah yang kerap terjadi belakangan.

Kendati demikian, Asfinawati melihat Jokowi bukannya tidak mampu, tapi tidak mau menggunakan kewenangannya tersebut. "Ada yang namanya unwiling, dan unable. Kalau itu namanya bukan unable, bukan tidak mampu, itu tidak mau," ucapnya.

Ancaman

Sementara itu, pegiat media sosial (medsos) Darmansyah juga mengatakan, sebagai pemimpin suatu bangsa, Jokowi harusnya menyuarakan kepada pendukung atau buzzernya untuk tidak melakukan tindakan ancaman, ujaran kebencian atau fitnah melalui narasi di medsos. Karena pada dasarnya aktivitas buzzernya yang negatif tersebut justru dapat merugikan Jokowi sendiri.

"Alangkah sangat disayangkan bila Presiden Jokowi tidak menegaskan kepada para pendukungnya seperti Ade Armando, Abu Janda dan lainnya agar tidak melakukan terus ujaran kebencian yang dapat memecah belah persatuan sesama anak bangsa," ujar Darmansyah kepada Harian Terbit, Rabu (3/6/2020).

Pengamat politik dari Institute for Strategic and Development (ISDS) Aminudin mengatakan, jika adanya aktivitas buzzer Jokowi di medsos yang narasinya membuat gaduh dan memecah belah maka Presiden secara langsung atau tidak bertanggung jawabnya. Tanggung jawab Jokowi bisa dilihat dari rangkain utuh penangkapan dan teror secara sistematis kepada rakyat yang mengritik penyimpangan pemerintah dari mulai istri TNI aktif, TNI yang semasa tugasnya berusaha membendung kolonialisme Tiongkok di Indonesia seperti Kapten TNI Infanteri Ruslan Buton hingga sipil seperti Said Didu, ibu-ibu rumah dan tokoh tokoh agama.

Selama berdinas di TNI Kapten TNI Ruslan Buton menangkap TKA Tiongkok yang mengganggu kedaulatan nasional dan ekonomi Indonesia. Sebelumnya banyak mantan perwira tinggi TNI yang menentang penjajahan rezim komunis China di Indonesia juga ditangkap seperti mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Danjen Kopassus) Mayor Jenderal Purnawirawan Soenarko.

"Teror terhadap kampus-kampus yang kritis terhadap pemerintah juga dibaca kalangan aktivis demokrasi dan nasionalis sebagai upaya sistematis membentuk ototaritarianisme atau diktatorisme dalam melempangkan jalan kolonialisme Tiongkok di Indonesia," ujar Aminudin kepada Harian Terbit, Rabu (3/6/2020).