Soal Pembatalan Haji Menag Tak Koordinasi, DPR Kecewa

Danial/Safari
Soal Pembatalan Haji Menag Tak Koordinasi, DPR Kecewa
Menteri Agama Fachrul Razi (ist)

Jakarta, HanTer - Anggota Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka mengaku kecewa, lantaran sebelumnya pihak Kementerian Agama tidak melakukan koordinasi terkait penundaan keberangkatan haji 2020.

"Pak Menteri itu harus segera melakukan (koordinasi), ya menyesalkan sih tidak melaksanakan rapat koordinasi dengan DPR, lalu mengumumkan karena, ya keputusan itu masalah pendanaan haji," ujar Diah, Selasa (2/6/2020).

Diah menjelaskan, jika tanpa melalui persetujuan dan rapat bersama DPR, prosedur yang dilakukan kurang lengkap. Dengan demikian, pembatalan pemberangkatan haji yang diumumkan Kemenag belum berjalan sebagaimana mestinya.

Menurut Diah, ada alasan mengapa keputusan itu harus disampaikan terlebih dahulu pada DPR. Menurut Undang-Undang Haji dan Umrah, Penyelenggaraan haji memerlukan dana yang perlu disetujui DPR. Maka itu, pembatalan maupun segala kebaikan strategis terkait itu perlu persetujuan DPR. 

"Itu harus dibicarakan. Ini kan konsekuensinya biaya sekian triliun rupiah bukan hanya, nggak jadi ya kita berangkat besok, nggak bisa begitu," tegas Diah.

Paling Aneh

Sementara itu, anggota Komisi VIII DPR, Iskan Qolba Lubis mengatakan, keputusan Menag membatalkan pemberangkatan jemaah haji tahun 202o adalah paling aneh dalam sejarah perhajian Indonesia. Apalagi keputusan itu sepihak, karena  tanpa melibatkan Komisi VIII DPR sebagai mitra kerjanya. 

"Ini keputusan paling aneh dalam sejarah perhajian Indonesia. Karena dalam rapat-rapat kita itu kan jadi tidaknya haji itu akan diputuskan bersama," ujar Iskan Qolba Lubis, Selasa (2/6/2020).

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menjelaskan Pasal 46-47 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah menyebutkan bahwa Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) diputuskan bersama DPR. Kemudian, Pasal 48 Undang-undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah menyebutkan bahwa keputusan DPR dengan pemerintah menjadi dasar presiden untuk membuat Keputusan Presiden (Keppres) tentang pelaksanaan ibadah haji. 

"Kalau umpamanya tidak jadi haji, logikanya kan Keppres ini harus diubah kan, dicabut," tandasnya.

Terkait hal ini, kata dia, Komisi VIII DPR tidak bertanggung jawab atas keputusan Menag Fachrul Razi tersebut. "Nanti Menteri Agama dasar apa dia membuat mengusulkan ke presiden, karena Komisi VIII tidak bertanggung jawab. Kita tidak ikut memutuskan itu, logikanya itu aja sederhana," pungkasnya.

#Corona   #covid-19   #haji   #menteriagama   #dpr