SIKM Bukti Negara Hadir untuk Melindungi Warga Dari Penularan Penyakit

Safari
SIKM Bukti Negara Hadir untuk Melindungi Warga Dari Penularan Penyakit

Jakarta, HanTer - Pengamat hukum pidana Universitas Al Azhar, Jakarta, Prof Suparji Ahmad mengatakan, pemberlakuan Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) untuk masuk ke ibu kota negara, Jakarta sebagai bagian upaya pencegahan penyebaran Covid -19 patut diapresiasi. Adanya aturan tersebut merupakan bukti hadirnya negara dalam melindungi warga negaranya dari penularan penyakit.

 

"Adanya SIKM merupakan pola pengetatan masuk ke Jakarta untuk mencegah penularan Covid-19. Tentunya aturan itu juga dalam bingkai menjaga kelangsungan hidup warga negara dalam bekerja," ujar Prof Suparji Ahmad kepada Harian Terbit, Senin (1/6/2020).

 

Prof Suparji menuturkan, situasi perekonomian yang sudah menurun drastis akibat dampak Covid-19 menjadi landasan dalam menerapkan SIKM. Adanya aturan SIKM mencegah penyebaran Covid-19 yang belakangan ini penyebarannya sudah semakin meluas. Adanya SIKM juga hanya beda-beda tipis dengan upaya menjaga kelangsungan hidup melalui pemberian kesempatan bekerja sesuai profesinya masing-masing.

 

"Jika memang faktanya seseorang nomaden (tidak menetap) Jakarta dengan kota yang lainnya dalam mengabdi kepada negara dan masyarakat, tentunya perlu diberi policy khusus dalam penerapan SIKM," jelasnya.

 

Untuk menghindari bakal banyaknya pungli dengan adanya SIKM itu, Prof Suparji menyarankan, pola SIKM hendaknya tidak menjadi seperti dalam pemberian SIM (Surat Izin Mengemudi) atau SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian). Sehingga pungli bisa dihindari ketika akan mengurus SIKM. Sementara agar tidak terjadi pungli di jalanan maka SIKM harus dijamin otentifikasinya yakni dilaksanakan dengan baik dan benar untuk mencegah Covid-19.

 

Sementara terkait sanksi karantina 14 hari bagi yang tidak memiliki SKIM ketika masuk Jakarta, Prof Suparji tidak setuju. Alasannya, sanksi tersebut kurang proporsional dan kontradiksi dengan kebijakan asimilasi. Sehingga sanksi 14 hari karantina malah membebani negara karena dengan karantina maka harus menjamin kebutuhannya selama dikarantina.

 

"Sebaiknya sanksinya membuat pernyataan untuk mematuhi protokol pencegahan Covid-19 sehingga tidak menular atau tertular," paparnya.

 

Diketahui Pemerintah DKI Jakarta akan tetap memberlakukan aturan SIKM. Dalam rangka arus balik Lebaran di perbatasan langsung dilaksanakan hingga 7 Juni 2020. Setelah itu, pemeriksaan SIKM akan tetap dilakukan dengan lokasi pemeriksaan yang ditarik mundur. Pemeriksaan SIKM terus dilakukan sampai penetapan COVID-19 sebagai bencana nasional non-alam dinyatakan selesai.

 

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, Syafrin Liputo menegaskan, warga dengan kriteria tertentu masih wajib mengantongi SIKM di perbatasan Jakarta dengan Bogor, Depok, Tangerang, serta Bekasi. "Setelah 7 Juni, pengecekan kami tarik mundur, yaitu dilakukan di perbatasan wilayah administrasi Jakarta dengan Bodetabek," kata Syafrin.

 

Ketentuan kepemilikan SIKM merujuk pada pasal 7 Pergub Nomor 47 Tahun 2020. SIKM diperuntukkan hanya bagi 11 sektor yang dikecualikan selama masa PSBB diberlakukan. Sehingga, untuk masyarakat di luar 11 sektor tersebut dilarang keluar/masuk Jakarta.

 

Pemberlakuan tersebut bertujuan untuk pencegahan penularan COVID-19 dan memberikan kepastian hukum dalam pengendalian penduduk Jakarta saat keluar kawasan Jabodetabek dan penduduk dari luar Jabodetabek saat masuk ke Jakarta.