Pro Kontra Pemakzulan Jokowi Ditengah Pandemi

Safari
Pro Kontra Pemakzulan Jokowi Ditengah Pandemi

Jakarta, HanTer - Bisakah Presiden Joko Widodo dilengserkan ditengah Pandemi Covid-19? Para pengamat politik dan tokoh pro kontra dalam menanggapinya. Perlu beberapa syarat harus dipenuhi untuk memakzulkan seorang presiden, diantaranya terjadinya ketidakadilan, kesenjangan yang tajam dan apabila terjadi kepemimpinan represif hingga cenderung diktator.

Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin dalam seminar nasional bertema 'Menyoal Kebebasan Berpendapat dan Konstitusionalitas Pemakzulan Presiden di Era Pandemi Covid-19', Senin (1/6), mengungkapkan, pemakzulan pemimpin sangat mungkin dilakukan apabila terjadi kepemimpinan represif hingga cenderung diktator.

Menurut mantan Ketua PP Muhammadiyah ini, pemerintah Indonesia belakangan ini tak berbeda jauh dengan kondisi tersebut. Menurutnya, pemerintah saat ini tengah membangun kediktatoran konstitusional. Bentuk kediktatoran konstitusional ini terlihat dari berbagai kebijakan yang diterbitkan pemerintah.

"Saya melihat kehidupan kenegaraan kita terakhir ini membangun kediktatoran konstitusional, bersemayam di balik konstitusi seperti godok Perppu jadi UU, dan sejumlah kebijakan-kebijakan lain," katanya.

Merujuk pada pemikir Islam modern Rasyid Ridho, Din meminta agar masyarakat tak segan melawan kepemimpinan yang zalim apalagi jika melanggar konstitusi.

Syarat pemakzulan berikutnya, lanjut Din,  adalah ketiadaan kemampuan atau kewibawaan pemimpin dalam situasi kritis. Menurut Din, kondisi itu kerap terjadi ketika seorang pemimpin tertekan kekuatan dari luar. Ia mengibaratkan kondisi itu seperti suatu negara yang kehilangan kedaulatan akibat kekuatan asing.

"Apabil pemimpin tertekan kekuatan lain, terdikte kekuatan lain, baik keluarga atau orang dekat, itu memenuhi syarat makzul," ungkapnya.

Sulit Dilengserkan

Sementara itu, pengamat politik dari Political and Public Policy Studies (P3S), DR Jerry Massie, MA, PhD mengatakan, untuk memberhentikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ditengah pandemi Covid-19 ada koridornya atau hukum sebab akibat. Yang ditakuti people power secara kelembagaan sulit terwujud. Alasannya saat ini Legislatif dan eksekutif cukup kuat. Apalagi di parlemen dikuasai partai pendukung Jokowi. 

"Menurut saya dalam kondisi saat ini Jokowi sulit dilengserkan," ujar DR Jerry Massie, MA, PhD kepada Harian Terbit, Senin (1/6/2020).

Menurut Jerry, bahasa dilengserkan pernah terjadi saat Presiden ke-4 Gus Dur memimpin tapi kala itu lengser di tangan MPR. Tapi kali ini beda MPR bukan lagi lembaga yang memberhentikan Presiden. Namun jika melanggar konstitusi bisa saja seorang pemimpin atau Presiden dilengserkan. Soeharto jatuh sebagai Presiden ke-2 RI lantaran krisis ekonomi dan juga memang didesak mundur oleh mahasiswa dan rakyat Indonesia kala itu.

"Tapi akan sulit Jokowi untuk mengundurkan diri dan itu tak akan terjadi. Bahkan dilengserkan akan sulit terjadi," tegasnya.

Memang, sambung Jerry, saat ini ada pihak - pihak yang mendorong Jokowi mundur. Tapi itu sulit dilakukan. Apalagi angin reformasi 98 beda dengan kondisi saat ini. Sementara jika isu reshuffle menteri itu bisa saja melihat kinerja mereka selama ini yang performanya kurang memuaskan Presiden dan juga rakyat.

Jerry mengungkapkan, ada beberaa contoh menyebabkan Presiden dimakzulkan. Diantaranya, Presiden khianati negara. Oleh karena itu jika Presiden Jokowi terbukti mengkhianati negara, maka yang bersangkutan bisa dimakzulkan oleh MPR. 

Selain itu, bisa dimakzulkan jika Presiden terlibat kasus korupsi atau dan perbuatan pidana berat lainnya. Namun dalam hal ini harus ada pembuktian secara hukum terlebih dahulu.

"Presiden bisa dimakzulkan jika lakukan perbuatan tercela. Presiden juga

Teror

Terpisah, aktivis Dakwah, Edy Mulyadi mengatakan, pemberhentian Presiden di tengah masa jabatan diatur dalam pasal 7a dan 7b konstitusi UUD 1945. Oleh karena itu diskusi “Persoalan Pemecatan Presiden Di Tengah Pandemi Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan” yang digelar Constitutional Law Society FH UGM (CLS) sama sekali bukan makar. Apalagi pasal 28 UUD 45 memberi hak penuh tiap warga negara berkumpul, berserikat, dan menyatakan pendapat. 

"Teror dan ancaman pembunuhan terhadap pembicara dan panitia. diskusi Fakultas Hukum UGM pasti dilakukan oleh PKI atau antek-anteknya. PKI benar-benar ada. Bahkan kini mereka tampil kian berani dan demonstratif," ujarnya.

Edy pun meminta, Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk tidak diam saja. Jangan sampai rakyat menduga ada pembiaran atau restu, apalagi ada perintah dari penguasa.

Tidak Bisa

Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada (UGM) Denny Indrayana mengatakan, Presiden Jokowi tidak bisa dimakzulkan karena kebijakannya dalam penanganan Covid-19. Presiden tidak bisa diberhentikan kecuali terbukti ada pelanggaran tindak pidana.

"Misalnya kalau penanganan itu ada korupsinya dan menyangkut pada diri presiden," katanya dalam diskusi daring 'Menyoal Kebebasan Berpendapat dan Konstitusionalitas Pemakzulan Presiden di Masa Pandemi Covid-19', Senin (1/6/2020).

Denny menjelaskan, Presiden tidak boleh diberhentikan jika hanya mengacu pada kebijakan yang dikeluarkannya. Kalau tidak setuju dengan cara kerja atau pilihan kebijakan itu, maka penghentiannya bukan di tengah jalan melainkan lewat mekanisme Pemilu. "Pemakzulan sudah ada kriterianya dan kita harus ikut prosedur dan tahapan itu," ujarnya.

Selain itu, Denny berpendapat sulit untuk memakzulkan Presiden saat ini. Ia menjelaskan Pasal 7A UUD 1945 mengatur Presiden bisa diberhentikan oleh MPR atas usul DPR jika terbukti melanggar hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat, atau melakukan perbuatan tercela. Selain itu ia bisa diberhentikan jika tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden. Merujuk pasal tersebut, tahapan pertama pemakzulan ada di tangan DPR. 

"Di sini saja prosesnya sudah berat, dengan oposisi yang tinggal PKS dan Partai Demokrat, bisa kita duga (usulan pemakzulan) akan ditolak oleh DPR. Jadi baru langkah pertama saja Presiden sudah aman," jelasnya.

Andai DPR menyetujui usulan pemakzulan, sambung Denny, tahapan berikutnya adalah mengajukannya ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memeriksa dan mengadili tindak pidana yang dilakukan Presiden. Ada tiga kemungkinan di MK: usulan ditolak, tidak dapat diterima, dan mendengarkan pendapat DPR.

"Kalau ditolak atau tidak dapat diterima maka selesai. Kecuali tetap ingin mendengar pendapat DPR, maka itu kembali ke DPR lagi," tuturnya.

Jika MK ternyata menyatakan Presiden melakukan tindak pidana, maka tahapan berikutnya adalah sidang MPR. "Di MPR belum tentu juga diberhentikan. Bisa saja keputusan MK itu dianulir MPR," ucap Denny.

Selain itu, lanjut Denny, pemakzulan Presiden saat ini kemungkinan besar terganjal oleh syarat kuorum di DPR dan MPR yang diatur dalam Pasal 7B ayat 3 UUD 1945. Pengajuan pemakzulan di rapat paripurna DPR mensyaratkan harus mendapat dukungan dan dihadiri sekurang-kurangnya dua pertiga anggota.

"Mencapai ini saja sudah setengah mati karena koalisi Jokowi mayoritas mutlak. Kalau tidak ada perubahan arah koalisi sulit ada pemberhentian Presiden di periode sekarang," tuturnya.

Syarat kuorum ini pun semakin berat jika nantinya pemakzulan dibawa ke sidang paripurna MPR. UUD 1945 mengatur pemberhentian Presiden di sidang MPR bisa dilakukan jika dihadiri tiga perempat anggota MPR dan disetujui dua pertiga anggota.