Novel: Umat Islam Siap Sweeping PKI 

Safari
Novel: Umat Islam Siap Sweeping PKI 

Jakarta, HanTer - Beberapa hari terakhir, isu kebangkitan PKI kembali ramai dibicarakan dan dibahas di media sosial.  Ketua Media Center Persaudaraan Alumni (PA) 212 Novel Bamukmin mengakui, isu PKI ramai berkenaan dengan Hari Ulang Tahun PKI yang ke 100 pada tanggal tanggal 23 Mei 2020 lalu. 

Selain itu di medsos juga ada beberapa orang tokoh yang mengucapkan hari ulang tahun PKI sehingga membuat resah masyarakat di Indonesia. "Buat kami harga mati, tidak ada tempat bagi PKI di Indonesia dan kami siap sweeping dimanapun terhadap keberadaan PKI baik atribut maupun kegiatannnya. Kami minta aparat cepat bertindak terhadap keberadaan PKI," papar Novel Bamukmin kepada Harian Terbit, Jumat (29/5/2020).

Novel mengungkapkan, saat ini PKI masih bisa bangkit di Indonesia. Karena PKI bergerak senyap tapi hasilnya jelas. Satu di antaranya gerakan PKI yakni TAP MPRS No XXV tahun 1966 yang saat ini tidak dimasukan dalam pembahasan RUU HIP (Haluan Ideologi Pancasila). Padahal TAP MPRS No XXV tahun 1966 adalah landasan hukum agar PKI tidak bangkit lagi. Selain itu dihapuskannya kebiadaban PKI di pelajaran sejarah dalam kurikulum sekolah. 

Novel pun menyerukan kepada umat Islam untuk ikut memantau pergerakan perkembangan PKI di Indonesia. Apalagi PKI masih menyebarkan propaganda di media sosial. "Saran saya umat Islam sudah siaga 1 karena ada oknum penguasa yang memberikan isyarat kuat bersahabat dengan paham komunis sehingga harus men-sweeping atribut, pantau medsos serta kegiatan-kegiatan yang mengarah kepada penyebaran dan pengembangan paham komunisme," jelasnya.

Novel menegaskan ideologi Pancasila merupakan harga mati sehingga tidak dapat diganggu gugat. Ia juga menyesali pemerintah yang seakan anti-kritik. Karena ulama yang mengkritik pemerintah kerap dijegal. Sementara itu, para penista agama justru dibiarkan berkeliaran.

Direktur HRS Center, Dr. H. Abdul Chair Ramadhan, S.H., M.H mengatakan, tidak dapat dipungkiri beberapa hari terakhir ini dan mungkin beberapa hari ke depan viralisasi soal PKI akan terus mewarnai media sosial. Hal tersebut lebih disebabkan adanya pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP). Apalagi kehadiran RUU HIP sebagai hak inisiatif DPR dipandang tergesa-gesa.

"Terlebih kehadiran RUU HIP di saat pandemi virus Corona. Sejalan dengan itu, kita ketahui tanggal 1 Juni telah ditetapkan oleh Presiden Jokowi sebagai hari lahir Pancasila sesuai Keppres 24 Tahun 2016. Ini pun menimbulkan polemik di masyarakat. Dengan demikian pembahasan RUU HIP dan peringatan hari lahir Pancasila menjadi pendorong menguatnya viralisasi soal PKI," ujarnya.

Abdul Chair Ramadhan  menuturkan, alasan mendasar yang dapat ditangkap terkait isu PKI yang belakangan viral karena adanya kekhawatiran masyarakat akan kebangkitan paham Komunis Marxisme-Leninisme. Apalagi dalam RUU HIP tidak dicantumkan TAP Nomor XXV//MPRS/1966 tentang pelarangan terhadap paham Komunisme dan Marxisme-Leninisme dalam konsiderannya.
 
"Pancasila diperas menjadi Trisila selanjutnya menjadi Ekasila sebagaimana pendapat Bung Karno saat sidang BPUPKI diterapkan dalam RUU HIP. Padahal pendapat tersebut tidak menjadi keputusan dan oleh karenanya tidak dapat diterapkan dalam RUU HIP," jelasnya.

Abdul Chair menilai, kekhawatiran terhadap kebangkitan PKI menunjuk pada eksistensi Pancasila. Dikhawatirkan Pancasila secara hakikat tidak ada lagi dan akan berakhir pada kembalinya ideologi sosialisme-komunisne. Oleh karena itu dapat beralasan tingginya penolakan masyarakat terhadap RUU a quo dan dengannya mendorong viralnya soal PKI di medsos. 

"Kesemuanya itu merupakan wujud kepedulian anak bangsa yang tidak melupakan sejarah kelam penghianatan PKI terhadap Pancasila dan NKRI," tandasnya.